Minggu, 4 Januari 2026 – 07:09 WIB
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam wawancara cegat seusai usai pembukaan perdagangan saham 2026 di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (2/1/2026). (Foto: Antara/Muhammad Heriyanto)
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com
Tak sedang bercanda, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa optimistis, pertumbuhan ekonomi 2026 bakal menembus 6 persen. Tentu saja, mantan Ketua Komisioner LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) itu, punya kartu truf yang bakal dibuka di saat yang tepat.
“Tahun 2026. seharusnya pertumbuhan ekonomi bisa 6 persen. Seperti yang saya bilang sebelumnya. Saya kira, tidak terlalu sulit untuk dicapai,” kata Menkeu Purbaya di Jakarta, dikutip Sabtu (3/1/2026).
Memang betul, mewujudkan ekonomi bergerak ke level 6 persen, bukan perkara mudah. Apalagi, ‘hari gini’, meminjam narasi anak muda, tekad itu perlu kerja sama dengan banyak pihak. Karena, konsumsi masyarakat belum membaik, industri manufaktur yang bergerak lambat, serta masih minimnya investasi masuk.
Realitasnya, banyak industri padat karya yang malah bangkrut. Karena permintaan semakin seret. Demikian pula jumlah pekerja informal yang membeludak, menunjukkan masalah serius masih akan mendera daya beli.
Tapi tenang, karena Menkeu Purbaya punya modal yang lumayan gede untuk menggerakkan sektor riil. Posisi kas pemerintah hingga akhir 2025, mencapai Rp399 triliun. Dana tersebut sebagian ditempatkan di brankas Bank Indonesia (BI) dan akan digunakan untuk belanja di awal 2026. “Akhir tahun 2025 uang saya ada Rp 390-an triliun. Sebagian di bank sentral karena siap-siap untuk pengeluaran Januari (2026),” kata Menkeu Purbaya.
Jika nanti dana tersebut masih berlebih, Menkeu Purbaya siap menempatkannya kembali di sistem keuangan perbankan. Meskipun saat ini likuiditas perbankan dinilai masih cukup berkat sinkronisasi kebijakan pemerintah dan BI. “Dengan bantuan, dengan sinkronisasi kebijakan dengan bank sentral, perbankan sekarang cukup likuiditasnya,” tutur Menkeu Purbaya.
Sebelumnya, dia mengaku telah menarik secara bertahap dana pemerintah senilai Rp76 triliun dari penempatan Rp276 triliun di perbankan. Tujuan penarikan ini untuk memenuhi kebutuhan rutin belanja negara melalui kementerian atau lembaga (K/L).
Dana yang ditempatkan di perbankan itu berasal dari dana menganggur pemerintah di BI yang biasanya dalam bentuk Saldo Anggaran Lebih (SAL) maupun Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).
“Itu buat belanja rutin. Buat belanja rutin kementerian lembaga. Jadi saya tarik seperti ditarik dari sistem, tapi langsung dibelanjain lagi, jadi langsung masuk ke sistem perekonomian,” ucapnya.