Selasa, 17 Februari 2026 – 04:09 WIB
Ilustrasi–Pemanfaatan panas bumi untuk energi listrik. (Foto: ruangenergi.com).
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com
Tak sedang bercanda, Direktur China-Indonesia Desk dan Indonesia-MENA Desk di Pusat Studi Ekonomi dan Hukum CELIOS (Center of Economic and Law Studies), Muhammad Zulfikar Rakhma menyebut kerja sama sektor energi antara Indonesia dengan Israel, semakin akrab.
Lho kok bisa? Ya, pemerintah melalui special machine vechicle Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yakni PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) resmi menggandeng PT Ormat Geothermal Indonesia untuk turut membiayai eksplorasi panas bumi di Wapsalit, Maluku dan Toka Tindung, Sulawesi Utara pada September 2025.
Paling anyar, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi menetapkan PT Ormat Geothermal Indonesia sebagai pemenang lelang Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Telaga Ranu di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara pada 12 Januari 2026.
Dia menjelaskan, PT Ormat Geothermal Indonesia merupakan perusahaan yang dikendalikan Ormat Technologies, perusahaan yang dibangun di atas jaringan teknik, manufaktur, dan modal Israel.
Zulfikar mengatakan, Indonesia memang tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, dan konsisten menyuarakan dukungan untuk kemerdekaan Palestina. Namun, keterlibatan ekonomi dalam skala sebesar ini, tentu saja memiliki makna politik.
“Memperdalam hubungan komersial dengan perusahaan-perusahaan yang berakar di Israel menciptakan kesenjangan kebijakan yang nyata. Ketika pesan kebijakan luar negeri dan perilaku ekonomi berbeda, kredibilitas menurun. Posisi moral menjadi lebih sulit untuk dipertahankan,” kata Zulfikar dikutip Senin (16/2/2026).
Ia mengungkapkan, keputusan ini membawa dua risiko yang jelas. Pertama, melemahkan posisi politik Indonesia terhadap Palestina. Kedua, mengekspos lingkungan yang rapuh terhadap tekanan industri yang lebih dalam.
Selain itu, lanjut Zulfikar, risiko kerusakan lingkungan dari proyek energi yang digarap Ormat Technologies di Indonesia, sudah terbukti merusak ekosistem dan mengganggu komunitas lokal.
“Indonesia telah memposisikan diri sebagai pembela Palestina yang konsisten dan menolak untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Bahkan, sikap tersebut merupakan bagian dari identitas internasionalnya,” imbuhnya.
Dalam hal ini, lanjutnya, menyetujui proyek-proyek yang terkait dengan perusahaan-perusahaan yang tertanam di sistem ekonomi Israel secara langsung, bertentangan dengan identitas tersebut.
“Hal itu menandakan bahwa prinsip politik dapat mengalah demi investasi. Begitu sinyal itu dikirim, kredibilitas akan melemah. Pada saat yang sama, biaya lingkungan ditanggung oleh lahan dan masyarakat Indonesia,” bebernya.
Ia menilai bahwa kerja sama yang dilakukan antara Pemerintah RI dan PT Ormat Geothermal bukan pertukaran antara kebijakan luar negeri dan pembangunan.
“Ini adalah kerugian ganda. Indonesia merusak konsistensi moral posisinya terhadap Palestina sekaligus mengekspos pulau yang rapuh itu pada tekanan ekologis tambahan,” tuturnya.
Menurutnya, integritas dan perlindungan lingkungan adalah aset strategis. Jika keduanya terkikis, kerusakannya akan meluas melampaui satu proyek.
“Itu sebabnya, Pemerintah harus mencabut konsesi tersebut dan menyelaraskan kembali keputusan ekonominya dengan prinsip-prinsip yang telah dinyatakan. Melindungi Halmahera sekaligus melindungi kredibilitas Indonesia dan lingkungannya,” tukasnya.