47.000 Pekerja Samsung Mogok Kerja, Korsel Waspadai Kerugian Rp1.600 Triliun

Lebih dari 47.000 pekerja Samsung Electronics siap mogok mulai 21 Mei 2026 jika tak ada kesepakatan soal bonus. (Foto: Korean times)

Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung meminta manajemen Samsung Electronics dan serikat pekerja mencapai kesepakatan sebelum mogok kerja besar-besaran dijadwalkan dimulai pada 21 Mei 2026.

Dalam unggahannya di X, Lee menyerukan keseimbangan antara hak buruh dan hak manajemen perusahaan. “Buruh harus dihormati sebagaimana bisnis, dan hak manajemen perusahaan harus dihormati sebagaimana hak buruh,” tulisnya. “Berlebihan tidak menguntungkan; ekstrem berujung pada pembalikan.”

Serikat pekerja menyatakan lebih dari 47.000 karyawan siap bergabung dalam aksi mogok 18 hari tersebut. Tuntutan utama mereka berpusat pada sistem bonus berbasis kinerja: bonus setara 15 persen dari laba operasional Samsung, penghapusan batas maksimum pembayaran bonus, dan formalisasi struktur bonus. Pihak manajemen Samsung telah menawarkan alokasi 10 persen dari laba operasional untuk bonus ditambah paket kompensasi khusus satu kali.

Putaran perundingan terakhir antara serikat dan manajemen dijadwalkan berlangsung Senin ini.

Dampak Ekonomi yang Ditakutkan

Pemerintah Korea Selatan tidak menyembunyikan kekhawatirannya. Perdana Menteri Kim Min-seok menyebut perundingan hari ini sebagai kesempatan terakhir mencegah mogok kerja, dan memperingatkan bahwa “kerugian ekonomi yang akan kita hadapi akan melampaui imajinasi.”

Kim memperkirakan kerugian langsung dari mogok bisa mencapai 1 triliun won atau sekitar $664,7 juta. Angka itu bisa melonjak hingga 100 triliun won jika gangguan produksi memaksa Samsung membuang wafer semikonduktor yang sudah dalam proses produksi.

Skala ancaman ini masuk akal jika melihat bobot Samsung dalam perekonomian nasional. Perusahaan ini menyumbang 22,8 persen dari total ekspor Korea Selatan, 26 persen dari total kapitalisasi pasar bursa Seoul, dan 12,5 persen dari PDB negara.

Di tengah situasi itu, saham Samsung Electronics sempat melonjak hingga 6,65 persen pada Senin sebelum kemudian terpangkas ke sekitar 3 persen.

Serikat pekerja, di sisi lain, membantah proyeksi kerugian pemerintah. Mereka menyatakan jeda produksi sebelumnya sudah pernah terjadi untuk keperluan inspeksi peralatan dan penyesuaian proses — dan tidak menyebabkan kerusakan sebesar yang diklaim. Serikat juga menuding pemerintah hanya menelaah klaim pihak manajemen tanpa meninjau materi sanggahan yang mereka ajukan.

Jika mogok berlanjut dan pemerintah menilai situasinya mengancam perekonomian, Menteri Tenaga Kerja memiliki wewenang untuk mengeluarkan “emergency adjustment” — kebijakan yang dapat menangguhkan aksi industri selama 30 hari berdasarkan hukum Korea Selatan.