Kita tentu belum lupa bagaimana fenomena ini bermula. Beberapa tahun lalu, panggung politik Indonesia diguncang oleh tren baru yang begitu memikat: lahirnya sosok pemimpin yang mendobrak kekakuan formalitas. Gaya protokoler yang biasanya berjarak dan eksklusif seketika runtuh. Publik disuguhi pemandangan seorang pejabat yang tanpa ragu masuk ke gorong-gorong, blusukan ke pasar-pasar tradisional, hingga berani menampilkan gestur yang dianggap berbeda dari elite politik yang mengusungnya.
Rakyat pun terpesona. Banyak yang merasa akhirnya menemukan sosok pemimpin yang benar-benar dekat dengan wong cilik dan berbeda dari para pendahulunya.
Namun, seiring berjalannya waktu, sebagian publik mulai mempertanyakan apakah berbagai aksi tersebut benar-benar mencerminkan arah kebijakan yang berpihak kepada rakyat atau lebih merupakan strategi komunikasi politik untuk membangun legitimasi publik.
Pencitraan dan Realitas Kekuasaan
Di balik berbagai simbol kedekatan dengan rakyat, muncul berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Birokrasi yang semestinya berjalan berdasarkan sistem dan meritokrasi dinilai menghadapi berbagai tantangan, sementara kasus-kasus korupsi justru terus bermunculan di berbagai sektor.
Publik menyaksikan satu per satu pejabat negara, menteri, kepala daerah, hakim, anggota legislatif, hingga petinggi BUMN terseret perkara korupsi. Hampir setiap tahun, operasi tangkap tangan dan pengungkapan kasus korupsi menjadi pemberitaan yang terus berulang.
Ironisnya, berbagai kasus tersebut muncul ketika narasi yang dibangun kepada publik adalah reformasi birokrasi, pemerintahan yang bersih, dan keberpihakan kepada rakyat.
Kita juga menyaksikan polemik yang mengiringi perubahan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Revisi undang-undang, polemik Tes Wawasan Kebangsaan, hingga menurunnya intensitas operasi tangkap tangan memunculkan perdebatan mengenai arah pemberantasan korupsi di Indonesia.
Di sisi lain, sejumlah proyek strategis nasional yang dipromosikan sebagai simbol kemajuan bangsa juga beberapa kali diwarnai dugaan penyimpangan, mulai dari praktik suap, pengadaan barang dan jasa, hingga perkara korupsi di berbagai badan usaha milik negara. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem pengawasan terhadap penggunaan uang negara.
Dalam berbagai organisasi, pola seperti ini dikenal sebagai culture of complicity, yaitu budaya kompromi terhadap penyimpangan. Ketika penyimpangan dibiarkan menjadi kebiasaan, orang-orang yang ingin mempertahankan integritas sering kali memilih diam karena khawatir kehilangan jabatan, dimutasi, atau menghadapi berbagai konsekuensi lainnya.
Akibatnya, integritas menjadi semakin mahal, sedangkan loyalitas kepada penguasa kerap dipersepsikan lebih bernilai daripada kompetensi dan keberanian menyampaikan kebenaran.
Politik yang Saling Menyandera
Dampak dari situasi tersebut mulai terlihat ketika konfigurasi politik berubah. Mantan sekutu berubah menjadi lawan. Mereka saling membuka informasi, saling menuduh, dan mengungkap berbagai dugaan penyimpangan yang sebelumnya tidak pernah muncul ke ruang publik.
Apa yang dahulu dipersepsikan sebagai soliditas politik, bagi sebagian kalangan justru dipandang sebagai kesepakatan diam yang baru retak ketika kepentingan politik berubah.
Ironisnya, sebagian besar “bongkar-bongkaran” tersebut baru terjadi setelah distribusi kekuasaan bergeser. Selama kepentingan politik masih berjalan searah, berbagai persoalan nyaris tidak terdengar. Ketika keseimbangan itu berubah, informasi yang selama ini tersimpan menjadi alat menyerang lawan politik.
Dalam situasi seperti itu, kepentingan publik kembali berada di posisi yang dirugikan.
Yang tidak kalah memprihatinkan, berbagai tudingan tersebut sering kali berhenti sebagai konsumsi media dan perdebatan politik tanpa berujung pada proses hukum yang benar-benar memberikan kepastian.
Sebagai contoh, polemik mengenai dugaan ijazah palsu mantan presiden yang telah muncul sejak 2019 hingga kini masih menjadi perdebatan publik. Terlepas dari berbagai pandangan yang berkembang, penyelesaiannya melalui mekanisme hukum yang tuntas menjadi penting agar tidak terus menjadi ruang spekulasi.
Publik pada akhirnya hanya menyaksikan elite politik saling menyerang, sementara penyelesaian persoalan secara hukum kerap berjalan lambat.
Menilai Pemimpin dari Sistem, Bukan Simbol
Pengalaman tersebut semestinya menjadi pelajaran penting bagi demokrasi Indonesia. Demokrasi tidak melemah dalam semalam, melainkan sedikit demi sedikit ketika publik lebih mudah terpesona oleh pencitraan dibandingkan menilai kualitas tata kelola pemerintahan.
Blusukan bukanlah sesuatu yang salah. Kesederhanaan juga bukan sebuah kekeliruan. Namun, keduanya tidak dapat dijadikan ukuran utama keberhasilan seorang pemimpin.
Pemimpin yang baik bukan hanya mereka yang sering tampil dekat dengan rakyat, tetapi mereka yang mampu membangun sistem yang membuat korupsi semakin sulit dilakukan, memperkuat meritokrasi, serta memastikan lembaga negara bekerja secara independen.
Karena itu, ukuran keberhasilan pemimpin seharusnya bergeser dari simbol menuju substansi. Bukan lagi berapa kali ia blusukan, seberapa viral media sosialnya, atau setinggi apa tingkat popularitasnya, melainkan seberapa transparan keuangan negara dikelola, seberapa kuat penegakan hukum berjalan tanpa intervensi, seberapa baik sistem birokrasi berbasis merit diterapkan, serta seberapa efektif perlindungan terhadap whistleblower dan pemulihan aset hasil korupsi dilakukan.
Bangsa ini tidak kekurangan orang cerdas ataupun komunikator yang piawai. Yang jauh lebih langka adalah pemimpin yang bersedia membangun sistem yang tetap bekerja secara bersih bahkan setelah dirinya tidak lagi memegang kekuasaan.
Pada akhirnya, sejarah tidak akan hanya mengingat siapa yang paling piawai membangun citra sebagai pemimpin rakyat. Sejarah akan mencatat apakah setelah masa jabatannya berakhir, negara menjadi lebih kuat atau justru semakin rapuh.
Jawaban atas pertanyaan itu tidak ditentukan oleh tepuk tangan publik pada hari ini, melainkan oleh kualitas sistem yang ditinggalkan bagi generasi berikutnya.