Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan bersama Dinas Koperasi dan UKM Sulawesi Selatan memperkuat kapasitas pengurus Koperasi PKK melalui pelatihan manajemen dan tata kelola koperasi.
Pelatihan bertajuk Gerak Bersama PKK untuk Penguatan Manajemen Koperasi tersebut berlangsung selama tiga hari, 1-3 September 2026, di Gedung Kartini TP PKK Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan Mesjid Raya Nomor 70 A, Makassar.
Sebanyak 50 pengurus Koperasi PKK tingkat kabupaten, kota, dan provinsi mengikuti kegiatan tersebut. Mereka mewakili 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut Sosialisasi Perkoperasian Tahun Anggaran 2025. Penguatan kapasitas dilakukan untuk memastikan koperasi di lingkungan PKK tidak sekadar memenuhi aspek legalitas, tetapi mampu berkembang menjadi organisasi usaha yang sehat dan memberikan manfaat ekonomi bagi anggotanya.
16 Koperasi PKK Sudah Berbadan Hukum
Berdasarkan hasil pendataan, saat ini terdapat 16 Koperasi PKK di Sulawesi Selatan yang telah resmi berbadan hukum dan tersebar di sejumlah kabupaten/kota.
Sementara itu, satu Koperasi PKK dari Kabupaten Jeneponto masih menyelesaikan proses administrasi, termasuk pengurusan akta notaris.
Pertumbuhan kelembagaan tersebut dinilai menjadi modal awal untuk memperkuat gerakan koperasi PKK di Sulawesi Selatan. Namun, penambahan jumlah koperasi perlu diikuti dengan peningkatan kualitas pengelolaan agar organisasi mampu bertahan dan berkembang secara berkelanjutan.
Karena itu, pelatihan tidak hanya membahas pembentukan dan legalitas koperasi, tetapi juga diarahkan pada kemampuan pengurus dalam mengelola organisasi dan mengembangkan usaha.
Pengurus Dibekali Manajemen hingga Keuangan
Sejumlah materi diberikan kepada peserta, mulai dari manajemen dan tata kelola koperasi, pengembangan usaha, perencanaan, legalitas kelembagaan, hingga penyusunan rencana aksi.
Pengelolaan keuangan menjadi salah satu materi penting. Pengurus didorong untuk mampu menyusun laporan keuangan secara tertib, transparan, dan akuntabel.
Kemampuan tersebut diperlukan untuk menjaga kesehatan koperasi sekaligus membangun kepercayaan anggota terhadap pengelolaan organisasi.
Pelatihan juga mendorong pengurus mengenali potensi usaha di daerah masing-masing, membaca peluang pasar, meningkatkan pelayanan kepada anggota, serta menyusun strategi pengembangan usaha berdasarkan potensi lokal.
Libatkan Pemerintah dan Praktisi
Untuk memperluas perspektif peserta, pelatihan menghadirkan narasumber dari sejumlah lembaga dan unsur terkait.
Materi disampaikan oleh perwakilan Kementerian Hukum RI, Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Sulawesi Selatan, TP PKK Provinsi Sulawesi Selatan, serta praktisi perkoperasian.
Keterlibatan berbagai pihak tersebut memberikan pemahaman mengenai aspek yang diperlukan dalam pengembangan koperasi, mulai dari legalitas dan kelembagaan, perencanaan, akses terhadap layanan pendukung, hingga pengelolaan usaha.
Peserta juga diarahkan menyusun rencana aksi pengembangan Koperasi PKK di masing-masing kabupaten/kota.
Rencana tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen pelatihan, tetapi dapat menjadi acuan bagi pengurus dalam mengembangkan usaha sesuai potensi daerah.
Koperasi Didorong Beri Manfaat Ekonomi
Sinergi TP PKK dan Dinas Koperasi dan UKM Sulawesi Selatan diarahkan untuk membangun ekosistem koperasi yang tidak hanya kuat dari sisi kelembagaan, tetapi juga produktif dan adaptif terhadap peluang ekonomi.
Keberhasilan Koperasi PKK ke depan tidak cukup diukur dari jumlah koperasi yang telah memiliki badan hukum. Kualitas pengelolaan, produktivitas usaha, pelayanan kepada anggota, dan manfaat ekonomi yang dihasilkan menjadi indikator penting.
Melalui program Gerak Bersama PKK, koperasi diharapkan dapat menjadi salah satu wadah pemberdayaan ekonomi anggota dan keluarga. Pengembangan usaha berbasis potensi lokal juga diharapkan membuka peluang ekonomi baru serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat di berbagai daerah di Sulawesi Selatan.