Presiden Prabowo Subianto menyatakan ketidaksetujuannya dengan program Penyertaan Modal Pemerintah (PMN) yang membuat BUMN tidak efisien alias boros. Bahkan boleh dibilang menjadi anak manja.
Namun, banyak yang tak sadar program suntikan dana untuk BUMN ini, sudah berjalan sejak era SBY hingga Jokowi. Hanya saja, porsi kucuran PMN dari dua rezim itu, cukup mencolok angkanya.
Jika di era SBY (2005-2014), dana PMN yang digelontorkan untuk menyuntik BUMN hanya Rp46,98 triliun. Sementara, PMN untuk BUMN di era Jokowi (2015-2024), mencapai Rp355,72 triliun. Atau lebih dari 7 kali lipat dibanding era SBY.
Peneliti dari Next Policy Dwi Raihan menilai, keputusan pemerintah menghentikan program penyertaan modal negara (PMN) untuk badan usaha milik negara (BUMN) merupakan langkah positif.
Kebijakan ini, diharapkan mendorong BUMN menjadi lebih mandiri dan inovatif, sekaligus menghindari potensi terjadinya moral hazard dalam pengelolaan keuangan negara.
“Pencabutan program PMN untuk BUMN perlu diapresiasi. Agar BUMN dapat mandiri, pencabutan program tersebut juga mendorong BUMN lebih inovatif dan menghilangkan terjadinya moral hazard,” ujar Raihan kepada Inilah.com, Jakarta, Jumat (20/6/2025).
Dia menilai, BUMN saat ini, beroperasi di hampir seluruh sektor ekonomi nasional. Beberapa BUMN seperti kelompok Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), saat ini, menunjukkan kemandirian usaha. Sementara yang lainnya masih menghadapi berbagai hambatan struktural.
“BUMN bergerak hampir di semua bidang bisnis. Tentu setiap bisnis memiliki peluang dan tantangan masing-masing. Ada BUMN yang sudah mandiri seperti Himbara namun ada juga yang belum ideal,” jelas dia.
Di sisi lain, dia menyinggung proyek yang dijalankan PT Waskita Karya (Persero/WSKT) Tbk, semasa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang gencar membangun infrastruktur dalam kala besar-besaran. Meski strategis, kerap tidak diikuti dengan skema pendanaan yang sehat.
“Yang mana pemerintah Jokowi sangat gencar melakukan Pembangunan sehingga mendorong bumn untuk melakukan Pembangunan termasuk dengan utang. Di samping masalah mis manajemen dan dugaan korupsi,” tutur dia.
“Rencana pengabungan beberapa BUMN karya juga perlu dipikirkan kembali apakah BUMN yang sakit dapat disembuhkan oleh BUMN yang sehat atau sebaliknya justru BUMN yang sehat menjadi sakit. Selain itu, BUMN karya yang bergerak di bidang yang sama perlu dibedakan sehingga tidak terjadi persaingan,” tambahnya.
Dia menyarankan, untuk membuat BUMN yang ideal dalam arti dapat mandiri, diperlukan sumber daya manusia yang professional dan kompeten sehingga bebas dari kepentingan politik atau elektoral lainnya.
“Jika dikelola secara baik, BUMN sesuai fungsinya dapat berkontribusi bagi penerimaan negara. Sejauh ini, kontribusi yang diberikan belum optimal dan perusahaan yang berkontribusi masih sangat sedikit,” jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo mengaku tidak senang dengan model kebijakan PMN. Karena membuat BUMN menjadi manja. Kritikan keras terhadap BUMN karya itu, disampaikannya di hadapan investor global di bidang infrastruktur.
Presiden mengaku tidak percaya dengan kerja perusahaan pelat merah, khususnya sektor konstruksi dan infrastruktur. Seharusnya, pembangunan jalan tol diserahkan kepada swasta yang punya rekam jejak yang baik.
“Saya akan mengakui. Saya percaya dengan peranan negara yang kuat untuk intervensi mengatasi kemiskinan, kelaparan, memperbaiki pendidikan, saya percaya. Tapi saya juga tahu bahwa di bidang-bidang tertentu, terutama konstruksi pembangunan fisik, sektor swasta sering lebih modern, efisien, dan tepat waktu dengan menghemat anggaran yang besar,” beber Presiden Prabowo dalam International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Kamis (12/6/2025).
“Harus kita akui, seringkali BUMN-BUMN ini merasa kalau dia kerjanya lambat tidak apa-apa. Kalau nanti dia (BUMN) boros tidak apa-apa karena ada Menteri Keuangan (Sri Mulyani) yang akan (memberikan) PMN. Apa PMN-PMN ini? Kalau kita tanya perusahaan besar internasional, dia ada enggak PMN?” kritik Prabowo keras.