Purbaya Kelakar Mau Ajari Komdigi soal Keamanan Siber, Pengamat: Itu Domain BSSN!

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kiri) bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kanan) memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10/2025). (Foto: Antara)

Pengamat telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi, menilai pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang berkelakar ingin mengajari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) soal keamanan siber, seharusnya dibaca sebagai kritik terhadap lemahnya koordinasi antar lembaga dalam penanganan keamanan digital nasional.

Menurut Heru, secara struktur kelembagaan, keamanan siber merupakan domain utama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), bukan Kementerian Komunikasi dan Digital.

“Keamanan siber menjadi domain utama BSSN, bukan Komdigi,” kata Heru kepada inilah.com, Senin (27/10).

Ia menjelaskan bahwa akar persoalan kebocoran data di Indonesia bukan hanya karena rentannya sistem keamanan digital, tetapi juga akibat belum optimalnya penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang telah efektif berlaku sejak 17 Oktober 2024.

“Selain karena sistem keamanan siber Indonesia yang masih rentan dan sering jadi sasaran penjahat siber dunia, masalah lain adalah UU PDP belum bisa ditegakkan sepenuhnya karena aturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah (PP) belum keluar dan Lembaga Pelindungan Data Pribadi (Badan PDP) juga belum dibentuk,” ujarnya.

Purbaya Rekrut Hacker untuk Uji Sistem Kemenkeu

Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dalam media briefing di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (24/10), mengaku telah merekrut sejumlah peretas (hacker) top Indonesia untuk menguji sistem keamanan IT di kementeriannya.

“Kita panggil hacker kita, yang jago-jago orang Indonesia ya, bukan orang asing. Kita bayar, bantuin saya. Jadi sudah dites, sudah lumayan,” kata Purbaya.

Ia juga menyinggung masih banyak pegawai IT yang terlalu percaya diri terhadap keamanan sistemnya sendiri. “Biasanya kan sombong, bilang sistemnya kuat. Begitu diuji, jebol. Baru saya marah-marahin,” ujarnya.

Purbaya menyebut sistem keamanan di Kemenkeu kini sudah meningkat signifikan. “Kalau dulu nilai keamanan cyber security-nya 30 dari 100, sekarang sudah 95 plus. Jadi kalau nilainya A plus, security-nya sudah bagus sekali,” ucapnya.

Ia menargetkan sistem keamanan pajak Coretax dan sistem IT Kemenkeu dapat mencapai nilai 100 dalam waktu satu bulan ke depan. “Nanti setiap saat akan dites oleh para hacker untuk memastikan sistem kita benar-benar aman,” katanya.

Koordinasi Lintas Lembaga Masih Lemah

Heru Sutadi menilai upaya yang dilakukan Kemenkeu justru menunjukkan pentingnya integrasi kebijakan keamanan digital nasional. Ia menekankan perlunya sinergi antara BSSN, Komdigi, dan lembaga pengguna data publik, termasuk kementerian teknis yang menyimpan data sensitif seperti Kemenkeu, Dukcapil, dan BPJS.

“Selama tidak ada lembaga pelaksana UU PDP yang bekerja aktif dan koordinasi antar institusi belum solid, maka setiap kementerian akan sibuk memperkuat dirinya sendiri tanpa arsitektur keamanan siber nasional yang terpadu,” ujarnya.

Menurut Heru, tanpa langkah cepat dalam menerbitkan PP PDP dan membentuk Badan PDP, publik akan terus menjadi korban kebocoran data yang berulang. “Regulasi sudah ada, tapi perlindungan belum nyata,” tegasnya.

Topik