MBG di antara Pertaruhan dan Harapan

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono. (Foto Ilustrasi: Inilah.com/AI)

Program MBG bukan sekadar kebijakan pemenuhan nutrisi nasional, melainkan instrumen strategis yang memicu efek pengganda (multiplier effect) signifikan bagi perekonomian akar rumput. Bagaimana jalannya MBG di bawah komando Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono ke depannya?

Dengan anggaran jumbo dan masif mencapai Rp229 triliun, program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini bertindak sebagai pasar baru (emerging market) yang secara langsung menyerap hasil panen sektor pertanian, peternakan, dan perikanan lokal.

Alokasi dana yang berputar di daerah terbukti menghidupkan ekosistem UMKM dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), meningkatkan pendapatan rumah tangga pedesaan, serta menciptakan ratusan ribu lapangan kerja baru di sepanjang rantai nilai pangan.

Namun, lompatan skala konsumsi raksasa bak “Pac-Man” ini menghadapkan Badan Gizi Nasional (BGN) pada tantangan akut berupa kerentanan logistik dan ketidakpastian distribusi komoditas. Pelantikan Sudaryono sebagai Kepala BGN baru menggantikan Nanik S. Deyang menjadi momentum krusial untuk menguji efektivitas kepemimpinan berbasis sektoral.

Berbekal rekam jejak sebagai mantan Wakil Menteri Pertanian, ia dinilai memiliki pemahaman mendalam mengenai peta produksi pangan, fluktuasi harga musiman, hingga simpul-simpul bottleneck yang kerap menghambat penyerapan komoditas lokal seperti telur, ayam, dan sayuran di tingkat hilir. Kendati latar belakang pertanian tersebut memberikan keunggulan taktis dalam memetakan pasokan hulu, Sudaryono tetap harus membuktikan bahwa kapasitasnya melampaui sekadar urusan produksi agraris.

Penggerak Pertumbuhan Ekonomi

Adapun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perluasan program MBG ikut mendorong sektor pertanian yang tumbuh 4,97 persen dan menyumbang 12,57 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Subsektor peternakan turut tumbuh 11,84 persen seiring meningkatnya permintaan daging ayam ras dan telur.

Data BPS juga mencatat, realisasi program MBG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I 2026 yang mencapai 5,61 persen secara tahunan atau year-on-year. Kontribusi itu terlihat dari menguatnya sektor konstruksi yang tumbuh 5,49 persen, sejalan dengan meningkatnya pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan percepatan pembangunan KDKMP di berbagai daerah.

Tak bisa dipungkiri, program MBG kini memang menjadi motor penggerak baru bagi peningkatan kesejahteraan jutaan petani dan paternak. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, dengan melibatkan sekitar 160 juta petani dan peternak yang ikut menyuplai kebutuhan pangan, program ini menghubungkan langsung hasil sawah dan kandang ke dapur-dapur MBG di seluruh Tanah Air.

Keberhasilan sinergi ini tercermin pada Nilai Tukar Petani (NTP) yang menembus angka 125,45 rekor tertinggi dalam sejarah. Hal ini membuktikan program MBG tak hanya berfokus pada pemenuhan gizi nasional, tetapi juga efektif meningkatkan pendapatan petani, memperkuat peran UMKM, serta menggerakkan ekonomi desa.

Kesiapan Masih tak Merata

Ekonom dari Universitas Andalas Prof. Syafruddin Karimi mengamati program MBG membawa dampak ekonomi yang luas karena negara menciptakan permintaan pangan harian dalam skala sangat besar. Dampak positifnya muncul melalui peningkatan konsumsi bahan pangan, pembukaan pasar bagi petani dan peternak, pertumbuhan usaha pengolahan, aktivitas logistik, serta penciptaan pekerjaan di dapur dan distribusi.

Kebutuhan pangan harian MBG juga menciptakan peluang besar bagi peternak lokal, tetapi kesiapan mereka masih tidak merata. Permintaan telur, ayam, daging, susu, ikan, beras, sayur, dan buah akan berlangsung dalam volume tinggi, berulang, dan terikat jadwal ketat. Peternak kecil sering menghadapi keterbatasan bibit, pakan, modal kerja, kandang, penyimpanan dingin, sertifikasi, serta kemampuan memenuhi volume dan mutu secara konsisten.

Di sisi lain, Syafruddin dalam keterangannya kepada Inilah.com di Jakarta, Jumat (24/7/2026), juga mencermati MBG berpotensi menggeser pasar kantin sekolah, pedagang makanan, warung sekitar, dan usaha rumahan yang telah hidup dari belanja siswa sebelum program hadir. Karena memakai dana publik, pemerintah wajib mencegah backwash effect terhadap usaha lama melalui pemetaan kehilangan omzet, prioritas integrasi ke rantai pasok, dukungan sertifikasi, modal kerja, dan kompensasi transisi yang adil.

MBG pun dapat menaikkan harga pangan di sejumlah daerah jika permintaan tumbuh lebih cepat daripada kapasitas pasokan lokal. Tekanan paling besar akan muncul pada telur, ayam, susu, beras, sayur, dan komoditas lain yang menjadi menu rutin. Kenaikan harga dapat membantu produsen, tetapi juga membebani rumah tangga nonpenerima, pedagang kecil, restoran, dan industri pengolahan yang memakai bahan sama.

UMKM dan koperasi harus menjadi penghubung utama antara produsen kecil dan dapur MBG, bukan sekadar pelengkap narasi pemerataan. “Koperasi dapat mengagregasi hasil petani dan peternak, menjaga standar mutu, mengelola penyimpanan, mengatur jadwal pasokan, serta menegosiasikan harga yang lebih adil,” ujar Syafruddin menerangkan.

Problem Uama Tetap pada Tata Kelola

Sedangkan mengenai latar belakang pertanian Sudaryono, Syafruddin menilai dapat membantu karena ia memahami produksi, distribusi, musim, kelembagaan petani, dan persoalan pangan di lapangan. Pengalaman tersebut berguna untuk menghubungkan kebutuhan dapur dengan kapasitas petani, peternak, koperasi, dan pemerintah daerah. Akan tetapi, problem utama BGN tetap berada pada tata kelola, bukan semata pengetahuan sektor pertanian.

Pergantian pimpinan dua kali dalam waktu singkat, dugaan korupsi, masalah mutu, keracunan, pemangkasan anggaran, dan moratorium dapur menunjukkan kelemahan sistemik. Reuters mencatat pergantian pimpinan terjadi di tengah penyelidikan pidana, penangkapan pejabat sebelumnya, masalah logistik, serta kekhawatiran terhadap kualitas program. Sudaryono baru dapat memberi perubahan jika ia membangun pemisahan kewenangan, audit terbuka, verifikasi penerima, transaksi digital, pengawasan konflik kepentingan, dan pertanggungjawaban yang jelas pada setiap dapur.

Kepemimpinan yang kuat memang penting, tetapi sistem harus tetap bekerja ketika kepala lembaga berganti. Keberhasilan Sudaryono tidak layak diukur dari jumlah dapur atau porsi, melainkan dari keamanan makanan, ketepatan sasaran, efisiensi biaya, keterlibatan produsen lokal, dan kemampuan menutup ruang rente.

Senada dengan Syafruddin, Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS Johan Rosihan merespons positif penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN, karena memiliki pengalaman di sektor pertanian. Menurutnya, pemahaman terhadap ekosistem pangan menjadi modal penting dalam mengelola program berskala nasional seperti MBG.

“Kami berharap pengalaman tersebut dapat memperkuat sinergi antara BGN dengan sektor pertanian, peternakan, perikanan, koperasi, dan UMKM,” kata Johan kepada Inilah.com di Jakarta, Jumat (24/7/2026).

Namun pada akhirnya, dia pun menekankan keberhasilan MBG akan ditentukan oleh tata kelola yang profesional, transparan, dan mampu melibatkan seluruh potensi produksi pangan dalam negeri.

Problem rantai pasok MBG memang sangat kompleks, mencakup standardisasi ketat bahan baku, manajemen penyimpanan dingin (cold chain) untuk mencegah pembusukan, hingga mitigasi celah korupsi sistemik dan kebocoran anggaran. Keberhasilan Sudaryono dalam menjawab benang kusut logistik ini tidak hanya bergantung pada intuisi pertaniannya, tetapi pada keberanian melakukan reformasi birokrasi, penegakan transparansi, serta integrasi teknologi distribusi yang andal di seluruh SPPG. (Obs/Diana)