Wakil Ketua Komnas Hak Asasi Manusia (HAM), Pramono Ubaid Tanthowi membeberkan empat isu HAM yang mestinya secara konkret perlu dibahas dalam debat Pilpres 2024 pada hari ini, Selasa (12/12/2023).
Pertama adalah indeks demokrasi Indonesia yang mengalami penurunan. Ini terjadi lantaran sempitnya ruang kebebasan sipil.
“Karena itu penting untuk mendalami bagaimana komitmen setiap paslon untuk menjamin tidak terjadi pengekangan atas kebebasan sipil, baik karena kriminalisasi, persekusi, intoleransi maupun diskriminasi,” ujarnya.
Kemudian isu kedua, publik perlu memastikan bahwa strategi dalam pembangunan yang akan dijalankan pemimpin ke depan, tetap sejalan dengan prinsip HAM.
“Misalnya bagaimana investasi dan infrasturuktur tidak memberi dampak buruk pada pelanggaran HAM, baik terhadap lingkungan, masyarakat adat, pekerja, maupun kelompok rentan lain,” katanya.
Isu ketiga, yakni penanganan terhadap kasus pelanggaran HAM masa lalu. Pramono menyatakan bahwa isu ini selalu muncul di setiap pemilu, namun tidak pernah dituntaskan, karena hanya menjadi alat politik.
“Karena itu patut dibahas bagaimana komitmen setiap paslon untuk menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu, baik secara non-yudisial (sebagaimana telah dimulai oleh Presiden Jokowi) maupun secara yudisial,” jelasnya.
Terakhir, yaitu berkenaan dengan penguatan beberapa lembaga negara, seperti Komnas HAM, LPSK, Komnas Perempuan, KPAI, dan Komisi Nasional Disabilitas. Menurutnya, hal itu penting untuk memastikan bahwa paslon berkomitmen agar lembaga-lembaga HAM ini diperkuat dan tidak dilemahkan.
“Isu HAM jangan hanya isu politik lima tahunan. Kita ingin isu HAM menjadi perbincangan, baik di tingkat elite maupun publik. Sehingga publik menangkap isu ini dan menjadikannya, sebagai salah satu pertimbangan sebelum menjatuhkan pilihannya dalam Pemilu nanti,” pungkasnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)