Bencana tidak memberi banyak waktu untuk menunggu. Dari Sumatera hingga Nusa Tenggara Timur, Menteri PU Dody Hanggodo mendorong tim bergerak sejak data awal tersedia, membuka jalan, memulihkan air bersih, membangun hunian, hingga menyiapkan perlindungan untuk menghadapi ancaman berikutnya.
Puluhan titik longsor muncul di jalan-jalan Flores setelah gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur pada pertengahan Agustus 2026. Beberapa ruas terganggu, badan jalan patah, sementara sejumlah jembatan dan pelat duiker ikut terdampak.
Pada keadaan seperti itu, waktu menjadi barang mahal.
Alat berat mulai bergerak. Hingga 16 Agustus, sembilan ruas jalan nasional yang terdampak telah kembali fungsional. Delapan ruas berada di jalur Trans Flores dari Labuan Bajo menuju Ende dan Maumere, sedangkan satu lainnya berada di ruas Ruteng-Reo-Kedindi.
Sebanyak 40 titik longsoran dan empat titik patahan badan jalan ditangani. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional NTT mengerahkan tujuh ekskavator dan empat loader ke berbagai lokasi terdampak.
Dody Hanggodo datang ke Nagekeo ketika pekerjaan masih berlangsung. Menteri Pekerjaan Umum itu meminta pemerintah daerah segera menyampaikan titik-titik kerusakan tanpa harus menunggu seluruh proses pendataan selesai. Informasi awal dibutuhkan agar tim bisa lebih cepat turun ke lapangan.
“Kami hadir pada setiap bencana, karena arahan Pak Presiden sudah jelas bahwa kita tidak boleh berduka berlama-lama, secepatnya kita harus bangkit. Jadi saya mohon diberikan data lengkapnya, titik-titiknya. Sehingga kami bisa menurunkan tim segera, bisa berkoordinasi dengan kepala-kepala dinas, bisa langsung mengecek satu per satu dan langsung bekerja,” kata Dody.
Kecepatan membuka akses menjadi penting karena jalan yang terputus ikut menghambat pergerakan bantuan, tenaga kesehatan, alat berat, dan kebutuhan warga.
Namun, membuat jalan dapat dilalui tidak serta-merta mengakhiri pekerjaan. Di ruas Krica-Lidi sepanjang 4,1 kilometer di Desa Pulue, sedikitnya sepuluh titik longsor teridentifikasi. Dua ekskavator dan satu kendaraan pikap dimobilisasi. Pada 19 Agustus pukul 16.00 WIT, tim gabungan berhasil menembus salah satu titik longsor dan pembersihan masih dilanjutkan.
Air Harus Kembali Mengalir
Setelah akses terbuka, kebutuhan dasar menjadi pekerjaan berikutnya. Di Kabupaten Ende, gempa merusak jaringan perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum Inpres 2024 IKK Nangaba. Perbaikan dimulai pada 16 Agustus dan selesai malam berikutnya. Air kemudian kembali dialirkan hingga sambungan rumah warga.
Situasinya berbeda di Pulau Palue, Kabupaten Sikka. Sekitar 7.000 warga di delapan desa membutuhkan dukungan air bersih. Empat tandon berkapasitas masing-masing 1.200 liter dikirim, sedangkan sumur bor yang telah dibangun pada 2023 dengan kapasitas sekitar 1,8 liter per detik ikut diperiksa.
Penanganan kemudian bergerak ke kebutuhan jangka lebih panjang. Survei geolistrik disiapkan untuk mencari sumber air tanah baru.
Bangunan pelayanan publik juga diperiksa. Jumlah personel yang diterjunkan bertambah dari tiga menjadi 14 orang. Rumah Sakit Komodo, kantor pemerintahan, rumah ibadah, dan sejumlah fasilitas umum masuk dalam pemeriksaan untuk mengetahui tingkat keamanan serta kebutuhan perbaikannya.
Sementara itu, kerusakan mulai terlihat pada infrastruktur yang berkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi warga.
Di Daerah Irigasi Mbay Kiri Lanjutan ditemukan kerusakan saluran tersier sepanjang 250 meter serta patahan pada tiga titik. Sekitar 175 hektare lahan terdampak. Longsor juga merusak saluran primer sepanjang 100 meter di Sub-DI Wae Cecu dan sekitar 650 meter di Sub-DI Wae Mau/Satarmese.
Penanganan NTT memperlihatkan urutan kebutuhan yang harus dikejar hampir bersamaan. Jalan perlu segera dibuka, air harus kembali tersedia, fasilitas publik diperiksa, sedangkan irigasi dan infrastruktur lainnya membutuhkan pekerjaan lanjutan.
Beberapa bulan sebelumnya, skala pekerjaan serupa telah lebih dahulu dihadapi Kementerian PU di Sumatera.
Sumatera, Pekerjaan dalam Skala Besar
Bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir 2025 meninggalkan kerusakan pada jalan, jembatan, sistem air minum, hunian, sungai, bendung, hingga daerah irigasi.
Beberapa bulan setelah masa darurat, hasil penanganannya mulai terlihat.
Berdasarkan data Kementerian PU yang diperoleh Inilah.com per 20 Agustus 2026, seluruh 107 ruas jalan nasional yang terdampak di tiga provinsi telah kembali fungsional. Sebanyak 43 jembatan nasional yang terdampak juga seluruhnya tercatat kembali berfungsi.
Pada jalan daerah, 2.291 dari 2.421 ruas terdampak telah kembali fungsional atau mencapai 94,63 persen.
Pemulihan jembatan daerah masih berlangsung. Dari 1.184 jembatan terdampak, tabel rinci Kementerian PU mencatat 827 telah kembali berfungsi, terdiri atas 386 jembatan di Aceh, 344 di Sumatera Utara, dan 97 di Sumatera Barat.
Layanan air minum menunjukkan perkembangan serupa.
Kementerian PU mencatat seluruh 178 Sistem Penyediaan Air Minum yang masuk dalam tabel penanganan telah kembali fungsional. Jumlahnya terdiri atas 71 SPAM di Aceh, 45 di Sumatera Utara, dan 62 di Sumatera Barat.
Sebanyak 66 dari 67 sumur bor dangkal juga telah selesai ditangani. Adapun dari 275 lokasi sumur bor dalam, sebanyak 126 selesai, 38 masih dikerjakan, dan 111 lainnya masuk dalam rencana penanganan.
Hunian menjadi pekerjaan lain yang langsung menyentuh kehidupan korban. Dari 1.914 unit hunian di 18 lokasi yang tercatat dalam data Kementerian PU, sebanyak 1.794 unit atau sekitar 95,34 persen telah selesai. Sebanyak 120 unit lainnya masih ditangani di Sumatera Utara. Penanganan terhadap 702 fasilitas umum juga tercatat rampung.
Angka itu menunjukkan pekerjaan fisik telah bergerak jauh dari masa-masa awal bencana. Namun, Sumatera juga memberi pelajaran bahwa penyelesaian konstruksi tidak selalu berarti kebutuhan warga langsung terpenuhi seluruhnya.
Pada Februari 2026, sebagian warga Aceh Tamiang masih tinggal di tenda ketika pembangunan hunian sementara dikejar menjelang Lebaran. Di huntara yang telah ditempati, warga mengeluhkan air yang keruh dan berbau serta pengangkutan sampah yang belum rutin.
Keluhan tersebut menjadi bagian penting dari proses pemulihan. Hunian membutuhkan dukungan air, sanitasi, pengelolaan sampah, dan layanan kawasan agar benar-benar dapat digunakan secara layak.
Tak Semua Pulih Bersamaan
Data Sumatera memperlihatkan bahwa setiap jenis infrastruktur memiliki kecepatan pemulihan berbeda.
Konektivitas dapat didahulukan agar mobilitas kembali berjalan. Infrastruktur sumber daya air membutuhkan waktu lebih panjang.
Dari 31 daerah irigasi kewenangan pusat yang terdampak, 13 telah selesai ditangani, tiga masih dikerjakan, sedangkan 15 lainnya masuk dalam rencana penanganan. Pada daerah irigasi kewenangan daerah, baru dua dari 65 lokasi terdampak yang tercatat selesai.
Empat dari 14 bendung nasional terdampak telah selesai ditangani. Pada bendung daerah, tiga dari 52 lokasi tercatat selesai. Untuk sungai kewenangan pusat, 38 dari 94 lokasi telah selesai ditangani dan 27 masih dalam pengerjaan. Sementara enam dari 24 muara kewenangan pusat terdampak tercatat selesai.
Pada tahap ini, tantangan Dody berubah. Jika pada masa darurat kecepatannya diukur dari kemampuan membuka akses dan mengembalikan layanan dasar, fase berikutnya membutuhkan konsistensi agar pekerjaan yang tersisa tidak berhenti ketika perhatian publik mulai bergeser.
Pembiayaan ikut menentukan.
Dalam dossier yang ditelusuri Inilah.com, Kementerian PU sempat mengusulkan sekitar Rp4,3 triliun untuk kebutuhan tanggap darurat Sumatera. Pos itu tidak memperoleh persetujuan sesuai skema yang diajukan dan pembiayaan pekerjaan darurat kemudian berkaitan dengan sumber anggaran lain, termasuk BNPB. Pada saat yang sama, anggaran Kementerian PU 2026 mengalami penyesuaian dari Rp118,5 triliun menjadi Rp106,18 triliun.
Pekerjaan lapangan sudah harus berjalan ketika sumber pembiayaan masih dibahas.
Di sinilah kecepatan penanganan bencana tidak hanya ditentukan oleh instruksi seorang menteri. Balai harus siap bergerak, alat berat tersedia, pemerintah daerah cepat memberikan informasi, dan mekanisme anggaran perlu memungkinkan pekerjaan dimulai tanpa menunggu keadaan memburuk.
Dari Menangani ke Mengantisipasi
Pengalaman Sumatera juga menunjukkan perubahan arah pekerjaan setelah fase pemulihan berjalan.
Di kawasan Gunung Marapi, Sumatera Barat, pembangunan delapan sabo dam tahap pertama dimulai pada Maret 2026. Lima berada di Kabupaten Tanah Datar dan tiga di Kabupaten Agam. Delapan bangunan itu dirancang memiliki kapasitas tampung sedimen sekitar 440.000 meter kubik.
Pemerintah merencanakan pembangunan 56 sabo dam secara bertahap pada 24 sungai sepanjang 2026-2029.
Pembangunan tersebut membawa penanganan ke fase berbeda. Jika alat berat digunakan untuk membuka jalan setelah longsor, sabo dam dibangun untuk menahan material sebelum ancaman serupa kembali menimbulkan kerusakan.
Dari Sumatera hingga NTT, pola kerja itu memperlihatkan dua kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan.
Yang pertama adalah kecepatan ketika bencana datang. Jalan harus dibuka, air dipulihkan, dan fasilitas dasar dikembalikan secepat mungkin.
Yang kedua baru terlihat setelah masa darurat berlalu: memastikan pekerjaan pemulihan tetap berjalan sekaligus mengurangi risiko agar kerusakan serupa tidak terus berulang.
Dody berada di antara dua tuntutan tersebut.
Di NTT, pekerjaan dimulai ketika data kerusakan masih terus dihimpun. Di Sumatera, beberapa bulan setelah bencana, jalan nasional, jembatan, sistem air minum, dan ribuan hunian telah banyak dipulihkan, sementara pekerjaan pada irigasi, bendung, sungai, dan sejumlah jembatan daerah terus dilanjutkan.
Bencana memang menuntut keputusan dalam waktu singkat.
Namun, bagi seorang Menteri PU, ukuran akhirnya bukan hanya seberapa cepat alat berat tiba di lokasi. Pekerjaan baru benar-benar berarti ketika akses yang dibuka pada hari-hari pertama dapat membawa warga menuju pemulihan yang bertahan lebih lama.
Dari Sumatera hingga NTT, Dody berpacu dengan waktu. Tantangan berikutnya adalah menjaga laju itu setelah keadaan darurat berakhir.