Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, Rizki Aulia Natakusumah merespons keputusan Presiden Prabowo Subianto terkait moratorium kunjungan kerja ke luar negeri bagi anggota DPR.
Ia mengatakan, BURT akan berkonsultasi dengan pimpinan DPR untuk memutuskan perintah Presiden Prabowo itu.
“Itu kan kemarin pimpinan DPR sudah dipanggil Pak Presiden, saya juga sudah diperintahkan oleh Ketua Umum saya dan ketua Fraksi saya bahwa yang diarahkan oleh presiden kita harus lebih sensitif dengan kehendak dan aspirasi masyarakat, jadi nanti kami akan konsultasi dengan pimpinan dewan dan akan tindaklanjut,” ujar Rizki kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (2/9/2025).
Meskipun begitu, Rizki enggan berkomentar lebih jauh terkait moratorium kunker anggota DPR. Alasannya, tidak ikut dipanggil Presiden Prabowo. “Saya enggak ikut di istana kemarin. Yang ikut di istana kan pimpinan DPR, jadi selanjutnya nanti kita akan konsultasi,” jelas dia.
Diketahui, usai berbicara dengan sejumlah Ketua Umum (Ketum) Parpol di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025), Presiden Prabowo memutuskan pencabutan tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri.
“Kemudian, para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juta moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” kata Prabowo.
Prabowo mengatakan, para ketum parpol telah menindak tegas para anggotanya. Yakni dengan mencabut posisi mereka dari DPR RI. “Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik mereka masing-masing dicabut dari keanggotaannya dari DPR RI,” ungkapnya.
Sebelumnya, Ketua Fraksi Gerindra di DPR RI, Budisatrio Djiwandono menegaskan larangan bagi seluruh anggota fraksinya untuk menjalankan kunker ke luar negeri. Sesuai keputusan Presiden Prabowo Subianto yang juga Ketum Partai Gerindra
“Saya tegaskan tidak ada satu pun anggota Fraksi yang diperbolehkan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Semua harus hadir bersama rakyat,” ujar Budi dalam keterangannya, Sabtu (30/8/2025).
Menurutnya, arahan tersebut dimaksudkan agar anggota DPR Gerindra benar-benar turun ke lapangan, mendengar aspirasi, dan tidak lagi terkesan jauh dari persoalan masyarakat. “Kepercayaan rakyat adalah amanah. Itu harus dijaga dengan sikap, aksi, dan ucapan yang pantas,” tegasnya.
Tak hanya soal perjalanan dinas, Fraksi Gerindra juga menyatakan kesiapan untuk mengevaluasi tunjangan fantastis anggota DPR yang menuai kritik keras. Bahkan, Budi menegaskan pihaknya rela jika tunjangan tersebut dihapus.
“Fraksi Gerindra mendengar keluhan masyarakat terkait tunjangan yang mencederai rasa keadilan. Kami siap meninjau ulang, bahkan menghentikan tunjangan itu,” ucapnya.