Hubungan sepak bola serumpun kembali memanas. Media massa asal Malaysia, My News Hub, kembali melemparkan tuduhan serius kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Sosok nomor satu di sepak bola Indonesia itu disebut sebagai aktor intelektual di balik sanksi FIFA terhadap Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM).
Tuduhan ini bukanlah yang pertama. Tercatat, sudah dua kali nama Erick Thohir diseret dalam pusaran kasus pemalsuan dokumen naturalisasi Malaysia. Berikut adalah kronologi lengkapnya:
1. Akar Masalah: Skandal 7 Pemain Naturalisasi
Kasus ini bermula ketika FIFA menjatuhkan sanksi kepada FAM pada 26 September 2025. Sanksi tersebut diberikan setelah FAM kedapatan melakukan pemalsuan dokumen naturalisasi terhadap tujuh pemainnya.
Meskipun FAM telah membantah melakukan pemalsuan dokumen secara sengaja, FIFA tetap menjatuhkan hukuman. Hukuman inilah yang kemudian memicu spekulasi liar di media Malaysia mengenai siapa pihak yang melaporkan pelanggaran tersebut.
2. Tuduhan Jilid I: September 2025 (Awal Mula)
Gelombang tuduhan pertama muncul tak lama setelah isu sanksi FIFA mencuat. Saat itu, narasi yang beredar menyebutkan bahwa laporan mengenai tujuh pemain naturalisasi bermasalah itu datang dari pihak Indonesia dan Vietnam.
Nama Erick Thohir pun langsung dikait-kaitkan dengan sanksi tersebut. Publik Malaysia mencurigai adanya campur tangan Indonesia untuk “menggembosi” kekuatan Harimau Malaya.
Hal ini ditambah oleh tudingan Putra Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, yang juga memposting artikel dari media Malaysia bernama SBWTF berjudul ‘Hukuman Kepada FAM Bukti Dwistandard FIFA’.
“Itu [4 artikel itu] meringkas semuanya,” tulis Ismail dalam postingan yang kemudian dihapus, tapi sudah banyak di-capture netizen.
Tunku Ismail memang tidak menulis nama Erick, tapi netizen Indonesia meyakini pria yang menjadi motor utama perekrutan pemain naturalisasi timnas Malaysia itu mengarahkan tuduhan ke pihak Indonesia. Terlebih Ismail mengunggah artikel yang menuding Erick.
Selain itu dalam pernyataannya melalui akun X, Ismail menuding bahwa ada pihak asing yang mempengaruhi FIFA untuk menjatuhkan hukuman ke Malaysia.
Bahkan Ismail menulis ‘Siapa yang ada di New York?’, sebuah pernyataan yang dianggap netizen Indonesia sebagai fitnah terhadap Presiden RI Prabowo Subianto, yang saat itu tengah bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di New York
Bantahan Erick Thohir
Menanggapi tuduhan awal ini, Erick Thohir memberikan bantahan tegas. Ia menyatakan bahwa PSSI maupun dirinya pribadi tidak pernah ikut campur dalam urusan dapur negara lain.
“Kami sendiri dari Kemenpora atau saya pribadi, kita tentu harus menghargai semua negara di Asia Tenggara ketika ingin olahraganya maju. Kita harus hargai,” tegas Erick pada September 2025.
“Dan, kita tidak ikut campur dengan politik atau kebijakan masing-masing negara, tapi mohon maaf, kalau kami di Indonesia ingin olahraganya maju,” tambahnya.
3. Tuduhan Jilid II: Februari 2026 (Teori “Vietnam Sebagai Proksi”)
Lima bulan berselang, isu ini kembali digoreng. Pada Minggu (15/2/2026), media My News Hub merilis laporan yang lebih spesifik dan menyudutkan.
Kali ini, tuduhan tersebut tidak lagi samar-samar. Media tersebut secara eksplisit menyebut Erick Thohir sebagai “watak utama” yang memainkan peran membawa aduan ke FIFA.
Modus “Lempar Batu Sembunyi Tangan”: Berdasarkan klaim dari sumber anonim asal Amerika Latin, Erick dituduh menggunakan Vietnam sebagai perantara atau “kuda troya”.
Peran Vietnam: Secara formal, pihak Vietnam yang melaporkan kasus ini ke FIFA.
Peran Erick (Tuduhan): Erick dituduh sebagai pihak yang menyuplai data dan dokumen pelanggaran tersebut kepada Vietnam dan orang dalam FIFA.
“Vietnam buat aduan, tetapi dokumen berasal dari orang bayaran Erick,” tulis My News Hub mengutip sumber tersebut.
Media tersebut juga menggunakan peribahasa “baling batu sembunyi tangan” untuk menggambarkan dugaan manuver Erick yang mengirim orang untuk mengantar dokumen langsung ke FIFA namun menggunakan nama negara lain sebagai pelapor resmi.
Hingga berita ini diturunkan, PSSI belum mengeluarkan pernyataan resmi terbaru terkait tuduhan spesifik “Jilid II” yang menyeret nama Vietnam sebagai proksi ini.