Awan hitam kembali menggelayuti perekonomian Prancis. Negara kekuatan utama di Eropa ini menjadi sorotan panas pasar keuangan global setelah biaya pinjaman pemerintahnya meroket hingga mendekati posisi tertinggi sejak krisis keuangan global 2008 silam.
Kondisi fiskal yang makin memburuk ditambah kebuntuan politik di dalam negeri membuat para investor ketar-ketir memegang surat utang pemerintah Prancis.
Imbal hasil (yield) obligasi pemerintah Prancis tenor 10 tahun sempat menyentuh angka 4,13 persen –level tertinggi sejak 2008– sebelum akhirnya tertahan di kisaran 4,1 persen. Kenaikan angka ini menjadi sinyal kuat bahwa investor kini menuntut premi risiko yang jauh lebih tinggi akibat meningkatnya ketidakpastian ekonomi negara tersebut.
Kepala Divisi Pendapatan Multi-Aset di Ninety One, John Stopford, menilai borok keuangan Paris ini merupakan cermin nyata dari kerapuhan ekonomi negara maju pascapandemi, perang, dan krisis energi.
“Ini bukan hanya masalah Prancis, tetapi bisa dibilang bahwa dalam banyak hal, Prancis adalah salah satu contoh nyata dari masalah ini,” ungkap Stopford seperti dikutip dari CNBC, Senin (31/7/2026). “Kondisi keuangan publik Prancis memang bergerak ke arah yang salah.”
Utang Membengkak, Defisit Jebol Batas Aman Uni Eropa
Kecemasan pasar bukan tanpa alasan. Defisit anggaran Prancis tahun lalu tercatat melonjak hingga 5,1 persen dari produk domestik bruto (PDB). Angka ini melampaui ambang batas maksimal 3 persen yang ditetapkan oleh Uni Eropa.
Tak hanya defisit yang menganga, rasio utang pemerintah Prancis kini sudah menembus angka 115 persen dari PDB. Badan Moneter Internasional (IMF) bahkan meramal beban utang ini akan membengkak ke angka 118,5 persen pada 2026 dan menembus 120% PDB pada 2027.
Celakanya, pembengkakan utang ini tidak diimbangi oleh mesin pertumbuhan ekonomi yang panas. Ekonomi Prancis justru menyusut 0,2% pada kuartal pertama tahun ini dan mengalami stagnasi pada kuartal kedua. Ruang gerak pemerintah untuk menyehatkan fiskal pun kian menyempit.
Ahli strategi suku bunga di Natixis CIB, Theophile Legrand, menyebut obligasi pemerintah Prancis (OAT) saat ini berada dalam tekanan berat. Pasar meragukan kemampuan pemerintah merumuskan jalur anggaran yang kredibel.
Apalagi, tekanan diperparah oleh lonjakan suku bunga jangka panjang, dampak perang, hingga bencana gelombang panas dan kebakaran hutan yang membebani kalkulasi anggaran.
Kebuntuan Politik dan Bayang-Bayang Pilpres 2027
Krisis ekonomi ini kian pelik akibat konstelasi politik dalam negeri yang terfragmentasi. Parlemen Prancis berulang kali terjebak dalam kebuntuan pembahasan anggaran, gelombang mosi tidak percaya, hingga bongkar pasang kabinet pemerintahan.
Kepala Spesialis Investasi di Insight Investment, April LaRusse, menyoroti minimnya iktikad politik dari pemerintah Prancis untuk melakukan penyesuaian fiskal yang nyata.
“Ekspektasi pertumbuhan ekonomi direvisi turun, utang diperkirakan akan terus meningkat, dan imbal hasil obligasi kini berada di tingkat yang belum pernah terlihat sejak krisis keuangan,” terang LaRusse.
Situasi diprediksi makin panas mengingat penyusunan anggaran 2027 bakal menjadi arena pertarungan politik sengit menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2027, di mana tokoh sayap kanan jauh Marine Le Pen menjadi salah satu kandidat kuat.
Stopford pun mewanti-wanti bahwa pergantian kekuasaan bisa makin mengaburkan arah konsolidasi fiskal Prancis ke depan.
“Jadi ya, menurut saya kita mungkin sedang menuju situasi krisis. Hanya saja, saya tidak yakin krisis itu akan terjadi hari ini,” tandasnya.