Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR, Yanuar Prihatin menyebut bahwa temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), terkait anggaran Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ‘dikorupsi’, tentu sangat melukai hati rakyat.
“Dan rakyat harus tahu bahwa hak kesejahteraan mereka telah dirampas oleh segelintir orang, yang berlindung di balik PSN,” jelas Yanuar kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Jumat (12/1/2024).
Jika menelisik temuan PPATK, anggaran yang ‘dikorupsi’ yakni 36,67 persen dari Rp1.500 Triliun, mencapai Rp550 Triliun, tentu angka yang sangat fantastis.
“Ini bukan angka yang main-main. Aparat penegak hukum (APH) wajib memproses temuan PPATK ini. Jangan pandang bulu untuk tegakkan keadilan,” tegasnya.
“Siapapun yang terlibat harus bertanggungjawab secara hukum dan moral. Apakah Kejaksaan Agung, kepolisian dan KPK akan responsif terhadap temuan PPATK ini? Kita lihat saja nanti, bagaimana sikap mereka,” lanjutnya.
Ia menyatakan PPATK sebagai lembaga resmi telah melaporkan temuan ini sehingga mestinya, APK dapat lebih proaktif terhadap laporan ini.
“Jika mereka responsif, hal ini akan berdampak positif terhadap pemulihan citra penegak hukum yang selama ini, dinilai publik cenderung tebang pilih dalam memproses kasus korupsi,” ujarnya.
Saatnya KPK, kepolisian dan Kejaksaan Agung, kata dia, memulihkan citra diri mereka ketika ada kesempatan dari temuan PPATK.
“Mereka harus meyakinkan kepada publik, bahwa lembaga mereka tidak tunduk pada kepentingan ‘jaringan mafia korupsi’,” tegas Yanuar.
“Dan mereka juga tidak tunduk pada kemauan, pesanan atau tekanan segelintir pemegang kuasa. Saatnya mereka membuat sejarah baru untuk memulihkan nama baik lembaga mereka sendiri. Buktikan bahwa temuan PPATK terindikasi korupsi atau tidak, jangan diam saja,” pungkasnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)