Bahlil Siapkan Wilayah Tambang bagi Investor AS Pasca-Perjanjian Prabowo-Trump

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat memberikan keterangan pers mengenai rencana impor BBM, LPG, dan crude oil senilai USD15 miliar dari Amerika Serikat di Washington DC, Jumat (20/2/2026). (Foto: Tangkapan Layar YouTube Sekretariat Presiden)

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia langsung bergerak cepat menindaklanjuti kesepakatan dagang bersejarah antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Tak tanggung-tanggung, Indonesia kini membuka pintu lebar-lebar bagi perusahaan tambang asal Negeri Paman Sam untuk mengelola wilayah pertambangan di Tanah Air.

Langkah strategis ini bukan sekadar basa-basi diplomatik. Dalam keterangan pers di Washington DC, Jumat (20/2/2026), Bahlil menegaskan bahwa kementeriannya tengah melakukan pemetaan intensif terhadap wilayah-wilayah tambang yang memiliki prospek menjanjikan untuk ditawarkan kepada investor AS.

Pemetaan Wilayah Prospektif

Bahlil menjelaskan bahwa pemberian akses ini merupakan bagian dari implementasi teknis Perjanjian Perdagangan Timbal Balik RI-AS. Fokusnya jelas: menjaga hubungan bilateral yang tengah mesra sekaligus mengamankan investasi di sektor hulu.

“Dalam konteks perolehan wilayah pertambangan, kami akan menawarkan kepada mereka (perusahaan AS). Mana perusahaan yang ingin masuk, langsung kita fasilitasi,” ujar Bahlil dengan gaya bicaranya yang lugas.

Mantan Ketua Umum HIPMI ini menambahkan bahwa dirinya telah mengantongi peta lokasi pertambangan yang “seksi” untuk digarap. Pemetaan ini dilakukan agar kerja sama ekonomi kedua negara tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi segera mewujud di lapangan.

Fokus Mineral Kritikal: Nikel dan Logam Tanah Jarang

Salah satu poin krusial dalam ‘karpet merah’ ini adalah sektor mineral kritikal. Bahlil menyebut nikel dan logam tanah jarang (rare earth elements) menjadi menu utama yang ditawarkan kepada pebisnis Amerika.

Menurutnya, pemerintah akan memberikan prioritas dan ruang seluas-luasnya bagi pengusaha AS untuk menanamkan modalnya. Namun, ada syarat mutlak yang tidak bisa ditawar: pembangunan fasilitas pemurnian atau smelter di dalam negeri.

“Kalau mereka mau bangun smelter nikel di Indonesia, kita dorong habis. Kita kasih ruang sebesar-besarnya, sama seperti kita memperlakukan investor dari negara lain,” tegas Bahlil.

Haram Ekspor Mentah, Hilirisasi Harga Mati

Bahlil pun memasang pagar tegas agar kebijakan ini tidak disalahartikan sebagai kembalinya era ekspor komoditas mentah. Ia mewanti-wanti agar jangan ada spekulasi bahwa pemerintah kembali melonggarkan keran ekspor bijih mineral.

“Biar clear nih, biar tidak ada salah interpretasi. Kami tidak membuka ekspor barang mentah. Sama sekali tidak. Yang dimaksud di sini adalah, setelah mereka melakukan pemurnian di dalam negeri, barulah hasilnya bisa diekspor,” tuturnya.

Langkah ini sejalan dengan ambisi Presiden Prabowo untuk menjadikan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok global mineral kritikal melalui hilirisasi. Dengan menggandeng kekuatan kapital dan teknologi dari AS, pemerintah berharap nilai tambah mineral Indonesia tetap tertinggal di dalam negeri untuk menggerakkan ekonomi nasional.