Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan menilai, temuan PPATK tentang kebocoran anggaran PSN sebesar 36,67 persen, adalah ironi. Apalagi, praktik koruptif itu melibatkan ASN dan politikus.
“Itu perampokan uang negara (APBN) sudah sedemikian brutal. Bagaimana bisa, APBN bocor dalam jumlah tidak normal. Pelakunya sudah jelas. Pejabat negara (Aparatur Sipil Negara/ASN) dan politisi,” kata Anthony, Jakarta, Senin (15/1/2024).
Berdasarkan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), kata Anthony, sebesar 36,67 persen dari anggaran Proyek Strategis Nasional (PSN), mengalir ke ASN dan politisi. Bahasa sederhananya, dikorupsi oleh pejabat negara dan politisi.
Menurut data Kemenko Perekonomian, nilai investasi dari 190 PSN mencapai Rp1.515 triliun. Kalau yang dikorupsi 36,67 persen, setara dengan Rp555 triliun. Angka korupsi yang begitu dahsyat. “Jumlah yang dikorupsi sangat tidak normal, mencetak rekor Indonesia, atau mungkin dunia,” kata Anthony.
Tidak heran, lanjut Anthony, jumlah dan anggaran PSN menggelembung dalam waktu cepat. Proyek biasa menjelma menjadi strategis. Sebut saja, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung yang sekarang dinamai Kereta Whoosh. “Itu proyek di mana strategisnya? Atau proyek Bandara Kertajati. Dan masih banyak proyek-proyek lainnya lagi,” ucap Anthony.
Duit APBN, kata dia, tersedot ke proyek infrastruktur, atas nama proyek strategis nasional, mengalahkan anggaran sosial untuk mengatasi kemiskinan dan kekurangan gizi (stunting). Sehingga jangan heran jika tingkat kemiskinan naik di era Jokowi naik. Dari 9,22 persen pada 2019, menjadi 9,57 persen pada 2022.
“Artinya, korupsi 36,67 persen dari PSN itu identik dengan kejahatan kemanusiaan. Karena mengambil hak masyarakat, mengakibatkan kemiskinan meningkat,” kata Anthony.
Kini, menurut Anthony, aparat penegak hukumlah yang bisa mengobati sakitnya hati rakyat karena maraknya korupsi PSN sebesar Rp555 triliun. “Aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti temuan PPATK. Semua nama ASN dan politikus yang tertera di laporan PPATK harus diperiksa. Kalau terbukti hukum sebesar-beratnya,” kata Anthony.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)