Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) enggan membeberkan identitas anggota hingga bendahara partai politik (parpol) besar yang terdeteksi memiliki transaksi mencurigakan untuk kebutuhan Pemilu 2024 sebagaimana temuan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Komisioner Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan, apabila identitas nama dan parpol diungkap sebelum analisis dugaan pelanggaran rampung, maka dikhawatirkan menimbulkan kekacauan.
“Nanti ya kalau itu jangan dipancing-pancing, karena informasi yang setengah matang disampaikan itu enggak boleh nanti yang terjadi malah kegaduhan,” ujar Lolly kepada awak media usai kegiatan jalan sehat ‘Bawaslu on Car Free Day’ di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (17/12/2023).
Lolly meminta seluruh masyarakat agar bersabar menunggu hasil telaah dari pihak pengawas pemilu terkait laporan PPATK tersebut. “Ini hal yang perlu kehati-hatian untuk Bawaslu sampaikan,” ucap dia.
Pihaknya bakal mengumumkan hasil pengusutan dugaan pelanggaran dari transaksi mencurigakan untuk kontestasi 2024 itu pada pekan depan. Akan tetapi ia tak merinci hari dan tanggalnya.
“Saat ini kami sedang melakukan pencermatan terhadap data yang diberikan, seluruh hal termasuk PPATK, itu rencananya memang kami akan sampaikan di pekan depan kepada publik ya,” jelas dia.
Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan, ada transaksi janggal berjumlah triliunan rupiah yang melibatkan ribuan nama termasuk partai politik. Ia menggarisbawahi transaksi tersebut meningkat 100 persen daripada pemilu sebelumnya.
“Kami melihat memang transaksi terkait dengan Pemilu ini masif sekali laporannya kepada PPATK. Kenaikan lebih dari 100 persen di transaksi keuangan tunai, di transaksi keuangan mencurigakan, segala macam,” usai menghadiri acara ‘Diseminasi PPATK’, Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat, Kamis (14/12/2023)
Diduga salah satu sumber kejahatan dalam pendanaan kampanye tersebut berasal dari kejahatan lingkungan, khususnya illegal mining atau pertambangan ilegal.
Sementara, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik mengatakan dari temuan PPATK ada transaksi miliaran dari bendahara partai politik.
“PPTAK menjelaskan ada rekening bendahara parpol pada periode April-Oktober 2023 terjadi transaksi uang, baik masuk ataupun keluar, dalam jumlah ratusan miliar rupiah,” ujar Idham dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (16/12/2023).
Beri Komentar (menggunakan Facebook)