Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE), Anton Aliabbas berharap para calon presiden (capres) membahas empat topik krusial dalam debat ketiga, Minggu (7/1/2023) mendatang. Menurut Anton, topik pertama yang sepatutnya dibahas menyangkut pemberantasan korupsi dalam pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpahankam).
“Dalam dua kali survei risiko korupsi di sektor pertahanan yang dilakukan Transparency International, Indonesia masuk daam kategori tingkat risiko korupsi yang tinggi,” kata Anton kepada Inilah.com saat hubungi di Jakarta, Kamis (28/12/2023).
Bahkan, kata Anton menjelaskan, pada Government Defence Integrity Index tahun 2015 dan 2020, Indonesia tetap masuk kategori D. Ia menilai, pengadaan alpahankam yang seringkali dikaitkan dengan kerahasiaan dan sensitif, telah menjadikan sektor ini rawan korupsi.
“Oleh karena itu, pemberantasan korupsi di sektor hankam menjadi krusial dibahas dalam debat, mengingat tidak ada satu pun dokumen visi misi capres menyinggung isu ini,” ujar Anton menegaskan.
Topik kedua, kata Anton, terkait kesejahteraan prajurit, baik TNI maupun Polri. Meski seluruh pasangan capres-cawapres sudah mengangkat topik ini dalam visi misinya, tapi tidak dijelaskan secara lebih rinci mengenai kebijakan apa yang akan diambil.
“Mengingat karakteristik pengabdian personel TNI-Polri berbeda dengan ASN pada umumnya, semestinya ada tawaran ide spesifik yang bisa diungkap dalam debat capres mendatang. Perbaikan kesejahteraan prajurit TNI-Polri ini sangat krusial dalam mewujudkan profesionalisme,” tegasnya.
Lebih jauh, ujar Anton, ketiga capres juga perlu mengulas topik pembangunan kekuatan pertahanan. Anton menyebut, hal ini memang masuk visi misi paslon, namun tak dikaitkan secara utuh dengan perkembangan lingkungan strategis di era VUCA (volatility, uncertainty, complexity and ambiguity) serta ancaman perang bersifat lintas dimensi dan domain.
“Oleh karena itu, elaborasi pemikiran capres terkait rencana pembangunan kekuatan pertahanan, dikontekskan dengan perkembangan lingkungan strategis dan ancaman perang kontemporer menjadi sangat relevan,” jelasnya.
Terakhir, kata Anton menambahkan, para capres juga perlu menyinggung soal keberlanjutan visi poros maritim dunia. Anton menilai, visi misi ketiga capres tidak ada yang secara eksplisit ingin melanjutkan visi poros maritim dunia.
“Padahal, secara esensi, visi ini menjadi penting sebagai pengakuan bentuk negara Indonesia. Dalam konteks ini, pemikiran para capres terkait evaluasi dari visi poros maritim dunia, menjadi krusial mengingat salah satu elemen penting dalam pembangunan,” kata dia.
Tak hanya itu, Anton mengharapkan, tidak ada paslon yang membuat pertanyaan menggunakan singkatan pada debat ketiga nanti. Tujuannya mencegah multitafsir dan membuka ruang elaborasi pemikiran strategis capres jika kelak terpilih,
“Jika salah satu paslon bersikeras menggunakan singkatan dalam pertanyaan, maka sebaiknya moderator secara proaktif meminta capres untuk mengelaborasi terlebih dahulu,” kata Anton menegaskan.
Diketahui, KPU menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Dalam masa kampanye ini, terdapat pelaksanaan lima kali debat peserta Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang sudah ditetapkan KPU.
Debat capres akan dilangsungkan tiga kali, sedangkan debat cawapres dua kali. Meski demikian, pasangan calon harus hadir pada lima kesempatan debat itu.
Debat pertama dan kedua sudah digelar pada 12 Desember dan 22 Desember 2023. Sementara, debat ketiga pada 7 Januari 2024. Selanjutnya, debat keempat dijadwalkan 21 Januari 2024 dan debat kelima 4 Februari 2024.
Adapun tema debat ketiga yang akan digelar 7 Januari 2024 menyangkut isu pertahanan , keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)