Meskipun digitalisasi berkembang pesat, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dengan adanya lebih dari 3.000 desa yang sepenuhnya tanpa akses internet hingga tahun 2026 ini. Hingga kapan masalah ini bisa tuntas setelah Indonesia merdeka 81 tahun?
Sebagian besar wilayah blank spot atau wilayah tanpa akses internet berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Tantangan geografis seperti pegunungan tinggi dan kepulauan terpencil menyulitkan pembangunan infrastruktur fisik. Kondisi ini membuat masyarakat di ribuan desa tersebut terisolasi dari arus informasi modern.
Ketiadaan konektivitas ini memperlebar kesenjangan digital nasional yang berdampak langsung pada kesejahteraan sosial dan ekonomi. Saat penduduk kota menikmati kemudahan layanan digital, warga di desa-desa ini kesulitan mengakses pendidikan daring berkualitas, layanan kesehatan berbasis teknologi, dan pasar digital untuk produk lokal mereka.
Ketimpangan ini membuat potensi ekonomi daerah tidak tergali dan menghambat pemerataan kesejahteraan yang berkeadilan. Situasi ini mendesak pemerintah dan sektor swasta untuk mempercepat pemerataan konektivitas demi mencapai keadilan digital bagi seluruh rakyat.
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menyebut saat ini sebanyak 3.029 desa di Tanah Air masih tanpa akses internet, sehingga memperlebar kesenjangan akses digital nasional. Asisten Deputi Telekomunikasi dan Informatika Kemenko Polkam Agus Pandu Purnama mengatakan angka tersebut menunjukkan masih besarnya tantangan pemerintah dalam menyediakan akses internet merata, terutama pada wilayah terpencil dan kepulauan.
“Ribuan desa tanpa akses internet tersebut bukan sekadar angka, juga mencerminkan ketimpangan nyata yang berdampak pada keterbatasan layanan pendidikan, ekonomi digital, hingga akses informasi masyarakat,” ujar dia dalam Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Penanganan Blankspot se-Kalimantan Selatan di Banjarmasin, baru-baru ini.
Supremasi Teknologi Komunikasi
Dalam rapat koordinasi tersebut Agus Pandu menyampaikan persaingan global saat ini telah bergeser pada supremasi teknologi komunikasi. “Kondisi tersebut menempatkan konektivitas digital sebagai fondasi utama ketahanan nasional, sehingga keterisolasian desa-desa dari jaringan internet menjadi persoalan strategis yang harus segera ditangani,” katanya.
Ia mengakui karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia menjadi kendala utama pembangunan infrastruktur telekomunikasi, yang menyebabkan disparitas akses digital masih terjadi di berbagai wilayah.
Asisten Deputi Kemenko Polkam yang juga membidangi Kementerian Komunikasi dam Digital (Kemkomdigi) itu menyebutkan masih ada wilayah yang terisolasi secara digital di tengah target Indonesia Emas 2045 dan ini harus segera ditangani secara sistematis dan terukur. Dia menegaskan pemerintah terus mendorong sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan operator telekomunikasi, untuk mempercepat pembangunan jaringan, termasuk melalui pemanfaatan teknologi satelit di daerah sulit dijangkau.
Upaya tersebut untuk menekan jumlah desa tanpa akses internet secara bertahap, sekaligus memastikan pemerataan konektivitas digital sebagai prasyarat utama pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Ketimpangan Akses Internet
Di sisi lain, Komisi I DPR secara aktif menyoroti ketimpangan akses internet dalam rapat kerja bersama mitra Kementerian Komdigi baru-baru ini. DPR mendorong optimalisasi program dari lembaga seperti Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Komdigi untuk mempercepat pembangunan BTS dan akses internet.
Selain infrastruktur fisik, Komisi I DPR juga menekankan pentingnya program literasi digital agar masyarakat desa siap secara kapasitas. Komisi I DPR mendorong BAKTI Komdigi untuk tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur telekomunikasi, tetapi juga memperkuat program literasi digital. Langkah tersebut dinilai penting agar perluasan akses internet dapat dimanfaatkan secara produktif dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR TB Hasanuddin menegaskan literasi digital harus berjalan beriringan dengan pembangunan infrastruktur. Menurutnya, masyarakat perlu dibekali pemahaman yang memadai agar mampu memanfaatkan teknologi digital untuk kegiatan yang produktif dan bernilai ekonomi.
“Literasi digital kemudian juga penggunaan digital, pemanfaatan digital itu literasinya harus ditingkatkan agar masyarakat menghindari hal-hal yang tidak baik dari adanya kemajuan digital itu,” ujar TB Hasanuddin pada Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR ke Tangerang Selatan, Banten, belum lama ini.
Ia menambahkan, pemanfaatan teknologi digital seharusnya dapat mendukung aktivitas sehari-hari dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Karena itu, berbagai fasilitas dan program pendampingan di tingkat desa perlu terus diperkuat agar masyarakat mampu mengoptimalkan peluang yang hadir melalui transformasi digital.
Ruang Digital Kedaulatan Bangsa
Diakui Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital Ismail bahwa kedaulatan bangsa hari ini sangat ditentukan oleh kemampuan menguasai dan menjaga ruang digital. Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan RI di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta, Senin (17/8/2026).
Ismail menyampaikan medan perjuangan bangsa saat ini telah bertransformasi ke ranah digital. Kedaulatan tak lagi terbatas pada batas wilayah teritorial fisik.
“Kedaulatan hari ini ditentukan oleh kemampuan bangsa untuk menguasai infrastrukturnya, melindungi datanya, mengembangkan teknologinya, menjaga ruang informasinya, dan memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari proses transformasi digital,” tutur Ismail.
Untuk mewujudkan kedaulatan tersebut, Kemkomdigi mengemban peran sebagai lead sector pada tiga agenda strategis dalam 60 Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Ketiga agenda prioritas tersebut meliputi pembangunan Pusat Data Nasional (PDN), pemberantasan judi online, serta pelindungan anak di ruang digital melalui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).
“Ketiganya mungkin terlihat sebagai program yang berbeda, tetapi memiliki satu benang merah yang sama, yaitu kedaulatan. Kedaulatan berarti negara tidak membiarkan ruang digitalnya digunakan untuk merusak kehidupan rakyat,” kata dia menambahkan.
Penyediaan internet memang bukan lagi sekadar pemenuhan kebutuhan sekunder, melainkan infrastruktur dasar yang menentukan masa depan generasi bangsa. Tanpa langkah penanganan yang agresif dan inklusif, ribuan desa ini akan semakin tertinggal dalam persaingan global yang kian bergantung pada teknologi. Kini, masyarakat di ribuan desa masih harus menunggu kerja nyata pemerintah mengatasi salah satu persoalan kemerdekaan yang belum tuntas itu.