Wakil Presiden atau Wapres, Ma’ruf Amin menjelaskan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berhak menerima bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat terdampak kekeringan akibat El Nino untuk terus dilakukan penyesuaian.
Wapres mengingatkan ada kemungkinan ada masyarakat yang masuk dalam kategori KPM tetapi belum terdaftar. Sehingga terjadi perbedaan antara data yang dipegang Menkeu mencapai 18,8 juta. Sementara data KPM yang ada di Mensos mencapai 21 juta.
“Kebetulan kemarin kita bahas soal bantuan beras, itu di samping yang sudah terdaftar, mungkin kita lakukan lagi yang memang belum ya ikut dikroscek (kaji ulang) lagi,” ucap Wapres dalam keterangan pers usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional dan Penyerahan Insentif Fiskal Tahun Berjalan untuk Kategori Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023, di Istana Wapres Jakarta Pusat, Kamis (09/11/2023).
Hal senada juga diungkapkan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Ia menjelaskan, penerima bantuan beras pada 2024 sudah menggunakan data baru yang didasarkan pada data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
“Data ini data Regsosek yang terus di-update, sehingga dengan demikian data ini sifatnya dinamis,” tutur Airlangga.
“Apalagi tadi kita bicara mengenai desil 1, desil 2, desil 3, desil 4 yang tentu ini harus terus di-update untuk memberikan bantuan agar tepat sasaran,” tambahnya.
Selain Menko Airlangga, Wapres juga didampingi oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Plt. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti. Mereka melakukan Rakornas dan Penyerahan Insentif Fiskal atas Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2023.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)