Jaga Kesehatan Fiskal, HIPMI: Kenaikan Harga Pertamax Sulit Dihindari

Sekretaris Jenderal BPP Hipmi, Anggawira di Jakarta, Sabtu (20//4/2024). (Foto: Antara).

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menilai penyesuaian harga Pertamax sebesar 32,1 persen menjadi Rp16.250/liter, perlu dipahami sebagai bagian dari upaya pemerintah menjaga kesehatan fiskal negara.

“Kami memahami bahwa menjaga kredibilitas fiskal merupakan hal yang penting. Stabilitas fiskal berpengaruh terhadap kondisi ekonomi makro, nilai tukar rupiah, iklim investasi, serta kepercayaan pasar terhadap perekonomian Indonesia,” kata Sekretaris Jenderal HIPMI Anggawira di Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Saat ini, kata Anggawira, pemerintah tengah menghadapi tantangan yang tidak ringan dalam menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sekaligus memastikan ruang fiskal tetap tersedia guna mendukung berbagai program pembangunan nasional.

Setiap penyesuaian harga energi, lanjut Anggawira, harus dilakukan secara terukur, transparan, dan mempertimbangkan daya beli masyarakat serta kemampuan dunia usaha untuk beradaptasi.

Menurut dia, kepastian arah kebijakan juga menjadi faktor penting agar pelaku usaha dapat menyusun perencanaan bisnis dengan lebih baik.
Di mana, kenaikan harga Pertamax memang berpotensi memberikan dampak yang berbeda pada setiap sektor usaha.

“Industri logistik, transportasi, distribusi barang, jasa lapangan, konstruksi, perkebunan, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan tingkat mobilitas tinggi diperkirakan akan merasakan peningkatan biaya operasional secara langsung,” imbuhnya.

Untuk itu, kata dia, HIPMI mendorong pemerintah untuk menyiapkan berbagai langkah mitigasi guna menjaga daya saing dunia usaha.

Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan efisiensi rantai logistik nasional, percepatan pembangunan infrastruktur energi dan transportasi, serta pemberian insentif bagi sektor-sektor produktif yang terdampak signifikan, khususnya industri padat karya dan UMKM.

“Selain itu, pemerintah harus dapat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta memperluas akses pembiayaan yang kompetitif agar dunia usaha memiliki ruang untuk melakukan penyesuaian dan transformasi menuju operasional yang lebih efisien,” tuturnya.

Anggawira menilai pentingnya mendorong percepatan penggunaan teknologi yang lebih hemat energi, termasuk pemanfaatan kendaraan berbasis gas maupun listrik pada sektor-sektor tertentu sebagai bagian dari strategi jangka panjang.

“Saat ini yang dibutuhkan dunia usaha bukan semata harga energi yang murah, melainkan kepastian usaha, efisiensi ekonomi, dan iklim investasi yang kondusif. Dengan keseimbangan tersebut, pertumbuhan usaha dan penciptaan lapangan kerja dapat terus terjaga,” kata Sekjen Himpunan Alumni IPB ini.

Dia berharap, setiap kebijakan penyesuaian harga energi, diikuti langkah-langkah konkret untuk meningkatkan efisiensi ekonomi nasional. Dengan demikian, tujuan menjaga keberlanjutan fiskal negara dapat tercapai tanpa menghambat aktivitas usaha maupun momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia.