Aliansi Filantropi Kuatkan Kode Etik demi Kembalikan Kepercayaan Publik

Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Kantor Sekretariat Wakil Presiden, Suprayoga Hadi, mengatakan, ada empat pokok tujuan pembangunan manusia. Hal tersebut disampaikannya dalam acara Diskusi Publik Formulasi Kerangka Kerja Kemanusiaan Indonesia.

Suprayoga menerangkan empat pokok tujuan pembangunan manusia. Pertama, produktivitas, tujuannya agar meningkatkan pendapatan dan nafkah. Kedua, pemeratan, tujuannya untuk memberi akses seluas-luasnya bagi masyarakat. Ketiga, kesinambungan, tujuannya untuk memastikan akses sumber daya ekonomi maupun sosial dapat dinikmati generasi selanjutnya.

“Keempat, pemberdayaan, tujuannya agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan proses yang menentukan arah kehidupan mereka kedepannya,” kata Suprayoga dalam diskusi yang digelar Aliansi Pembangunan dan Kemanusiaan Indonesia (AP-KI), Selasa (23/8/2022).

Akibat pandemi COVID-19 selama dua tahun terakhir, jumlah penduduk miskin mencapai sekitar 26 juta jiwa atau 9,54 persen dari populasi. Belum lagi ancaman bencana alam mengingat kondisi geografis Indonesia yang rentan terhadap bencana.

Indonesia termasuk sebagai negara yang paling dermawan secara global, pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) masih belum optimal. Di tahun 2021, potensi awal ZIS nasional mencapai angka Rp327 Triliun, namun yang terkumpul baru Rp16 Triliun.”Kondisi paradoks, di mana kasus lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang diduga melakukan penyelewengan dana miliaran rupiah dari para donatur, yang menunjukkan masih adanya moral hazard oknum aparat atau dari civil society masih berani melakukan korupsi dana bantuan sosial,” ujar Suprayoga.

Perwakilan dari UNOCHA Indonesia, lembaga PBB urusan koordinasi kemanusiaan, Titi Moektijasih, menyatakan bahwa saat ini di seluruh dunia terdapat lebih dari 303 juta pemerlu bantuan kemanusiaan. Pekerjaan besar ini memerlukan kolaborasi serta komitmen agar membawa dampak yang efektif.

Dalam kesempatan ini Tetri Darwis dari Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI), Anggota AP-KI mendorong para pegiat untuk mengedepankan kaidah kemanusiaan dalam melaksanakan tugasnya.

Hal yang sama diungkapkan Haris Oematan dari Jaringan Mitra Kemanusiaan (JMK), yang menerangkan bahwa pegiat kemanusiaan mengelola sumberdaya yang dipercayakan oleh para umat dermawan, sponsor dan donor, maka diperlukan komitmen diantara jajaran kemanusiaan untuk bertanggungjawab di semua tataran. Ini termasuk penguatan kapasitas lokal yang berada di garda terdepan dalam menjaga martabat, membantu, dan menguatkan komunitas sebagaimana semangat pada peringatan Hari Kemanusiaan Sedunia tahun ini.

“Organisasi kemanusiaan harus secara serius memegang komitmen untuk senantiasa akuntabel dan amanah,” kata Hamid Abidin dari Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI).

Sementara itu Abdul Rouf dari POROZ, mengatakan bahwa pelaksanaan komitmen secara seksama dapat memperluas jangkauan dan meningkatkan hasil bantuan kemanusiaaan. Sedangkan M Ali Yusuf mewakili Humanitarian Forum Indonesia (HFI) sekaligus sebagai konvener AP-KI, menjelaskan perlunya koordinasi dan kolaborasi diantara semua pemangku kepentingan yang didasarkan pada penguatan kebijakan yang mendasari, mengatur, dan memayungi aktivitas teknis para pegiat kemanusiaan di lapangan.

Melalui penandatanganan pernyataan komitmen oleh jaringan-jaringan anggotanya, AP-KI berharap bahwa komunitas kemanusiaan di Indonesia menjadi semakin dewasa, kompeten, dan bertanggung jawab demi penguatan gerakan kemanusiaan kedepan.