Satu kasus korupsi mampu meruntuhkan kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun. Namun bagi jutaan anak, yang mereka tunggu bukanlah perdebatan tentang anggaran, melainkan seompreng makanan untuk mengusir rasa lapar saat belajar.
Kini program makan bergizi di persimpangan, dilanjut atau dihentikan?
“Ada orang-orang pintar mengatakan ada yang lebih genting dari perut lapar. Saya kira enggak ada yang lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau enggak segera diisi ya dia mati!”.
Pernyataan itu disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto di depan petani dan nelayan Gorontalo, Rabu (24/6/2026). Ini juga sekaligus menyindir sejumlah pihak yang masih terus meragukan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kalimat itu juga sekaligus menegaskan bahwa memenuhi kebutuhan pangan untuk masyarakat bukan sekadar urusan anggaran, melainkan menjaga keberlangsungan hidup. Ini merupakan bentuk ikhtiar negara memastikan tak ada anak Indonesia yang belajar dengan perut kosong.
Setiap ompreng MBG yang disajikan dengan berbagai menu, tersimpan perjalanan yang tidak mudah. Program yang sejak awal digadang-gadang menjadi investasi terbesar bagi kualitas sumber daya manusia itu sempat limbung setelah kasus korupsi menyeret tiga pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN).
Kepercayaan publik yang dibangun perlahan seolah runtuh dalam sekejap. Harapan jutaan penerima manfaat pun ikut dibayangi keraguan, mampukah program ini tetap berjalan di tengah badai korupsi yang masih “menggoyang”.
Badai korupsi di tubuh BGN memang memicu kemarahan publik. Bahkan berbagai elemen menggelar aksi unjuk rasa mendesak pemerintah menyetop program MBG.
Jika dilihat dari perspektif efisiensi anggaran, desakan menghentikan program MBG dinilai masuk akal. Namun, jika dianalisis lebih dalam, penghentian MBG justru bukan pilihan yang tepat.
“Kasus korupsi tidak boleh dijadikan alasan untuk membatalkan seluruh program. Logika semacam itu akan berbahaya, karena setiap program pemerintah berpotensi disalahpahami. Kondisi yang harus diperangi adalah korupsinya, bukan programnya,” ujar Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Mohammad Nur Rianto Al Arif.
Menurutnya, pilihan yang lebih rasional bukan menghentikan program ini, melainkan memperbaikinya. Terlebih lagi jutaan penerima manfaat telah merasakan dampak dari program ini. Jika dihentikan secara tiba-tiba maka berpotensi menimbulkan gangguan sosial cukup besar.
Kini BGN sedang berbenah melalui serangkaian evaluasi dan penguatan tata kelola pasca-kasus korupsi. Yang disulam kembali bukan hanya sistem birokrasi, melainkan kepercayaan masyarakat bahwa program MBG benar-benar memberikan manfaat.
Program itu dinilai layak diteruskan dengan catatan harus ada pengawasan yang lebih ketat, transparansi yang lebih kuat, dan integritas yang tak lagi boleh ditawar.
Bagi anak-anak di pelosok negeri, bagi ibu yang tak lagi cemas memikirkan bekal sekolah, atau bagi keluarga yang penghasilannya pas-pasan, MBG hadir sebagai seporsi makanan yang memberi tenaga untuk belajar, tumbuh, dan bermimpi.
Perbaikan Ketepatan Sasaran
Ketepatan sasaran menjadi salah satu kunci program MBG terus berjalan. Jika sebelumnya MBG menyasar ke sekolah-sekolah dengan siswanya yang dinilai mampu, kini targetnya adalah kepada anak-anak yang memerlukan intervensi pemenuhan gizi.
BGN juga telah mengidentifikasi 76 sekolah dengan total 39.353 siswa di Pulau Jawa yang dinilai mampu, namun masuk distribusi MBG. Sekolah tersebut tak lagi jadi prioritas penerima manfaat MBG.
Sekolah-sekolah itu masuk kategori mampu berdasarkan sejumlah kriteria yang disusun BGN. Salah satunya adalah kemampuan siswa dan lingkungan sekolah dalam memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri tanpa bantuan program pemerintah.
BGN berencana memperluas jangkauan program ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kelompok rentan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak-anak yang mengalami kerentanan gizi.
Pengamat Sosial Universitas Indonesia (UI) Rissalwan Habdy Lubis menilai perbaikan sasaran MBG wajib dilakukan demi efisiensi penggunaan anggaran.
“Jadi memang harusnya di daerah-daerah yang membutuhkan (MBG) itu, daerah-daerah yang kantong-kantong kemiskinan, di sekolah-sekolah yang tidak mampu, kemudian di daerah-daerah 3T. Pemerintah kan punya datanya,” ujarnya kepada Inilah.com.
Mereka adalah alasan mengapa program MBG tidak boleh berhenti. Jika berkunjung ke beberapa daerah seperti pedalaman Papua, desa-desa di Nusa Tenggara, kawasan pesisir Maluku, hingga wilayah terpencil di perbatasan Kalimantan, seompreng MBG menjadi lebih dari sekadar makan siang.
Di tengah keterbatasan ekonomi keluarga, kehadiran negara terasa nyata melalui seporsi nasi, lauk, sayur, buah, dan susu yang tersaji di meja sekolah.
Peran Pemerintah Daerah
Penguatan pemerintah daerah dinilai penting dalam keberlanjutan program MBG. Selain meningkatkan pengawasan juga memastikan program tersebut benar-benar dirasakan masyarakat lokal.
Seperti yang disampaikan Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansah, selama ini pelaksanaan MBG masih terlalu tersentralisasi di BGN sehingga ruang keterlibatan pemerintah daerah dinilai belum optimal.
“Pelaksanaan MBG ini memang sentralisasi BGN terlalu kuat menurut saya, sehingga segala sesuatu yang sifatnya di daerah, kan SPPG ini ada di daerah, nah itu harusnya kepala daerah (ikut mengawasi),” ucapnya.
Pengawasan dari pemerintah daerah diperlukan agar pelaksanaan SPPG berjalan lebih akuntabel, termasuk dalam memastikan keterlibatan pelaku usaha lokal sebagai bagian dari rantai pasok program.
Dengan begitu, kepala daerah dapat memastikan bahan baku yang digunakan SPPG berasal dari UMKM, koperasi serta pemasok di wilayah setempat. Sehingga manfaat ekonomi MBG dapat dirasakan langsung masyarakat sekitar.
“Selama ini banyak terjadi mereka mengambil dari luar. Ini yang sering kali menjadi problem,” jelasnya.
Audit SPPG
Selain itu, Trubus juga menekankan pentingnya audit terhadap operasional SPPG sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi pelaksanaan MBG. Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi tuntutan publik yang harus dijawab oleh pemerintah.
“Saya katakan audit SPPG menjadi sangat penting, karena selama ini sumber persoalan itu adalah masalah transparansi yang dituntut. Publik menuntut itu sampai hari ini,” ujarnya.
Ia mencontohkan informasi mengenai menu makanan yang disajikan setiap hari, seharusnya dapat diakses publik sebagai bentuk akuntabilitas sekaligus alat untuk menjaga kualitas layanan.
“Misalnya kalau hari ini itu jadwalnya apa? Menu apa? Nah itu penting sekali, karena apa? Menu itulah menjadi ukuran di mana kemudian tampilan makanan, kualitas, dan sebagainya bisa terjaga,” pungkasnya.
4 Langkah Baru
Berbagai strategi tengah dikaji BGN sebagai evaluasi untuk mengembalikan tujuan utama MBG. Ada empat langkah baru yang akan dilakukan BGN ke depan sebagai upaya efisiensi, sehingga anggaran negara bisa dihemat.
Pertama, mengevaluasi jumlah penerima manfaat. Salah satu opsi yang dibahas yaitu MBG tidak lagi diberikan kepada seluruh siswa SMA atau sederajat yang jumlahnya mencapai sekitar 11 juta orang.
Kedua, mengurangi intensitas pemberian paket MBG. Jika sebelumnya makanan diberikan selama 25 hari dalam sebulan atau enam hari dalam sepekan, ke depan penyaluran MBG direncanakan berjalan pada Senin hingga Jumat atau sekitar 20 hari dalam sebulan. Melalui skema ini, saat hari libur nasional ataupun selama masa libur sekolah MBG juga tidak akan diberikan.
Ketiga, mengevaluasi pemberian insentif untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Komisi IX setuju agar insentif yang selama ini disamaratakan sebesar Rp6 juta per hari per SPPG untuk dievaluasi dan disesuaikan secara proporsional berdasarkan jumlah penerima manfaat yang dilayani.
Keempat, menerapkan sistem pengelompokan atau penilaian SPPG. Nantinya BGN akan membagi SPPG ke dalam beberapa klaster berdasarkan kapasitas dan kinerja, sehingga besaran insentif ataupun anggaran yang diterima akan berbeda.
Empat langkah strategis itu mendapat apresiasi anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin. Menurutnya, anggaran MBG 2027 diprediksi akan jauh berkurang dengan penghematan yang dilakukan BGN di bawah kepemimpinan Nanik S Deyang.
“Waktu rapat, BGN komitmen dengan kita, mereka akan melakukan exercise penghematan minimal Rp40 triliun, termasuk yang tahun ini. Tahun ini pun BGN sedang melakukan exercise untuk penghematan dan angkanya mungkin hampir sama,” katanya, Jumat (26/6/2026).
Korupsi memang sempat mengoyak kepercayaan publik terhadap BGN, namun di balik itu ada jutaan anak yang tetap menunggu seporsi makanan setiap hari sekolah. Di mata mereka, seompreng MBG bukan sekadar program pemerintah, melainkan bukti bahwa negara hadir di tengah keterbatasan yang mereka hadapi.
BGN kini tengah berbenah. Bukan hanya memulihkan nama lembaga yang sempat tercoreng, tetapi juga menyulam kembali kepercayaan publik dengan integritas, dan transparansi. Sebab pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar keberlangsungan sebuah program, melainkan masa depan generasi Indonesia.
Selama masih ada anak yang berangkat sekolah dengan perut kosong, selama masih ada ibu hamil dan balita yang membutuhkan asupan gizi, artinya MBG harus tetap hadir. Ini adalah alasan mengapa program ini terus berjalan, bukan dihentikan.
Seperti yang diucapkan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Mohammad Nur Rianto Al Arif di atas. “Kondisi yang harus diperangi adalah korupsinya, bukan programnya”.
(Harris Muda)