Penyelesaian Utang Whoosh Jangan Cuma Selamatkan Proyek, tapi Perkuat Perkeretaapian Nasional

Kereta cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh. (Foto: Antara/Abdan Syakura).

Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka menekankan bahwa penyelesaian masalah pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) harus memiliki dampak yang lebih luas. Menurutnya, fokusnya tidak boleh semata-mata pada upaya penyelamatan proyek.

Ia menilai, solusi untuk mengatasi beban keuangan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) harus diarahkan memperkuat sistem perkeretaapian nasional secara keseluruhan. Selain itu, kondisi BUMN yang terlibat juga perlu menjadi pertimbangan utama.

Rieke menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah mencari jalan keluar dari persoalan utang Whoosh. Namun, ia mengingatkan agar perdebatan publik yang hanya menyematkan label “proyek gagal” atau “proyek busuk” perlu dihentikan karena justru kontra-produktif.

“Kami setuju kita harus cari solusi setop perdebatan bahwa ini adalah proyek busuk atau bukan. Setop perdebatan apakah ini investasi sosial atau bukan (kalau) KRL itu investasi sosial. Ini saya kira orientasinya karena proyeknya juga lebih nuansanya bisnis ketika direncanakan,” ujar Rieke dalam keterangannya, Minggu (9/11/2025).

Rieke menjelaskan bahwa proyek ini sejak awal dijalankan melalui skema konsorsium antara China Railway dengan empat BUMN besar, yaitu PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Wijaya Karya (WIKA) Tbk, PT Jasa Marga Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN).

Namun, sebagian dari BUMN tersebut saat ini sedang menghadapi tantangan keuangan. Kemampuan mereka untuk menanggung beban tambahan dinilai harus dikaji ulang.

“WIKA dan PTPN sedang restrukturisasi, tidak mungkin dibebankan lagi untuk menanggung bunga utangnya Whoosh dan bunga utang Whoosh ini bukan hanya bunga utang tapi di 2028 itu akan masuk dalam beban utang pokok. Lalu, Jasa Marga juga tidak bisa secara clear memutuskan akan berkontribusi dalam menanggung bunga utang setiap tahun dan pokok utangnya karena harus menunggu bagaimana langkah dari pemerintah,” tuturnya.

Rieke mendorong pemerintah segera menentukan skema penyelamatan yang tepat, seperti restrukturisasi atau renegosiasi utang. Namun, langkah tersebut harus berorientasi jangka panjang dan fokus pada penguatan sektor perkeretaapian nasional.

“Restrukturisasi utang, renegosiasi itu penting. Tapi tidak dengan orientasi sekedar menyelamatkan kereta api cepat. Yang harus diselamatkan itu adalah perkeretaapian nasional untuk mem-backup ekosistem ekonomi nasional sehingga ketika mengambil keputusan untuk menyelesaikan persoalan utang kereta api cepat yang luar biasa kurang lebih total Rp116 atau dengan fluktuatif dolar ini nilai tukar rupiah mencapai 118 triliun,” tegas Rieke.
 

Topik