Dianggap Dukung Kelompok Subversif, Burkina Faso Putuskan Hubungan Diplomatik dengan Prancis

Ilustrasi – Rakyat Burkina Faso saat menggelar aksi mendukung Presiden Ibrahim Traore dan menuntut kepergian duta besar serta pasukan militer Prancis, di ibu kota Ouagadougou, 20 Januari 2023. (Foto: AFP)

Pemerintah Burkina Faso mengambil langkah drastis dengan memutuskan hubungan diplomatik dengan Prancis, efektif sejak Jumat (26/6/2026). Keputusan tegas ini diambil setelah pemerintah setempat melakukan penilaian menyeluruh terhadap dinamika hubungan bilateral yang dianggap sudah tidak lagi saling menghormati prinsip kedaulatan negara.

Dalam pernyataan resminya, pemerintah Burkina Faso menegaskan bahwa kondisi untuk menjalin hubungan yang didasarkan pada prinsip saling percaya, penghormatan terhadap kedaulatan nasional, dan non-intervensi dalam urusan internal negara, kini tidak lagi terpenuhi.

Tuding Prancis Dukung Kelompok Subversif

Pemerintah Burkina Faso melontarkan kritik tajam terhadap Prancis. Mereka menuduh Paris terus melakukan ‘aktivisme yang terus-menerus’ yang dinilai bertentangan dengan kepentingan nasional Burkina Faso.

Tak hanya itu, otoritas setempat juga menduga adanya dukungan Prancis terhadap jaringan-jaringan subversif serta kelompok teroris. Menurut pemerintah, kelompok-kelompok inilah yang bertanggung jawab atas gelombang kekerasan yang berdampak pada stabilitas Burkina Faso dan wilayah Sahel secara luas.

“Dihadapkan dengan ambisi imperialis yang bertujuan mendominasi negara kami dan menundukkan rakyat kami, kami memilih tanggung jawab dan kedaulatan,” tegas pemerintah dalam pernyataan tersebut.

Jamin Keselamatan Warga Prancis

Meski hubungan diplomatik secara kelembagaan resmi diputus, pihak berwenang Burkina Faso memberikan penegasan penting. Keputusan ini tidak serta-merta memengaruhi ikatan historis, kemanusiaan, budaya, maupun sosial yang telah lama terjalin antara rakyat Burkina Faso dan Prancis.

Pemerintah juga berkomitmen untuk tetap menjamin perlindungan bagi warga negara Prancis yang saat ini menetap di Burkina Faso, sekaligus melindungi kepentingan mereka.

Pemerintah turut menyerukan kepada warganya untuk tetap menunjukkan tanggung jawab, pengendalian diri, serta kesadaran sipil terhadap warga Prancis maupun ekspatriat lainnya, dengan tetap mematuhi hukum nasional yang berlaku secara ketat.

Perkuat Kemitraan Selatan-Selatan

Keputusan ini diambil seiring upaya Burkina Faso dalam merestrukturisasi kebijakan luar negerinya. Pemerintah menyatakan ingin melakukan diversifikasi kemitraan global, memperkuat kerja sama Selatan-Selatan, serta membangun hubungan internasional yang lebih setara dan seimbang dengan negara lain.

Meski memutus hubungan diplomatik dengan Prancis, pemerintah Burkina Faso menegaskan bahwa mereka tetap terbuka untuk menjalin dialog dengan komunitas internasional, selama didasarkan pada prinsip saling menghormati, timbal balik, dan kesetaraan kedaulatan negara.