Viralnya pernyataan Dwi Sasetyaningsih mendadak menjadi perbincangan publik setelah unggahan videonya tersebar luas di media sosial. Dalam video tersebut, ia memperlihatkan dokumen kewarganegaraan anak keduanya yang resmi menjadi warga negara Inggris. Unggahan itu segera memantik reaksi. Sebagian warganet mengecamnya sebagai bentuk lunturnya nasionalisme, terlebih karena yang bersangkutan diketahui sebagai penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Peristiwa ini membuka kembali perdebatan lama tentang relasi antara beasiswa negara, loyalitas kebangsaan, dan tanggung jawab moral penerimanya.
Pernyataan publik yang menyayangkan pilihan tersebut tidak sepenuhnya benar, tetapi juga tidak sepenuhnya keliru. Tidak tepat jika langsung disimpulkan bahwa penerima LPDP yang memiliki keterkaitan dengan kewarganegaraan asing otomatis tidak mencintai tanah air. Nasionalisme tidak selalu hadir dalam bentuk simbolik, terlebih dalam dunia global yang semakin cair batas-batasnya.
Namun, kegelisahan publik juga dapat dipahami sebagai kekhawatiran atas potensi hilangnya sumber daya manusia unggul yang telah dibiayai negara, khususnya di tengah tekanan fiskal dan kebutuhan pembangunan yang semakin kompleks.
Realitas Pasar dan Desain Kebijakan
Persoalan mendasarnya bukan semata pada pilihan individu, melainkan pada desain kebijakan negara dalam mengelola hasil investasi besar di sektor pendidikan. LPDP sejak awal dirancang sebagai instrumen strategis untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Negara membiayai putra-putri terbaik menempuh pendidikan di berbagai perguruan tinggi unggulan dunia dengan harapan mereka kembali dan berkontribusi bagi pembangunan nasional.
Namun dalam praktiknya, relasi antara negara dan alumni LPDP kerap berhenti pada tahap pembiayaan. Setelah lulus, banyak alumni harus mencari jalannya sendiri tanpa peta penempatan yang jelas.
Tidak sedikit alumni yang pulang dengan semangat pengabdian, tetapi berhadapan dengan realitas pasar kerja yang terbatas. Rekrutmen sektor pemerintahan lamban dan kaku. Dunia riset nasional menghadapi keterbatasan anggaran dan infrastruktur. Industri belum sepenuhnya siap menyerap tenaga kerja dengan latar pendidikan tinggi yang sangat spesifik.
Dalam situasi seperti ini, pilihan sebagian alumni untuk berkarier di luar negeri sering kali merupakan strategi profesional, bukan bentuk pengingkaran terhadap tanah air.
Nasionalisme di Era Mobilitas Global
Perdebatan publik kerap terjebak dalam dikotomi nasionalisme versus globalisme. Seolah-olah mereka yang bekerja di luar negeri otomatis kurang nasionalis, sementara yang pulang dianggap lebih patriotik.
Padahal, dalam era mobilitas global, kontribusi terhadap bangsa tidak selalu diwujudkan melalui keberadaan fisik di dalam negeri. Diaspora Indonesia di berbagai negara justru sering menjadi jembatan diplomasi, transfer pengetahuan, serta jejaring internasional yang strategis.
Masalahnya, negara belum memiliki kerangka kebijakan yang sistematis untuk memanfaatkan potensi diaspora alumni LPDP tersebut.
Risiko Brain Waste dan Distribusi Alumni
Yang lebih mengkhawatirkan adalah potensi brain waste. Banyak alumni berkualifikasi tinggi tidak bekerja sesuai bidang keahliannya karena terbatasnya ruang kerja relevan di dalam negeri. Jika dibiarkan, investasi besar negara berisiko tidak menghasilkan dampak struktural signifikan.
LPDP pun akan tampak sekadar program pembiayaan pendidikan, bukan bagian dari strategi pembangunan SDM yang terintegrasi.
Karena itu, fase pasca-kelulusan perlu didesain lebih serius. Distribusi alumni ke sektor strategis harus dirancang sistematis. Negara dapat memetakan kebutuhan SDM di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan sektor prioritas pembangunan.
Jalur rekrutmen berbasis merit bagi alumni LPDP bisa dipertimbangkan tanpa mengabaikan prinsip keadilan. Skema penugasan sementara di daerah kekurangan tenaga ahli dapat menjadi opsi, tentu dengan insentif memadai dan dukungan ekosistem kerja yang layak.
Pusat karier nasional bagi alumni LPDP juga dapat berfungsi sebagai penghubung antara kebutuhan pembangunan dan kompetensi lulusan.
Dari Kebanggaan ke Instrumen Strategis
Kontroversi ini seharusnya menjadi momentum refleksi. Diskursus perlu diarahkan pada pembenahan sistem, bukan sekadar penghakiman moral terhadap individu.
LPDP telah menjadi kebanggaan nasional. Namun kebanggaan itu harus bertransformasi menjadi dampak nyata. Ia tidak boleh berhenti sebagai “mesin pencetak alumni”.
Jika negara mampu memetakan kebutuhan pembangunan—mulai dari transisi energi, reformasi birokrasi, transformasi digital, ketahanan pangan, hingga diplomasi global—maka LPDP harus didesain sebagai sistem pasokan SDM strategis. Artinya, sejak awal negara mengetahui lulusan akan ditempatkan di mana, jalur karier apa yang disiapkan, serta bagaimana integrasi antara LPDP, kementerian/lembaga, BUMN, pemerintah daerah, dan sektor swasta.
Tanpa itu, LPDP berisiko menjadi proyek kebijakan yang impresif di atas kertas, tetapi lemah dalam implementasi.
Pertanyaan untuk Negara
Sebagai alumni LPDP, penulis bangga dengan program ini. LPDP membuka akses pendidikan global yang sebelumnya hanya menjadi mimpi bagi banyak anak muda daerah. Namun kebanggaan tidak boleh menutup ruang kritik.
Alumni LPDP berhak memilih jalan hidup dan profesinya. Tidak semua cocok menjadi birokrat atau akademisi. Ada yang ingin berwirausaha, bekerja di industri kreatif, atau berkarier global. Pilihan individu harus dihormati.
Namun negara juga tidak boleh lepas tangan. Negara wajib menyediakan ruang, jalur, dan ekosistem bagi mereka yang ingin mengabdi tetapi tidak memiliki kepastian arah.
Pada akhirnya, pertanyaan “alumni LPDP mau dibawa ke mana?” bukan hanya ditujukan kepada alumni, melainkan terutama kepada negara. Ke mana arah pembangunan sumber daya manusia Indonesia akan digerakkan?
Tanpa jawaban yang jelas, LPDP berisiko berhenti sebagai program prestisius, tetapi belum sepenuhnya menjadi instrumen perubahan struktural bagi Indonesia.