100.000 Buruh Pilih Aksi May Day Kepung DPR, Ogah ke Monas Sebelum Bertemu Prabowo

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal. (Foto: antara)

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh akan menggelar aksi Hari Buruh Internasional atau May Day pada 1 Mei 2026 di depan Gedung DPR RI. Aksi ini berbeda dengan perayaan yang digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat.

Presiden KSPI, Said Iqbal mengatakan, ribuan buruh memilih fokus pada aksi penyampaian tuntutan ketimbang perayaan seremonial di Monas. May Day akan diisi dengan aksi long march dari Istora Senayan menuju DPR RI yang diprediksi dihadiri sekitar 100.000 buruh dari Jabodetabek.

“KSPI dan Partai Buruh kembali menegaskan bahwa hanya akan melakukan aksi May Day pada 1 Mei 2026 di depan Gedung DPR. Kemudian, setelah siang hari dan selesai salat Jumat, akan dilakukan long march menuju Istora Senayan untuk mengadakan May Day Fiesta. Yang kedua, aksi May Day KSPI dan Partai Buruh ini tidak ikut dalam perayaan May Day di Monas,” ujar Said dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Jumat (17/4/2026).

Meski demikian, KSPI bersama Partai Buruh membuka peluang menghadiri perayaan di Monas apabila ada komunikasi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto sebelum Hari Buruh, terkait tuntutan yang belum terpenuhi.

“Harapan kami bisa bertemu, kami menyampaikan enam isu yang sudah dijanjikan tapi belum dijalankan. Itu tentu kami akan mempertimbangkan apresiasi untuk ikut acara di Monas. Tapi dengan harapan bahwa sebelum 1 Mei kami bisa bertemu langsung dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ucapnya.

Ia mengungkapkan, terdapat sejumlah janji pemerintah yang hingga kini belum terealisasi sejak disampaikan dalam peringatan May Day tahun sebelumnya. Di antaranya penolakan mekanisme outsourcing dan upah murah (HOSTUM), reformasi pajak dengan menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp7,5 juta serta penghapusan pajak THR, penghentian ancaman PHK akibat dampak perang global dan kebijakan impor, serta pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan RUU Perampasan Aset.

“Isu yang kami tambahkan adalah yang ketujuh, tolak potongan tarif ojek online roda dua atau roda empat sebesar 20 persen, tetapi yang diminta adalah potongan tarif ojol 10 persen saja. Dan yang kedelapan, ratifikasi Konvensi ILO Nomor 190 tentang anti-kekerasan terhadap pekerja perempuan. Itulah penegasan mengapa KSPI dan Partai Buruh mengambil jalan aksi di DPR RI,” jelasnya.

Meski begitu, Said mengakui pemerintah maupun DPR telah berupaya mengajak KSPI ikut serta dalam perayaan May Day di Monas yang rencananya akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto.

“Tentu kami mengapresiasi upaya itu sepanjang kami bisa bertemu dengan Bapak Presiden Prabowo sebelum perayaan May Day untuk memastikan dan menjelaskan bahwa ada enam isu utama yang pernah dijanjikan dan disampaikan dalam pidato May Day tahun lalu oleh Bapak Presiden yang belum dijalankan,” tuturnya.