Pengamat mencium aroma tak sedap dalam bengkaknya biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Ini lantaran China meminta Indonesia untuk menanggung pembengkakan biaya tersebut yang seharusnya merupakan tanggung jawab kedua negara.
Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) mengatakan, proyek tersebut berpotensi merugikan keuangan negara. “DPR dan aparat hukum wajib investigasi pembengkakan biaya atau cost overrun kereta cepat,” katanya di Jakarta, Rabu (10/8/2022).
Ia mengaku merasa aneh bukan kepalang, mengapa China memminta pihak Indonesia yang menanggung. “Apakah China mencium aroma kurang sedap atas cost overrun ini, sehingga tidak mau menanggungnya?” timpal Anthony mempertanyakan.
Yang lebih aneh lagi, kata dia, Indonesia menyatakan akan mempertimbangkan permintaan China, seperti dijelaskan oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso.
Pemerintah mengaku mempertimbangkan permintaan China Development Bank (CBD) agar pembengkakan anggaran pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) ‘dibantu’ oleh Indonesia.
Kendati begitu, Susiwijono menegaskan tidak ada jaminan permintaan tersebut langsung disetujui. “Masih akan dilakukan pembahasan untuk memastikan jika memang pemerintah turut menanggung beban cost overrun, maka sesuai dengan ketentuan berlaku,” ujarnya awal Agustus ini.
Anthony kembali mempertanyakan, apa maksudnya kata ‘bantu’. “Apakah membenarkan penciuman China, bahwa ada aroma tidak sedap terkait cost overrun ini? Apakah Indonesia tidak bisa mempertanggungjawabkannya, sehingga memilih ‘membantu’ yang artinya menanggung, cost overrun ini?” papar Anthony.
Seperti diketahui, biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung membengkak (cost overrun) sekitar 1,9 miliar dolar AS atau setara Rp28,5 triliun mengacu pada kurs Rp15.000 per dolar AS.
“Sebuah jumlah yang sangat besar, mencapai lebih dari 30 persen nilai proyek. Sangat tidak masuk akal,” tuturnya.
Menurut Anthony, mungkin itu juga yang dipikirkan oleh China: tidak masuk akal. China pun tidak mau menanggung cost overrun ini. Akibatnya, China minta pihak Indonesia yang menanggung.
“Sangat aneh. Karena ini proyek patungan (joint venture) antara BUMN Indonesia dengan BUMN China. Seharusnya semua biaya ditanggung oleh perusahaan patungan tersebut, yaitu PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC,” papar dia.
Pemerintah, sambung Anthony, tidak patut memberi pernyataan seperti itu. Pemerintah tidak boleh mempertimbangkan menanggung cost overrun, dengan alasan apapun.
“Pernyataan seperti ini saja sudah mengindikasikan akan ada potensi besar kerugian negara karena masuk kategori Tipikor (Tindak Pidana Korupsi),” ungkapnya.
Sebab, menurut Undang-Undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemerintah tidak boleh membantu perusahaan atau lembaga asing.
“Dalam hal ini, perusahaan patungan PT KCIC,” ucapnya.
Karena itu, pernyataan Sekretaris Kemenko Perekonomian dinilai Anthony sangat tidak wajar.
“DPR dan lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan dan KPK, seharusnya langsung mengambil tindakan cepat, karena pernyataan tersebut berpotensi besar merugikan keuangan negara,” katanya.
Anthony menegaskan, DPR harus segera melakukan investigasi, termasuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mendapatkan informasi cost overrun sejelas-jelasnya. Dengan begitu, dapat ditentukan penyebab pembengkakan tersebut dan siapa yang harus bertanggung jawab.
“Lembaga penegak hukum seharusnya dapat segera menyelidiki, bahkan menyidik, apakah cost overrun ini terbukti merugikan keuangan negara,” tuturnya.
Salah satu alasan terjadinya cost overrun adalah bengkaknya biaya pembebasan lahan yang menurut Anthony sangat tidak masuk akal. Sebab, progress pembebasan lahan sudah mencapai 99 persen sekitar pertengahan 2019.
Alasan lainnya adalah kondisi geologi di tunnel 2, pandemic COVID-19, penggunaan frekuensi GSM-R, instalasi listrik dan lain-lain.
Pembengkakan biaya proyek bukan terjadi di kasus proyek Kereta Cepat saja. Sebelumnya, biaya proyek tol Cilincing-Cibitung juga membengkak dari Rp4,2 triliun menjadi Rp10,8 triliun. Angka ini membengkak Rp6,6 triliun atau sekitar 157 persen.
“Luar biasa. Pembengkakan biaya proyek tersebut membuat biaya pembangunan tol sepanjang 34 km ini menjadi salah satu yang termahal (di dunia). Biaya pembangunan sekitar Rp317,6 miliar atau 21 juta dolar AS per km,” ujarnya.
Anthony pun berharap cost overrun ditanggapi serius oleh semua pihak. “Jangan sampai menjadi modus, tanpa pengawasan dan investigasi yang memadai dari pihak yang berwenang,” tuturnya.
Ia mengharapkan DPR dan lembaga penegak hukum segera terbangun dari hibernasi (tidur) berkepanjangan.
“Lumpuhnya DPR dan lembaga penegak hukum sangat merugikan seluruh rakyat Indonesia, dan membawa konsekuensi sangat serius bagi masa depan bangsa,” papar dia.
Kalau modus seperti ini berlanjut terus, menurut Anthony, bukan tidak mungkin buku novel fiksi Ghost Fleet menjadi kenyataan.
“Maka itu, rakyat Indonesia menuntut DPR segera membentuk tim investigasi, Pansus Kereta Cepat. Selamatkan Indonesia,” pungkas Anthony.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)