DPR Pertanyakan Relevansi Latihan Militer untuk Calon Manajer Kopdes Merah Putih

Sejumlah peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) meneriakkan yel-yel saat mengikuti Pelatihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Brigif 1 Marinir Cilandak, Jakarta, Kamis (25/6/2026). (Foto: Antara Foto/Indrianto Eko Suwarso/tom).

Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan meminta pemerintah mengevaluasi pelatihan dasar militer (latsarmil) yang diikuti calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) setelah lima peserta dilaporkan meninggal dunia selama program berlangsung.

Menurut Nasim, banyaknya korban jiwa dalam satu program pelatihan menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh, tidak hanya terhadap kondisi kesehatan para peserta, tetapi juga desain dan pelaksanaan pelatihan itu sendiri.

“Dengan adanya lima kematian dalam satu program, evaluasi sebaiknya tidak hanya berfokus pada penyebab medis masing-masing korban, tetapi juga pada apakah desain dan pelaksanaan pelatihan secara keseluruhan sudah proporsional terhadap tujuan jabatan yang akan diemban peserta,” kata Nasim kepada Inilah.com, Sabtu (27/6/2026).

Politikus PKB itu menilai pemerintah perlu meninjau ulang metode pelatihan apabila terdapat komponen yang tidak memberikan manfaat yang jelas, namun justru meningkatkan risiko bagi peserta.

Menurut dia, pendekatan semi-militer memang dapat digunakan untuk membangun disiplin, kepemimpinan, kerja sama tim, dan ketahanan mental.

Namun, relevansinya perlu dikaji karena tugas utama seorang manajer koperasi lebih berkaitan dengan pengelolaan organisasi, keuangan, pengembangan usaha, dan pemberdayaan masyarakat.

Nasim mengatakan kompetensi tersebut umumnya diperoleh melalui pelatihan manajemen, akuntansi, komunikasi, kepemimpinan, penyelesaian konflik, serta pendampingan lapangan.

“Pertanyaan kebijakan yang penting bukan sekadar apakah latihan militer baik atau buruk, melainkan apakah manfaatnya sebanding dengan risikonya dan apakah ada metode lain yang dapat mencapai tujuan yang sama dengan risiko yang lebih rendah,” ujarnya.

Ia menilai pemerintah dapat mempertimbangkan alternatif pelatihan yang lebih relevan, seperti pelatihan kepemimpinan sipil, outbound, simulasi manajemen krisis, maupun pelatihan berbasis proyek yang berkaitan langsung dengan tugas calon manajer.

Nasim juga menyoroti sejumlah aspek yang perlu menjadi fokus evaluasi, mulai dari pemeriksaan kesehatan peserta sebelum pelatihan, manajemen risiko selama kegiatan berlangsung, hingga kesiapan tenaga medis dan sistem evakuasi darurat.

Selain itu, ia meminta pemerintah meninjau kembali kurikulum pelatihan agar setiap materi yang diberikan benar-benar mendukung kompetensi yang dibutuhkan dalam mengelola koperasi maupun kampung nelayan.

“Perlu dipastikan setiap komponen pelatihan memiliki relevansi yang jelas dengan tugas dan tanggung jawab peserta nantinya,” katanya.