Hangout

5 Perbedaan Pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru

Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri mengaku jengkel dengan sikap penguasa saat ini.

Kejengkelannya diungkap pada saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Relawan Ganjar-Mahfud yang dihadiri pimpinan organ relawan pendukung se-Pulau JAwa di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta.

“Mestinya Ibu enggak boleh ngomong gitu tapi Ibu jengkel. Karena republik ini penuh pengorbanan tahu tidak. Kenapa sekarang kalian yang pada penguasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru?” kata Megawati.

Sebagai orang nomor satu di tanah air, Presiden Joko Widodo enggan menanggapi pernyataan Presiden ke-5 RI yang menyebut sikap penguasa saat ini seperti penguasa di masa orde baru.

Kepada wartawan, Presiden Jokowi menanggapi pertanyaan dengan senyuman kecil dan enggan memberi tanggapan.

Perbedaan Orde Lama dan Orde Baru

Orde Baru atau disebut juga dengan Orba adalah tatanan pemerintahan dengan sistem baru di Indonesia.

Sistem tatanan ini dimulai pada masa jabatan Presiden Soeharto yang berlangsung selama 32 tahun, pada 11 Maret 1966 hingga tahun 1998.

Salah satu alasan kenapa Soeharto membuat sistem ini karena di Orde Lama memiliki gagasan yang bertolak belakang dengan Pancasila.

Di masa Orde Baru, pertumbuhan perekonomian Indonesia berkembang pesat, meski banyak praktik korupsi yang merajalela.

Hal inilah yang membuat pemerintahan Soeharto kehilangan kepercayaan rakyat sehingga terjadilah kerusuhan untuk mengakhiri Orde Baru yang dinamakan Kerusuhan 1998.

Berikut beberapa perbedaan Orde Lama dan Orde Baru yang harus diketahui:

1. Kebijakan Politik

Perbedaan Orde Lama dan Orde Baru pertama bisa dilihat dari kebijakan politik yang diterapkan.

Orde Lama

Pada masa Orde Lama, kondisi politik masih diwarnai dengan rasa nasionalisme tinggi dengan banyaknya proyek pembangunan yang dikerjakan.

Tapi pada masa Orde Lama, pemerintah fokus pada Pembangunan Nasional Semesta Berencana Delapan Tahun karena pada saat itu pemerintah sedang fokus pada perebutan kembali Irian Barat dari Belanda.

Hal ini membuat kondisi politik Indonesia pada saat itu mengalami ketidakseimbangan, sehingga banyak terjadi gerakan pemberontakan.

Orde Baru

Di Masa Orde Baru, pemerintah membuat kebijakan politik yang baru dengan tujuan untuk membangun ekonomi dan menciptakan stabilitas dan keamanan nasional.

Salah satu upaya yang dilakukan pada masa ini adalah membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan organisasi-organisasi pendukungnya yang diduga terlibat dalam peristiwa G30S/PKI.

Tapi sayangnya, pembersihan komunitas komunis ini berakibat pada pembunuhan massal yang menewaskan ratusan ribu orang.

2. Kebijakan Ekonomi

Perbedaan selanjutnya terlihat dari kebijakan sistem ekonomi yang berlaku:

Orde Lama

Orde Lama menggunakan sistem perekonomian komunis atau sosialis tertutup.

Namun kebijakan ekonomi ini dibuat untuk memajukan industri kecil untuk memproduksi barang pengganti impor untuk mengurangi tingkat ketergantungan terhadap luar negeri.

Tapi sayangnya, perekonomian Indonesia pada masa ini mengalami keterpurukan atau menurun drastis.

Sebab pengeluaran besar-besaran yang digunakan bukan untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tapi pengeluaran militer untuk biaya konfrontasi Irian Barat, Impor beras, proyek Mercusuar, dan dana revolusi untuk membalas jasa teman-teman dari rezim yang berkuasa.

Selain itu, pada masa ini, kebijakan ekonomi Indonesia cenderung lebih menguntungkan keberlanjutan bisnis orang Cina di Indonesia.

Orde Baru

Pada masa Orde Baru menggunakan konsep ekonomi terbuka yang berpegang pada kapitalisme dengan fokus utama pada Trilogi Pembangunan.

Trilogi Pembangunan merupakan dasar perkembangan pemerintahan Orde Baru berlandaskan kebijakan politik, ekonomi, dan sosial yang berkesinambungan untuk pembangunan.

Pada saat itu, kebijakan ini dinilai tepat karena Indonesia tengah mengalami inflasi tinggi imbas berakhirnya Orde Lama.

Salah satu upaya untuk memulihkan kondisi Indonesia di Orde Baru adalah bergabungnya Indonesia menjadi anggota IMF (International Monetary Fund) dan kembali menjadi anggota PBB di tahun 1960-an.

Langkah ini membuahkan hasil yang cukup baik untuk perekonomian Indonesia.

Hal ini bisa terlihat dengan banyaknya bantuan keuangan dan bantuan asing dari lembaga keuangan internasional, negara Barat, dan juga Jepang.

Tidak hanya itu saja, Soeharto juga meminta bantuan ahli ekonomi terdidik di Amerika untuk membuat perencanaan pemulihan ekonomi.

3. Sumber Daya Manusia

Dari kualitas SDM atau Sumber Daya Manusia juga terlihat perbedaan yang cukup signifikan, berikut penjelasannya:

Orde Lama

Pada masa Orde Lama, kualitas sumber daya manusia Indonesia menurun sangat drastis. 

Sebab, pada masa itu akses ke pendidikan masih sangat kurang meskipun Republik Indonesia Serikat (RIS) sudah membuat dasar Undang-Undang sementara (UUDS) 1950 RI yang berisi:

  • Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran;
  • Memilih pengajaran yang akan diikuti adalah bebas;
  • Mengajar adalah bebas, dengan tidak mengurangi pengawasan penguasa yang dilakukan terhadap itu menurut peraturan perundang-undangan.

Orde Baru

Di lain sisi, kualitas SDM Indonesia di masa orde baru mulai meningkat seiring banyaknya anak-anak yang bersekolah.

Pada masa ini, kurikulum pendidikan menggunakan kurikulum 1968 yang berisi kelompok pembinaan pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus.

Setelah itu, dibuatlah kurikulum 1975 yang lebih menekankan efisiensi pembelajaran berdasarkan MBO (Management by Objective).

Lalu kurikulum 1984 yang berisi Process Skill Approach Model CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif) atau SAL (Student Active Learning).

Jenis pendidikan di masa orde baru hampir sama seperti zaman sekarang, mulai dari jenjang pra sekolah, jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah dan jenjang pendidikan tinggi. 

Pada sistem ini sangat terlihat jelas bahwa pemerintah menggunakan kebijakan pendidikan sebagai instrumen pembangunan ekonomi nasional.

4. Kestabilan Perekonomian

Perbedaan Orde Lama dan Orde Baru selanjutnya terlihat dari kestabilan perekonomian pada masanya.

Orde Lama

Pada Orde Lama, kondisi perekonomian belum berjalan dengan baik karena kondisi inflasi yang sangat tinggi mencapai 650%.

Inflasi ini terjadi karena pada saat itu Indonesia menggunakan lebih dari satu mata uang, yaitu De Javashe Bank, mata uang pemerintahan Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang.

Akhirnya pada bulan Oktober 1946, pemerintah mengeluarkan uang kertas baru yang diberi nama “Oeang Republik Indonesia” (ORI) sebagai pengganti uang Jepang.

Selain masalah mata uang, pada masa ini Belanda juga melakukan blokade untuk menutup pintu perdagangan luar negeri di Indonesia.

Orde Baru

Di masa Orde Baru, pemerintah mulai terlihat melakukan banyak upaya untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, terutama dalam mengatasi inflasi.

Pada saat itu, pemerintah membuat strategi jangka pendek dan jangka panjang agar pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi lebih baik.

Program Jangka Pendek

Sebuah program yang dibuat untuk menyelamatkan ekonomi nasional untuk mewujudkan stabilitas dan rehabilitasi ekonomi pada tingkat inflasi yang mencapai 650 persen.

Stabilisasi yang dilakukan berupa pengendalian inflasi agar harga-harga tidak melonjak dan rehabilitasi adalah upaya rehabilitasi fisik terhadap prasarana dan alat-alat produksi yang mengalami kerusakan.

Program jangka pendek ini membuahkan hasil yang cukup baik. Tingkat inflasi yang semula sebesar 650 persen mulai menurun menjadi 120 persen di tahun 1967 dan 80 persen di tahun 1968.

Saat keadaan ekonomi mulai membaik, pemerintah siap melaksanakan program jangka panjang mulai dari tahun 1969.

Program Jangka Panjang

Program jangka panjang yang dibuat oleh pemerintah Orde Baru adalah perencanaan pembangunan jangka panjang yang dilakukan secara periodik lima tahunan yang disebut Pelita (Pembangunan Lima Tahun).

Program Pelita I berhasil meningkatkan produksi beras dari 11,32 juta ton menjadi 14 juta ton, pertumbuhan ekonomi dari rata-rata 3% menjadi 6,7%, dan pendapatan rata-rata penduduk (per kapita) dari 80 USD menjadi 170 USD.

Program Pelita II lebih menyasar pada pangan, sandang, perumahan, sarana, dan prasarana, menyejahterakan rakyat, dan memperluas lapangan kerja.

Pada masa ini, Pelita II berhasil menumbuhkan ekonomi rata-rata penduduk sebesar 7 persen setahun dan menekan inflasi hingga 9,5 persen.

Pelita III lebih fokus pada Trilogi Pembangunan dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan nilai Pancasila dan UUD 1945.

Pada saat ini, Pelita III fokus pada sektor pertanian dan meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi.

Hasilnya, tingkat produksi beras bertambah menjadi 20,6 juta ton di tahun 1983.

Pelita IV dan V masih fokus pada sektor pertanian dan industri produksi. 

Hasil dari program itu menumbuhkan tingkat produksi beras dari 20,6 juta ton menjadi 25,8 juta ton di tahun 1984.

Kesuksesan ini mendapatkan penghargaan dari FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian) pada tahun 1985.

Pada Pelita VI, pemerintah fokus pada pembangunan jangka panjang tahap kedua yang menitikberatkan pada sektor ekonomi, industri, pertanian, pembangunan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Tapi sayangnya, rencana ini tidak bisa dilaksanakan karena Indonesia mengalami krisis keuangan yang berujung pada krisis kepercayaan terhadap pemerintah.

5. Kondisi Politik Dunia

Situasi politik dunia pada dua masa ini juga sangat berbeda jelas:

Orde Lama

Pada masa Orde Lama, Indonesia masih merasakan dampak akibat Perang Dunia II, sehingga kondisi politik dan ekonomi dunia masih belum stabil.

Selain itu, Indonesia juga mulai dikucilkan dalam pergaulan internasional setelah berkonfrontasi dengan Malaysia.

Akibat permusuhan itu, Indonesia harus keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1965 dan dikucilkan oleh negara-negara internasional.

Orde Baru

Pada masa Orde Baru, kondisi politik dunia sedang ramai seiring berakhirnya Perang Vietnam.

Hubungan Indonesia dengan negara luar juga mulai membaik di masa ini, seiring adanya upaya pemerintah untuk kembali bergabung dengan PBB dan masuk IMF.

Berkat itu, Indonesia sering mendapat bantuan dari segi ekonomi maupun sumber daya manusia untuk membantu membuat perencanaan pertumbuhan ekonomi pasca inflasi.

.

.

Baca berita dan artikel menarik lain Inilah.com di Google News.

Beri Komentar (menggunakan Facebook)

Back to top button