‘Oleh-oleh’ Menko AHY dari Kunjungan ke Rusia: Proyek PLTN Terapung hingga Kapal Cepat

Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menemui Penasihat Presiden sekaligus Ketua Dewan Maritim Rusia, Nikolai Patrushev di Moskow, Senin (1/6/2026). (Foto: Antara/Dok. Kemenko IPK).

Pemerintah Indonesia dan Rusia menyepakati perluasan kerja sama infrastruktur maritim antara kedua negara. Kesepakatan ini dicapai dalam agenda Konsultasi Bilateral Kedua antara Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Penasihat Presiden sekaligus Ketua Dewan Maritim Rusia, Nikolai Patrushev di Moskow, Senin (1/6/2026).

Pertemuan tersebut menitikberatkan pada realisasi sejumlah rencana proyek strategis. Di sektor energi dan manufaktur, PT PAL Indonesia dan perusahaan pelat merah Rusia, Rosatom, tengah merampungkan nota kesepahaman untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Terapung (Floating Nuclear Power Plant/FNPP). Melanjutkan penandatanganan Non-Disclosure Agreement (NDA) pada April 2026.

Di sektor galangan dan logistik, PT PAL juga mematangkan kerja sama pembuatan kapal dengan Ak Bars Shipbuilding Corporation. Sementara itu, PT Pelindo tengah menindaklanjuti pengembangan armada kapal berkecepatan tinggi bersama CIFREX. Dari sisi pemenuhan tenaga kerja, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Luar Negeri RI sedang menyiapkan skema pengiriman tenaga terampil dari sektor galangan kapal ke Rusia.

Menko AHY menegaskan, sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki kebutuhan mendesak atas integrasi konektivitas antarmoda guna menekan tingginya biaya logistik nasional. Pengalaman Rusia di bidang teknologi maritim dan transportasi dinilai sejalan dengan kebutuhan infrastruktur Nusantara.

“Kerja sama ini tidak sekadar bertumpu pada hubungan diplomatik, tetapi bergerak menuju implementasi nyata di bidang ekonomi, konektivitas, teknologi, dan ketahanan wilayah,” ujar Menko AHY yang didampingi Deputi Nazib Faizal dan Deputi Odo RM Manuhutu, dikutip Rabu (3/6/2026).

Guna memastikan seluruh rencana kerja tersebut tidak mandek, Indonesia dan Rusia resmi membentuk tiga kelompok kerja (Pokja) operasional.

Pokja pertama, ditugaskan untuk memacu pengembangan industri galangan kapal dan pelabuhan yang berkelanjutan. Pokja kedua mengatur tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan. Sedangkan Pokja ketiga, difokuskan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, riset, serta pelatihan maritim.

Rangkaian kesepakatan ini merupakan manifestasi langsung dari Deklarasi Kemitraan Strategis yang sebelumnya disahkan Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden Vladimir Putin, pada Juni 2025.