Meski Jumlahnya Turun, BPS Catat Penduduk Miskin Terbesar Tinggal di Pulau Jawa

Badan Pusat Statistik (BPS). (Foto: Antara).

Per Maret 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia turun menjadi 22,93 juta orang. Atau setara 8,07 persen dari total penduduk.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, M Edy Mahmud mengatakan, angka tersebut lebih rendah ketimbang September 2025, yang mencapai 23,36 juta jiwa. Atau setara 8,25 persen.

“Artinya, enam bulan terakhir ini, penduduk miskin berkurang 430.000 orang. Namun, masih hampir 23 juta penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan,” jelas Edy di Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Secara spasial, penurunan tingkat kemiskinan terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Khusus Pulau Jawa, mencatat penurunan terbesar, yakni 0,21 poin persentase.

Meski turun besar, Pulau Jawa masih menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak. Yakni, mencapai 12,02 juta orang atau 52,42 persen dari total penduduk miskin nasional.

Disusul Kalimantan menjadi pulau dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit. Jumlahnya sekitar 870.000 orang atau 3,79 persen dari total penduduk miskin di Indonesia.

Sedangkan garis kemiskinan nasional pada Maret 2026, lanjut Edy, ditetapkan berada di angka Rp669.235 per kapita per bulan. Atau naik 4,33 persen dibandingkan September 2025 sebesar Rp641.443 per kapita per bulan.

Garis kemiskinan ini, menurutnya, lebih tepat dipahami dalam konteks rumah tangga. Sebab, sebagian besar pengeluaran, seperti biaya tempat tinggal, listrik, dan konsumsi pangan, digunakan secara bersama.

Rata-rata anggota rumah tangga miskin, kata dia, tercatat sebanyak 4,62 orang. Di mana, garis kemiskinan rumah tangga secara nasional mencapai Rp3.091.866 per bulan. Besaran garis kemiskinan ditetapkan berbeda di setiap provinsi. “Perbedaan itu dipengaruhi tingkat harga, pola konsumsi, dan jumlah anggota rumah tangga miskin,” imbuhnya.

Berdasarkan wilayah, tingkat kemiskinan di perdesaan mencapai 10,67 persen. Masih jauh di atas angka kemiskinan penduduk di perkotaan yang sebesar 6,34 persen. Untuk kedua wilayah itu, sama-sama mencatatkan adanya penurunan tingkat kemiskinan dibandingkan September 2025. “Meski begitu, kualitas pengentasan kemiskinan menunjukkan arah yang berbeda,” ungkapnya.

Selain itu, BPS mencatat Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurun di perkotaan, namun meningkat di perdesaan. Kondisi ini, menunjukkan, rata-rata pengeluaran penduduk miskin di perkotaan semakin mendekati garis kemiskinan.

Sebaliknya, rata-rata pengeluaran penduduk miskin di perdesaan menjauhi garis kemiskinan. Kondisi serupa terjadi dalam Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).

Di mana, P2 menurun di perkotaan, namun meningkat di perdesaan. “Artinya, ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin mengecil di kota, tetapi semakin melebar di desa,” tandasnya.