DPR Dorong Modernisasi Peralatan Polri Hadapi Eskalasi Pengamanan Pemilu 2029

Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo rapat kerja dengan Komisi III DPR membahas soal anggaran Polri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (17/6/2026). (Foto: Inilah.com/Reyhaanah).

Anggota Komisi III DPR Fraksi PDI Perjuangan, Safaruddin menyoroti perlengkapan kendaraan taktis (rantis) milik Polri, saat rapat kerja dengan Polri membahas anggaran.

Ia menyinggung insiden kecelakaan yang melibatkan kendaraan taktis dan pengemudi ojek daring pada Agustus lalu. Beredar informasi bahwa kendaraan tersebut belum dilengkapi perangkat sensor untuk mendeteksi objek di sekitar kendaraan.

Safaruddin mengatakan, apabila informasi tersebut benar, Polri perlu segera melengkapi armada kendaraan taktis dengan perangkat keselamatan yang memadai.

“Jangan sampai anggota kita jadi korban di lapangan karena ada peralatan yang tidak dilengkapi,” kata Safaruddin saat rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Ia menambahkan, modernisasi peralatan kepolisian menjadi penting mengingat potensi peningkatan eskalasi pengamanan menjelang Pemilu 2029.

“Ah ini mungkin, ‘Oh memang itu enggak lihat karena tidak ada alatnya sensor’. Maksud saya, ini menghadapi, eskalasi akan meningkat terus sampai Pemilu 2029,” ujarnya.

Selain itu, dalam rangka mendukung penambahan anggaran, ia juga mengusulkan agar personel Polri yang bertugas di lapangan dilengkapi kamera tubuh (body camera) saat melakukan penangkapan.

Menurut Safaruddin, penggunaan kamera tubuh akan meningkatkan akuntabilitas aparat sekaligus menjadi alat pembuktian apabila muncul dugaan penggunaan kekerasan dalam proses penegakan hukum.

“Tinggal ditambah CCTV saja dengan kamera tubuh untuk di lapangan. Jadi ketika melakukan penangkapan, anggota kita dilengkapi kamera tubuh supaya tidak ada lagi pertengkaran, ada tindak kekerasan atau tidak, tinggal kita memutar kembali yang sudah direkam itu,” jelas dia.

Ia menilai, pemanfaatan teknologi tersebut sejalan dengan semangat pembaruan hukum pidana dan dapat memberikan perlindungan, baik bagi masyarakat maupun anggota kepolisian yang bertugas.

Pagu Indikatif Polri Jauh dari Ideal

Sementara itu, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo menyebutkan, Polri mendapat pagu indikatif untuk anggaran 2027, sebesar Rp118 triliun.

Atau turun dibandingkan anggaran 2026 yang mencapai Rp146 triliun. Sedangkan anggaran yang ideal untuk 2027 berada di angka Rp178,6 triliun. Masih ada selisih lebih dari Rp60 triliun.

“Pagu indikatif Polri untuk tahun anggaran 2027 telah ditetapkan sebesar Rp 118 triliun rupiah yang telah terpenuhi sebesar 66 persen dari urusan kebutuhan ideal anggaran Polri tahun anggaran 2027 sebesar Rp 178,6 triliun rupiah,” kata Dedi dalam rapat di DPR.

Ia menyebutkan pagu indikatif yang didapat memiliki selisih Rp 28 triliun dari anggaran 2026. Dedi mengatakan postur anggaran 2027 lebih rendah dari anggaran yang dibutuhkan oleh pihaknya.

“Jumlah tersebut juga memiliki selisih sebesar Rp 28 triliun atau 19,2 persen apabila dibandingkan alokasi anggaran Polri tahun anggaran 2026, yaitu sebesar Rp146 triliun,” kata dia.