Di balik riuh seremonial HUT ke-81 Republik Indonesia, menyisakan masalah klasik yang tak pernah terselesaikan dengan tuntas. Mulai soal kemiskinan, pendidikan dan kesehatan.
Saat perayaan Hari Pahlawan pada 10 November 1961, Presiden Soekarno menegaskan: “Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.”
Kalimatnya sederhana namun cukup menohok. Masih sangat relevan dengan kondisi saat ini. Bung Karno seolah mengingatkan kepada seluruh pemimpin di Indonesia, bahwa tantangan akan selalu ada. Dan, pastinya lebih berat dan berbeda-beda.
Ketika masa penjajahan, musuh terbesar bangsa Indonesia adalah penjajah. Namun setelah penjajah pergi, bangsa Indonesia akan dihadapkan kepada berbagai masalah dan tantangan.
Mulai dari persoalan ekonomi, kemiskinan, keadilan di berbagai sektor. Semuanya campur aduk. Belum lagi warisan masalah dari pemerintahan sebelumnya. Menambah beban yang perlu ditangani secara serius.
Berbagai masalah dan tantangan bakal cepat menemukan jalan keluar, jika dikerjakan secara bersama-sama. Semangat gotong royong yang nyaris hilang, perlu digelorakan kembali.
Sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa adil dan makmur. Rakyatnya hidup dalam kesejahteraan yang berkeadilan. Hal itu hanya bisa tercapai jika pembangunan berjalan secara merata.
Hukum pun harus bisa berdiri tegak. Membuat para pemilik modal tertarik dan berarak-arak masuk ke bumi nusantara. Diperlukan seorang pemimpin yang bisa menjadi pemersatu dari seluruh kekuatan anak bangsa. Bukan sebaliknya.
Tantangan Sektor Pendidikan
Saat ini, Indonesia boleh dibilang sudah terbebas dari buta huruf. Jauh berbeda saat merdeka pada 1945. Berdasarkan catatan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), sekitar 90 persen penduduk Indonesia masih buta huruf.
Tiga tahun berselang, Presiden Soekarno meluncurkan gerakan pemberantasan buta huruf. Ini fondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Hasilnya mujarab juga. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat melek huruf rakyat Indonesia mencapai 97 persen pada 2018. Untuk kelompok usia 15–24 tahun, angka melek huruf bahkan mencapai 99,78 persen pada 2020. Lima tahun kemudian, tingkat melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas, berada di kisaran 97,10 persen.
Artinya, Indonesia perlu 8 dekade untuk membalikkan keadaan rakyatnya. Dari tak bisa membaca menjadi melek huruf.
Namun, ada yang masih bikin miris. Terkait rata-rata lama sekolah (RLS) yang mencerminkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
Pada awal 1990-an, rata-rata penduduk Indonesia hanya mengenyam pendidikan 6 tahun, atau setara lulus sekolah dasar (SD). Kemudian Presiden Soeharto mencanangkan program wajib belajar 6 tahun, berlanjut menjadi 9 tahun.
Pada 2025, angka RLS penduduk Indonesia naik ‘sedikit’ di kisaran 8,85 hingga 9,22 tahun, mendekati jenjang pendidikan SMP. Artinya, masih banyak penduduk Indonesia yang belum menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMA.
Selain masih rendahnya jenjang pendidikan dari masyarakat Indonesia, karena hanya berijazah SMP, masalah lainnya adalah belum meratanya kualitas pendidikan. Khususnya di Jawa dan luar Jawa, kota dan perdesaan atau daerah terpencil lainnya.
Hal itu terkait juga dengan pemerataan guru berkualitas, akses terhadap teknologi pembelajaran, hingga kualitas lulusan yang sesuai kebutuhan industri.
Dari sisi partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia pun relatif masih rendah ketimbang sejumlah negara maju. Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi Indonesia, masih di bawah 35 persen. Pertanda, masih banyak lulusan SMA yang tak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau universitas.
Ke depan, fokus pembangunan pendidikan tidak lagi semata memperluas akses, melainkan memastikan setiap anak Indonesia, di mana pun tinggalnya, harus mendapatkan pendidikan berkualitas. Relevan dengan perkembangan teknologi.
Agar Indonesia bisa mencetak SDM yang mumpuni dan siap bersaing di tingkat global. Hal ini menjadi salah satu fondasi utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Akses Kesehatan
Bisa jadi, Presiden Prabowo Subianto tak ingin lagi mendengar orang berkata: ‘orang miskin dilarang sakit’. Bahasa sindiran yang memaparkan sempitnya akses kesehatan untuk kelompok duafa. Karena mahalnya biaya berobat, membuat sulit masyarakat berpenghasilan rendah.
Pemerintahan Prabowo cukup concern dengan pemerataan layanan kesehatan khususnya untuk masyarakat kecil yang tinggal hingga pelosok negeri. Tujuannya mulia. Untuk menekan angka kematian, meningkatkan kualitas hidup, dan mendorong masyarakat aktif menjaga kesehatan.
Sejumlah program baru, digulirkan untuk memperkuat layanan kesehatan. Salah satunya program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Per 31 Juli 2026, sebanyak 73 warga telah memanfaatkannya. Naik ketimbang 2025 yang mencapai 70 orang.
Pesertanya mencakup berbagai kelompok usia, mulai bayi yang baru lahir, hingga lanjut usia. Sebanyak 4,5 juta bayi baru lahir mengikuti program CKG di periode yang sama. Naik ketimbang 2025 yang menjangkau 1,5 juta bayi baru lahir. Untuk kelompok usia sekolah, CKG diikuti 14,6 juta orang, bentuk komitmen pemerintah untuk menghadirkan program tersebut ke sekolah.
Selain CKG, pemerintah turut mempercepat pemerataan alat diagnostik, untuk mendukung target skrining kepada 136 juta orang, sebagai bagian dari Rencana Pengendalian Kanker Nasional yang terintegrasi dengan CKG.
Alat diagnostik yang disalurkan di antaranya ialah USG ke lebih dari 10.000 Puskesmas untuk mendeteksi kanker payudara, 361 unit mamografi, serta penambahan alat CT scan demi memperkuat layanan di 514 kabupaten/kota.
Kemudian, pengembangan unit pencitraan PET scan dari 2 unit menjadi 16 unit di 16 provinsi pada 2027. Serta, pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di 66 kabupaten/kota.
Khususnya di daerah terpencil, perbatasan, dan Kepulauan sebagai bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau quick win Presiden Prabowo.
Program Kesehatan Sudah Oke
Pakar Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan dari Griffith University Australia, Dicky Budiman mengakui, berbagai program kesehatan di era Prabowo, seperti CKG, pemerataan USG di Puskesmas, penguatan layanan primer, dan penguatan rumah sakit rujukan, sudah cukup oke. Sangat menunjang program pembangunan kesehatan Indonesia.
Hanya saja, dia menilai, masih ada pekerjaan rumah (PR) besar yang mesti dijalankan. Misalnya untuk program CKG, perlu diikuti dengan tata laksana yang memadai.
Meliputi pemberian akses lebih luas untuk penderita penyakit berat. Dipermudah untuk pemeriksaan lanjutan dan pengobatan. Deteksi dini, tanpa pemeriksaan lanjutan tidak serta-merta menjawab persoalan. Hal ini justru berisiko hanya memindahkan persoalan kesehatan dari hulu ke hilir.
Sejauh ini, program CKG mengonfirmasi bahwa Indonesia sedang mengalami triple burden. Yakni, sebuah penyakit klasik negara berpenghasilan menengah. Ditemukan empat penyakit yang paling banyak diderita, yakni, gigi, hipertensi, diabetes, dan obesitas.
Pada anak sekolah, CKG menemukan 60,69 persen memiliki kebugaran fisik kurang, 47 persen mengalami karies gigi, dan 27 persen menderita anemia.
Data menunjukkan, dari 16,8 juta peserta CKG yang memerlukan penanganan medis lanjutan, baru 10,1 juta yang mendapat tindak lanjut sistematis. Artinya, sekitar 40 persen temuan klinis itu belum tertangani.
‘Wong Ndeso’ dan Kemiskinan
Pada 1976, jumlah penduduk Indonesia yang masuk kelompok duafa atau miskin mencapai 40,1 persen. Pada September 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan tersisa 8,25 persen. Atau setara 23,36 juta jiwa. Mudah-mudahan bukan angka ‘sulapan’.
Terjadinya penurunan ini, layak diapresiasi. Hanya saja, jumlah 23 juta jiwa itu, masih cukup besar. Mereka adalah saudara yang nasibnya tak seberuntung kita.
Kemiskinan adalah situasi yang banyak orang tidak mau mengalaminya. Acapkali hadir ketika seorang kepala keluarga sedang berdiskusi dengan istrinya.
Bagaimana belanja besok, biaya sekolah anak, bayar listrik dan internet. Atau biaya berobat jika sakit. Keinginan untuk pelesiran bersama keluarga, terpaksa ditunda. Semua karena kemiskinan.
Di sisi lain, pekerjaan yang serba tidak pasti. Demikian pula penghasilan yang selalu pas-pasan. Tak ada uang lebih untuk ditabung. Berguna untuk merangkai masa depan, atau memenuhi kebutuhan dadakan.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M Rizal Taufikurahman menyebut, keberhasilan tersebut, tidak boleh dimaknai bahwa persoalan kemiskinan sudah selesai.
“Faktanya, tingkat kemiskinan perdesaan masih 10,72 persen. Jauh di atas kemiskinan di perkotaan sebesar 6,60 persen. Menunjukkan ketimpangan pembangunan masih nyata,” kata Rizal.
Artinya, yang berhasil diturunkan terutama adalah kemiskinan statistik. Sementara kemiskinan struktural akibat rendahnya produktivitas, akses terhadap pekerjaan berkualitas, dan ketimpangan wilayah, masih menjadi persoalan mendasar.
Rizal benar. Saat ini, desa masih menghadapi beban kemiskinan yang lebih berat. Padahal desa adalah tempat sebagian besar kekayaan alam itu berada.
Di desa, masyarakat menggantungkan hidup pada tanah, hutan, laut dan sumber daya alam lainnya. Tetapi akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan produktif, infrastruktur dan pasar sering kali belum sebanding dengan peluang ekonomi yang dihasilkan dari wilayah tersebut.
Paruh pertama tahun ini, belanja negara tercatat mencapai Rp1.656 triliun. Angka pertumbuhan ekonomi pun menjulang hingga 5,42 persen. Banyak pejabat negara membanggakannya sebagai capaian ekonomi tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Tapi disayangkan karena tidak memberikan efek nyata kepada ‘wong ndeso’.
Saat ini, porsi petani gurem atau petani yang memiliki lahan kurang dari 0,5 hektare, sangat mendominasi. Angkanya nyaris 60 persen dari total rumah tangga petani.
Kondisi lahan yang terfragmentasi dan sangat sempit ini, membuat mereka rentan secara ekonomi. Karena, hasil panen seringkali hanya cukup untuk konsumsi sendiri (subsisten), tak tersisa untuk dijual.
Warisan Masalah Kelas Menengah
Ekonom senior yang dikenal sebagai pendiri INDEF (Institute for Development of Economics and Finance), Prof Didik J Rachbini menyebut, pemerintahan Prabowo Subianto diberikan warisan masalah yang bertubi-tubi.
Salah satu yang cukup krusial adalah anjloknya penduduk kelas menengah secara signifikan dalam 5 tahun terakhir. “Padahal, kelas menengah Indonesia adalah tulang punggung ekonomi nasional,” papar Didik.
Berdasarkan studi LPEM FEB UI mencatat sebanyak 8,5 juta orang keluar dari kelas menengah. Artinya, mereka turun kelas dan semakin miskin. Pada 2018, jumlah kelas menengah sekitar 60 juta orang, atau 23 persen dari total populasi penduduk Indonesia.
Pada 2023, kelas menengah tergerus menjadi 52 juta orang, atau 18,8 persen dari populasi. “Ini merupakan pertanda bahwa kesejahteraan golongan menengah dan bawah masih menjadi masalah besar di negeri ini,” ungkapnya.
Kini, pemerintahan Prabowo seperti ‘ketiban pulung’. Karena jumlah sang penyangga ekonomi, mengalami susut besar. Akhirnya terkonfirmasi, ekonomi terlihat macet di level 5 persen. Karena didukung kelompok atas yang semakin kaya.
Dari potret tabungan masyarakat, kelompok penabung terbawah dengan nilai tabungan kurang dari Rp100 juta, semakin banyak. Jumlahnya meningkat dari 292 juta tabungan pada 2019, dengan rata-rata nilai Rp2,9 juta per tabungan, menjadi 666 juta tabungan dengan nilai rata-rata hanya Rp2,7 juta per tabungan.
Sementara itu, kelompok atas, yaitu pemilik akun dengan tabungan di atas Rp5 miliar, meningkat dari 8.500 orang menjadi 129 ribu orang. Rata-rata tabungan juga meningkat dari Rp24 miliar per tabungan menjadi Rp35 miliar per tabungan.
Meskipun selama masa kemerdekaan telah tercapai cukup banyak kemajuan, Presiden Prabowo berdiri sebagai pemimpin dalam kondisi yang tidak ideal.
Ketika kelas menengah turun dan tabungan masyarakat tergerus, daya tahan terhadap guncangan ekonomi melemah. Konsumsi barang tahan lama tertunda, sementara investasi pendidikan dan kesehatan keluarga dikurangi.
Masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat memunculkan kecemasan mengenai masa depan, khususnya terkait pekerjaan dan pendapatan. Dalam ekonomi perilaku, kehilangan rasa aman sering kali memengaruhi persepsi terhadap pemerintah dan kebijakan. “Kondisi ini mesti menjadi perhatian karena dapat menjadi sumber destabilisasi ekonomi dan sosial politik,” pungkasnya.
Ekonomi Daerah Harus Lari Cepat
Untuk mengentaskan kemiskinan di daerah, khususnya pedesaan maupun daerah terpencil, perlu upaya untuk menggerakkan roda perekonomian setempat. Harus bisa bergerak cepat.
Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun menyebut, cukup banyak program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan untuk melecut perekonomian di daerah.
Misalnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG), tidak sekadar memberi makanan bergizi kepada masyarakat di daerah. Namun juga bentuk investasi pusat dalam rangka membangun kualitas manusia, sekaligus penggerak ekonomi lokal.
Tahun ini, anggaran MBG ditetapkan Rp268 triliun untuk 82,9 juta orang penerima. Cukup memadai sebagai solusi mengatasi persoalan gizi dan stunting yang prevalensinya 19,8 persen.
Dan, MBG bukan sekadar menu di atas nampan, namun ekosistem yang melibatkan banyak pihak. Ketika bahan pangan diserap dari petani, nelayan, dan UMKM lokal, maka terbentuk rantai nilai dari hulu hingga hilir.
“Satu porsi MBG menggerakkan banyak sektor sekaligus. Mulai dari produksi pangan, koperasi, distribusi hingga konsumsi. Hanya saja harus dipastikan, tata kelola program berskala besar ini berjalan efektif,” imbuhnya.
Kritik dan evaluasi terhadap MBG, harus dipandang sebagai bagian dari upaya memperbaiki pelaksanaan program, bukan sebagai hambatan terhadap tujuan pembangunan manusia.
Selain itu, Misbakhun menyebut, pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), harus dipastikan menjadi mesin ekonomi yang bermanfaat untuk masyarakat di desa. Tahun ini, targetnya 30.000 KDMP sudah beroperasi.
“Kopdes Merah Putih harus hidup, bukan sekadar papan nama. Ia harus menjadi pembeli siaga hasil pertanian, distributor kebutuhan pokok, sekaligus lembaga keuangan mikro desa,” tegasnya.
Jika KDKMP sehat, politikus Partai Golkar ini, optimistis bisa mengerek naik kesejahteraan petani, membuka lapangan kerja bagi generasi muda di daerah, sekaligus membuat perputaran ekonomi tidak terkonsentrasi di perkotaan.
Koperasi ini juga dinilai dapat berperan dalam menjaga stabilitas harga pangan dan memperpendek rantai distribusi. Berbagai kebutuhan pokok, sarana produksi pertanian, produk UMKM, hingga pemasaran hasil pertanian dapat dikembangkan melalui ekosistem koperasi.