Purbaya Siap Gelontorkan Dana Bantuan Penanganan Bencana Gempa NTT

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: Antara/Imamatul Silfia)

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, pemerintah mendukung pembiayaan penanganan bencana gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dukungan pembiayaan tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan penanganan bencana dan tahapan pemulihan yang dilakukan pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Purbaya melalui sambungan telepon dalam Rapat Satuan Tugas Penanggulangan Pasca Bencana (Satgas Galapana) DPR RI yang membahas penanganan bencana gempa NTT. Rapatnya dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati, Jakarta, Minggu (16/8/2026).

“Untuk anggota DPR semuanya yang ada di sana, sama semua yang rapat pada malam hari ini, Menteri Keuangan siap membantu kebutuhan pembiayaan di sana (NTT),” ujar Purbaya, dikutip Senin (17/8/2026).

Purbaya menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan mekanisme pembiayaan untuk penanganan bencana melalui anggaran yang tersedia pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Dana tersebut menjadi sumber pembiayaan awal dalam merespons kebutuhan penanganan bencana. “Untuk pertama kan biasanya kita pakai dana dari BNPB yang sudah kita siapkan. Masih ada tuh Rp5 triliun kalau nggak salah ya. Mungkin sebagian terpakai tapi masih cukup. Biasanya kalau kurang kita isi langsung itu dana PNBP,” kata Purbaya.

Menurutnya, penanganan bencana dilakukan secara bertahap yang dimulai dari respons kedaruratan menggunakan anggaran yang telah disiapkan. Apabila kebutuhan pembiayaan meningkat, pemerintah akan menyesuaikan dukungan anggaran untuk memastikan penanganan bencana dapat berjalan.

“Kalau untuk bencana kan nanti dari BNPB dulu, nanti kalau kurang baru kita rekonstruksi. Jadi nggak ada masalah tuh. Kalau untuk bencana ada cadangan khusus, Pak,” tuturnya.

Purbaya menambahkan, pemerintah memiliki dana yang bersifat siaga untuk mendukung penanganan bencana. Ketersediaan dana tersebut memungkinkan pemerintah memberikan respons pembiayaan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. “Jadi memang dana on call untuk setiap penanganan bencana sudah standby,” tegasnya.

Dukungan pembiayaan, diberikan dengan mempertimbangkan kebutuhan penanganan bencana serta mekanisme koordinasi antarinstansi. Khusus untuk pembangunan kembali fasilitas umum (fasum) yang tidak dapat dibiayai melalui BNPB, pelaksanaannya perlu dikoordinasikan dengan Kementerian/Lembaga terkait.

“Tinggal nanti kita akan sesuai dengan kebutuhannya. Tapi kalau tadi yang fasum nggak bisa melalui BNPB tetap harus koordinasi dengan KL-nya,” tutur dia.

Dengan dukungan pembiayaan yang telah disiapkan, pemerintah memastikan penanganan bencana dan proses pemulihan masyarakat terdampak dapat terus berjalan secara terkoordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, kementerian/lembaga, serta pihak terkait lainnya.

“Kemenkeu memastikan, aspek pembiayaan dapat mendukung langkah pemerintah dalam penanganan dan pemulihan pascabencana di NTT. Dan dilakukan sesuai kebutuhan, serta mekanisme penganggaran yang berlaku,” pungkasnya.