Sayembara Dedi Mulyadi Kena Sentil Wamendagri, Bisa Picu Main Hakim Sendiri

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/7/2026). (foto: Inilah.com/Vonita).

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengingatkan seluruh kepala daerah agar tetap mengedepankan koridor hukum dalam setiap kebijakan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Hal ini disampaikan menyoroti fenomena sayembara tangkap begal yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Ia menyebut kreativitas kepala daerah dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat merupakan hal yang positif. Namun, inovasi tersebut tidak boleh menggeser peran aparat penegak hukum (APH) maupun memicu praktik main hakim sendiri.

“Ya, saya kira teman-teman kepala daerah harus memastikan bahwa semua berjalan dalam koridor hukum, memastikan bahwa sistem itu bekerja dan melakukan koordinasi antara pemerintah daerah dengan aparat. Itu yang paling pokok, yang maksimal begitu ya,” kata Bima Arya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (28/7/2026).

Bima Arya menyampaikan berbagai terobosan boleh dilakukan pemerintah daerah sepanjang tidak mengurangi pentingnya koordinasi dengan aparat penegak hukum. Namun, sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, Satpol PP, hingga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) tetap menjadi fondasi utama dalam menjaga keamanan wilayah.

“Ya, jadi mungkin ada kreasi-kreasi inovasi lain, tetapi setidaknya tidak kemudian mengurangi arti koordinasi dengan APH karena itu yang sangat terpenting. Ya, koordinasi kepala daerah bersama APH di daerah dan jajaran pemda itu sangat penting,” jelasnya.

Selain itu, Bima Arya turut menyoroti kekhawatiran sejumlah pihak bahwa sayembara yang diumumkan Dedi Mulyadi berpotensi mendorong masyarakat bertindak di luar hukum atau melakukan aksi main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan. Ia menekankan penegakan hukum harus tetap berada di tangan aparat yang berwenang.

“Makanya kan nomor satu itu tetap koordinasi bersama APH dan jajaran yang ada di pemda seperti Pol PP, Kesbang, dan lain-lain begitu,” ucapnya.

Bima Arya menyampaikan pemerintah daerah sebaiknya lebih memprioritaskan penguatan patroli keamanan daripada langsung menghadirkan berbagai skema baru yang berpotensi menimbulkan tafsir berbeda di masyarakat.

“Jadi kalaupun ada inovasi-inovasi lain itu tidak berarti melemahkan penegakan hukum. Dan menurut saya patroli itu kunci,” ujarnya.

“Patroli itu memberikan kesan bahwa pemerintah dan aparat itu hadir di lapangan. Jadi jangan langsung melompat menurut saya ke inovasi-inovasi yang lain,” ungkap Bima Arya menambahkan.

Sebelumnya, kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menggelar sayembara tangkap begal menuai pro dan kontra. Skema pemberian hadiah bagi warga yang berhasil menangkap pelaku kejahatan jalanan dinilai sebagai langkah cepat merespons keresahan masyarakat, namun juga mengandung risiko serius bagi tatanan hukum.

Pengamat sosial Rissalwan Lubis mengingatkan, kebijakan Gubernur Jabar yang akrab disapa KDM itu bisa mendorong masyarakat bertindak di luar koridor hukum jika tidak dikendalikan dengan ketat.

“Ini memang bisa dilihat dari dua sisi. Positif karena ada respons cepat terhadap keresahan publik. Tapi di sisi lain, ini berpotensi menciptakan lawless society, masyarakat tanpa hukum,” kata Rissalwan kepada Inilah.com, Sabtu (25/7/2026).

Ia menilai, munculnya kebijakan seperti sayembara tidak lepas dari menurunnya kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Fenomena no viral, no justice menjadi indikator bahwa penanganan kasus sering kali baru bergerak setelah mendapat sorotan luas di media sosial.

“Artinya masyarakat merasa sistem hukum tidak cukup cepat memberi rasa aman, sehingga muncul pendekatan-pendekatan seperti ini,” ujarnya.