Transjakarta Laut tak Bisa Asal Jalan, DPRD DKI Usulkan Konsep Ini

Kapal Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta melintas di dekat beton pemecah ombak di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta, Jumat (28/8/2026). Diketahui pengelolaan kapal Dishub rute Kepulauan Seribu dialihkan kepada PT Transjakarta mulai tahun 2027. (Foto: Antara Foto/Putra M. Akbar/bar).

Rencana pengoperasian Transjakarta Laut pada 2027 mendapat dukungan DPRD DKI Jakarta. Namun, layanan tersebut dinilai tidak bisa sekadar mengadopsi pola transportasi darat ke wilayah Kepulauan Seribu.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga menilai karakteristik wilayah kepulauan membutuhkan sistem transportasi yang dirancang khusus, terutama dalam menentukan jenis armada, rute hingga fasilitas sandar.

Menurutnya, pengalaman Transjakarta dalam mengelola transportasi publik dapat menjadi modal penting untuk membangun layanan laut yang lebih terintegrasi.

“Prinsipnya kan mau meningkatkan layanan terhadap masyarakat di Pulau Seribu. Bagaimana supaya pelayanannya makin maksimal,” kata Pandapotan, Jumat (4/9/2026).

Ia mendorong PT Transjakarta bersama Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta segera menuntaskan kajian teknis sebelum layanan tersebut benar-benar dioperasikan.

Kajian itu, kata dia, harus mempertimbangkan kondisi cuaca dan perairan, kebutuhan armada, fasilitas sandar, pola rute hingga skema pengelolaan layanan.

Salah satu konsep yang dinilai paling memungkinkan adalah hub and spoke. Model ini memungkinkan kapal berkapasitas besar melayani rute utama dari Jakarta menuju pulau tertentu, kemudian kapal berukuran lebih kecil meneruskan perjalanan sebagai pengumpan antarpulau.

“Tidak semua kapal besar bisa sandar di pulau-pulau itu. Jadi, kapal besar bisa melayani dari Jakarta ke Pulau Seribu, kemudian kapal-kapal kecil melayani antarpulau,” katanya.

Pandapotan menilai skema tersebut dapat menjadi solusi agar pembangunan konektivitas tidak bergantung pada kapal berukuran besar. Dengan demikian, akses menuju pulau-pulau yang memiliki keterbatasan fasilitas sandar tetap dapat terhubung.

Menurut dia, pola hub and spoke juga berpotensi membuat sistem transportasi di Kepulauan Seribu lebih terintegrasi, sekaligus memperluas mobilitas masyarakat antarpulau.

Meski mendukung target operasional 2027, Pandapotan meminta Transjakarta tidak terburu-buru mengambil keputusan sebelum seluruh aspek teknis dikaji.

“Kasih kesempatan dulu mengkaji. Kajian itu kan enggak seperti membalikkan telapak tangan,” ujarnya.

Ia optimistis target operasional pada 2027 tetap realistis apabila proses kajian dan persiapan teknis dilakukan secara serius sepanjang tahun ini.

Sementara mengenai bentuk kelembagaan, Pandapotan tidak mempermasalahkan apabila nantinya pengelolaan Transjakarta Laut dilakukan melalui anak perusahaan. Menurutnya, pemisahan pengelolaan justru dapat membuat layanan transportasi laut lebih fokus.

“Enggak mungkin semua kegiatan harus di satu holding. Kalau bikin anak perusahaan enggak apa-apa. Malah makin terspesifikasi dan punya fokus kegiatan,” katanya.

Ia juga membuka kemungkinan tenaga operasional yang selama ini bekerja di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dishub DKI untuk dialihkan ke pengelolaan Transjakarta Laut apabila layanan tersebut nantinya diserahkan kepada Transjakarta.

“Bisa saja nanti karyawan-karyawan yang di UPT itu ditarik kalau sudah diserahkan ke Transjakarta dan dikelola Transjakarta,” tandas Pandapotan.