Pangkas Rantai Pasok Pangan, BGN Hubungkan Petani Langsung dengan Dapur MBG

Juru Bicara Badan Gizi Nasional, Dian Fatwa, menyampaikan arahan dalam kegiatan koordinasi bersama pemerintah daerah terkait pelaksanaan program sosial dan pendidikan di Jakarta, Senin (15/1/2026), disaksikan jajaran pejabat daerah dan kementerian. (Foto: BGN)

Badan Gizi Nasional (BGN) mulai memangkas rantai pasok pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui inisiatif Mak Comblang Project. 

Program ini dirancang untuk mempertemukan petani secara langsung dengan dapur MBG, tanpa perantara panjang yang selama ini memicu ketimpangan pasokan dan disparitas harga.

Langkah strategis tersebut dimulai lewat pertemuan koordinasi antara BGN dengan para petani dan gabungan kelompok tani (Gapoktan) di wilayah Cipanas, Kabupaten Cianjur, Senin (19/1/2026). 

Pertemuan ini menjadi forum awal pemetaan rantai pasok pangan guna melihat kondisi riil di lapangan, baik dari sisi kapasitas produksi petani maupun kebutuhan dapur MBG, khususnya di wilayah Jakarta dan Bogor.

Juru Bicara Badan Gizi Nasional, Dian Fatwa, menjelaskan bahwa selama ini petani dan dapur MBG berjalan di jalur yang tidak saling terhubung. Akibatnya, terjadi ironi di lapangan: petani mengalami kelebihan produksi, sementara dapur MBG justru kesulitan memperoleh bahan baku dengan harga stabil.

“Di Cipanas, petani mengalami over supply. Tetapi di Jakarta dan Bogor, dapur MBG kesulitan mendapatkan bahan baku dengan harga yang wajar. Mak Comblang Project hadir untuk menyambungkan dua sisi ini secara langsung,” kata Dian.

Hasil pemetaan awal menunjukkan adanya kesenjangan volume produksi dan kebutuhan yang cukup besar. Untuk komoditas jagung, misalnya, kapasitas produksi petani Cipanas berkisar 30 ton per bulan. Sementara itu, kebutuhan dapur MBG di Jakarta mencapai sekitar 240 ton per bulan. Ketimpangan ini menegaskan perlunya perencanaan produksi yang lebih terarah dan berbasis kebutuhan riil.

Masalah lain yang terungkap adalah disparitas harga di sepanjang rantai pasok. Dian mencontohkan komoditas wortel. Dapur MBG selama ini membeli dengan harga Rp15.000 hingga Rp25.000 per kilogram, sedangkan petani hanya menerima Rp1.500 hingga Rp3.000 per kilogram di tingkat kebun. Menurut BGN, kondisi tersebut bukan semata kesalahan salah satu pihak, melainkan akibat rantai distribusi yang terlalu panjang dan tidak efisien.

Melalui Mak Comblang Project, BGN mulai memetakan komoditas unggulan, kapasitas produksi, serta kebutuhan dapur MBG secara terbuka. Data ini akan menjadi dasar penyusunan kalender tanam dan kalender panen, sehingga produksi dapat dilakukan bertahap dan berkelanjutan. Skema tersebut diharapkan memberi kepastian pasar dan harga yang lebih adil bagi petani, sekaligus menjamin ketersediaan pasokan bagi dapur MBG.

Ke depan, BGN juga akan menyelaraskan penyusunan menu MBG dengan ketersediaan hasil pertanian lokal. Proses ini tetap melibatkan ahli gizi agar standar kualitas dan kecukupan gizi anak tetap terjaga. Dengan mempertemukan langsung petani dan dapur, Mak Comblang Project diharapkan tidak hanya memperpendek rantai pasok, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan berbasis masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan petani.