Denyut Infrastruktur 81 Tahun Indonesia Menyambung Nusantara

Ilustrasi Infrastruktur Indonesia HUT ke-81. (Dok. Inilah.com/BeCe)

Jalan adalah urat nadi, pelabuhan menjadi pintu, bandara adalah jembatan udara. 81 tahun merdeka, sejauh mana denyut infrastruktur telah menjahit jarak dan membawa seluruh Indonesia melangkah bersama menuju negara maju? 

“…Di sana-sini dan di mana-mana, terlihat berita tentang pembangunan. Terciptalah kini pemerataan, nah bangsaku kini sudah di ambang kemajuan…”

Penggalan kalimat ini merupakan lirik lagu berjudul ‘Lancar’ milik musisi Iwan Fals yang dirilis tahun 1987. Lagu itu memuat kritik sosial terhadap arah pembangunan sekaligus menjadi pengingat pentingnya pemerataan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Iwan Fals menggambarkan kemajuan pembangunan, teknologi, dan komunikasi yang berlangsung pesat. Namun, di balik kemajuan tersebut, lagu ini juga menyampaikan pesan bahwa pembangunan seharusnya tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, melainkan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

‘Lancar’ menjadi salah satu lagu yang menggambarkan harapan agar pembangunan nasional berjalan beriringan dengan keadilan sosial, pemerataan ekonomi, transparansi, serta keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.

Meski telah berusia hampir empat dekade, lagu tersebut masih memiliki relevansi dengan berbagai dinamika pembangunan yang terus berlangsung di Indonesia.

Kini 81 tahun Indonesia merdeka, pembangunan infrastruktur telah bergerak jauh lebih cepat dan masif. Jalan tol membelah daratan, jembatan menghubungkan wilayah yang dahulu terpisah, pelabuhan menjadi simpul perdagangan, bandara membuka pintu mobilitas antarpulau, sementara jaringan listrik dan internet perlahan merambat hingga pelosok negeri.

Bendungan dibangun untuk menopang ketahanan pangan, kawasan industri tumbuh sebagai pusat ekonomi baru, dan berbagai proyek konektivitas terus digenjot untuk memperpendek jarak antardaerah.

Namun di balik sederetan gedung tinggi dan proyek yang berdiri megah, pertanyaannya adalah, apakah infrastruktur benar-benar telah menghubungkan seluruh Nusantara?

Rp65,65 Triliun Terserap

Pertanyaan tentang seberapa jauh Indonesia telah terhubung tak terlepas dari besarnya anggaran yang digelontorkan negara. Setiap ruas jalan yang dibangun, pelabuhan yang diperluas, bandara yang dikembangkan, hingga bendungan yang berdiri di tengah hamparan lahan, semuanya membutuhkan investasi yang tidak sedikit.

Infrastruktur membutuhkan biaya besar, waktu panjang, dan konsistensi kebijakan. Setiap ruas jalan yang dibangun, pelabuhan yang diperluas, bandara yang dikembangkan, hingga bendungan yang berdiri di tengah hamparan lahan, semuanya membutuhkan investasi yang tidak sedikit.

Hingga Agustus 2026, Kementerian Pekerjaan Umum RI mencatat telah menyerap anggaran Rp65,65 triliun dari total pagu Rp132,38 triliun.

“Realisasi keuangan mencapai Rp65,65 triliun atau 49,59 persen dengan progres fisik mencapai 54,84 persen,” ujar Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis (21/8/2026).

Dia menjelaskan pagu Kementerian PU terus bergerak dari awal sebesar Rp118,5 triliun pada Desember 2025 dan saat ini telah bertambah menjadi Rp132,38 triliun. Dari pagu tersebut, Rp36,38 triliun dialokasikan untuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air.

Kemudian Rp48,77 triliun untuk Ditjen Bina Marga, lalu Rp14,18 triliun untuk Ditjen Cipta Karya, dan Rp31,39 triliun untuk Ditjen Prasarana Strategis.

Selain itu pada infrastruktur berbasis masyarakat dan jembatan gantung, pada tahun 2026 ini telah dialokasikan total Rp5,43 triliun untuk kurang lebih 15.237 lokasi/unit.

“Angka-angka ini harus berubah menjadi infrastruktur yang berfungsi dan mampu memberikan manfaat yang maksimal untuk masyarakat Indonesia,” kata Dody.

Adapun penggunaan anggaran Kementerian PU pada tahun 2026 difokuskan pada irigasi pertanian dan konektivitas wilayah. Penguatan jaringan irigasi pertanian dan konektivitas wilayah akan menjadi fondasi ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Menjaga Denyut Pembangunan

Jika 2026 menjadi tahun untuk mempercepat pembangunan dan memperkuat konektivitas, maka tahun berikutnya akan menjadi ujian tentang seberapa jauh negara mampu menjaga kesinambungan pembangunan tersebut.

Infrastruktur tidak bisa dibangun dengan logika proyek yang selesai ketika peresmian digelar. Ia membutuhkan kesinambungan anggaran, pemeliharaan, integrasi antarsektor, sekaligus perencanaan yang mampu membaca kebutuhan Indonesia dalam jangka panjang.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, Kementerian PU mendapat pagu indikatif Rp114,6 triliun. Angka tersebut turun 3,29 persen dibandingkan pagu periode sebelumnya sebesar Rp118,5 triliun.

Dengan pagu tersebut, Kementerian PU tetap akan menggarap sejumlah proyek infrastruktur, mulai dari pembangunan bendungan, jaringan irigasi, jalan dan jembatan, hingga penyediaan air minum, sanitasi, persampahan, dan infrastruktur kawasan strategis.

Kementerian PU juga mendapat mandat untuk menjalankan sejumlah kegiatan dalam Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) sebagai bagian dari konsolidasi kebijakan lintas sektor.

“Pada tahun 2027, secara khusus memuat kebijakan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) sebagai simpul konsolidasi kebijakan lintas sektor yang menyinergikan berbagai intervensi konkret untuk mendukung pencapaian dan penajaman sasaran pembangunan,” dikutip dari Buku Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2027.

Melalui PKPN, kegiatan yang disiapkan meliputi pengembangan jaringan irigasi, jaringan air baku, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sistem pengelolaan persampahan, serta pembangunan jaringan irigasi dan jalan atau jembatan.

Termasuk pula pengembangan kawasan pangan terintegrasi melalui Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Papua Selatan serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera. Pada sektor sumber daya air, Kementerian PU menargetkan pembangunan bendungan berjalan sebanyak 14 unit secara kumulatif.

Rehabilitasi jaringan irigasi ditargetkan mencapai 49.716 hektare, sedangkan pembangunan sarana dan prasarana air baku sebesar 0,8 meter kubik per detik. Pengendalian banjir dan pengamanan pantai ditargetkan sepanjang 84,5 kilometer.

Di sektor konektivitas, preservasi dan pemeliharaan rutin jalan ditargetkan sepanjang 47.603 kilometer. Rehabilitasi dan rekonstruksi jalan mencapai 869,2 kilometer, sedangkan rehabilitasi dan rekonstruksi jembatan mencapai 3.740,3 meter.

Kementerian PU juga menargetkan pembangunan dan penggantian jembatan sepanjang 2.633,1 meter, pembangunan jalan bebas hambatan 12,3 kilometer, jalan nasional 200,4 kilometer, serta flyover, underpass, dan terowongan sepanjang 473,9 meter. Pembangunan jembatan gantung ditargetkan sebanyak 118 unit.

Sementara untuk layanan dasar, pembangunan dan peningkatan SPAM ditargetkan sebanyak delapan unit. Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat ditargetkan satu unit, sedangkan pembangunan tangki septik individu atau komunal mencapai 11.250 unit.

Lanjutkan Pekerjaan Rumah (PR)

Pembangunan sistem pengelolaan persampahan skala regional, kota, dan kawasan ditargetkan sebanyak 14 unit. Target 2027 tersebut melanjutkan sejumlah capaian pembangunan Kementerian PU pada 2025.

Berdasarkan Buku Nota Keuangan, pembangunan air baku mencapai kapasitas 0,8 meter kubik per detik, rehabilitasi irigasi mencapai 169.355,1 hektare, pengendalian banjir 94,5 kilometer, dan pengamanan pantai 14,8 kilometer.

Di sektor konektivitas, panjang jalan tol yang beroperasi mencapai 994 kilometer. Kondisi mantap jalan nasional tercatat 93,5 persen, jalan provinsi 66 persen, jalan kabupaten 51 persen, dan jalan kota 74 persen.

Pembangunan SPAM regional mencapai kapasitas 1.250 liter per detik, sementara perluasan SPAM mencapai 7.971 sambungan rumah. Infrastruktur air minum berbasis masyarakat melalui Pamsimas mencapai 29.226 sambungan rumah. Dari sisi hasil, waktu tempuh pada lintas utama jaringan jalan nasional turun menjadi 1,85 jam per 100 kilometer.

Akses rumah tangga terhadap air minum aman meningkat menjadi 20,5 persen, sanitasi aman 10,3 persen, dan timbulan sampah terolah mencapai 21,1 persen.

Pada 2026, Kementerian PU masih melanjutkan sejumlah proyek strategis, antara lain pembangunan bendungan, rehabilitasi jaringan irigasi, pengendalian banjir, penyediaan air baku, pembangunan Trans Papua, jalan perbatasan, infrastruktur IKN, serta sejumlah jalan bebas hambatan.

Hingga semester I/2026, panjang jalan tol yang beroperasi secara kumulatif mencapai 1.040 kilometer. Waktu tempuh pada lintas utama jaringan jalan nasional tercatat 1,9 jam per 100 kilometer. Kondisi mantap jalan nasional masih sebesar 93,5 persen, sementara jalan provinsi 66 persen, jalan kabupaten 51 persen, dan jalan kota 74 persen.

Sejumlah output strategis hingga semester I 2026 antara lain pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung negara sebanyak 12 unit, pembangunan satu unit Sekolah Rakyat, serta revitalisasi 152 unit sekolah keagamaan.

Pelaksanaan proyek masih menghadapi kendala, antara lain pembebasan lahan, perizinan dan perubahan desain, keterlambatan pengadaan material akibat gangguan rantai pasok, keterbatasan tenaga kerja, serta tumpang tindih pekerjaan dengan kementerian atau lembaga lain.

Karena itu pada 2027, Kementerian PU menargetkan waktu tempuh lintas utama jaringan jalan nasional turun menjadi 1,8 jam per 100 kilometer. Akses air minum aman ditargetkan mencapai 33,5 persen, sanitasi aman 10,9 persen, dan pengolahan sampah 24,5 persen.

Pemerataan menjadi kata kunci. Sebab, ketimpangan antarwilayah bukan semata-mata disebabkan oleh perbedaan sumber daya alam atau kondisi geografis. Keterbatasan infrastruktur juga dapat membuat sebuah daerah sulit berkembang.

Pengamat Sosial, Purnomo Wardoyo menilai kondisi Indonesia saat ini masih jauh dari cita-cita luhur para pendiri bangsa. Karena itu, peringatan kemerdekaan seharusnya menjadi pengingat agar seluruh elemen bangsa kembali fokus membangun negeri melalui kebijakan yang berpihak pada rakyat dan pembangunan jangka panjang.

“Pembangunan harus dibarengi dengan transisi menuju energi bersih, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta adaptasi terhadap perubahan iklim agar manfaat pembangunan dapat dirasakan dalam jangka panjang,” ujarnya.

Menjaga “Kebocoran” Uang Negara

Semakin besar anggaran yang mengalir, semakin besar pula lubang yang harus dijaga agar uang negara tidak bocor di tengah jalan. Infrastruktur memang membutuhkan triliunan rupiah untuk mengubah rencana di atas kertas menjadi jalan, jembatan, bendungan, dan berbagai fasilitas publik.

Dalam proyek infrastruktur, kebocoran anggaran bukan sekadar persoalan angka yang hilang dari kas negara. Dampaknya dapat menjelma menjadi kualitas pekerjaan yang buruk, proyek yang tidak tepat sasaran, keterlambatan pembangunan, hingga infrastruktur yang tidak mampu bertahan dalam jangka panjang. Pada akhirnya, masyarakat menjadi pihak yang paling merasakan akibatnya.

Pengamat Hukum dan Politik, Pieter C. Zulkifli menilai, cita-cita Indonesia Emas 2045 tidak mungkin dicapai hanya dengan pembangunan fisik. Fondasinya adalah kepercayaan publik terhadap negara.

Kepercayaan itu lahir ketika masyarakat melihat hukum ditegakkan secara adil, profesional, dan bermartabat. Penegak hukum harus menjadi teladan dalam menaati hukum, bukan pengecualiannya.

“81 tahun Indonesia merdeka semestinya menjadi titik balik. Pemberantasan korupsi harus semakin keras terhadap pelaku, tetapi semakin taat terhadap hukum. Sebab negara tidak akan pernah menang melawan korupsi apabila hukum justru dikalahkan oleh cara-cara yang bertentangan dengan hukum itu sendiri,” katanya.

Karena itu, percepatan pembangunan harus berjalan beriringan dengan pengawasan. Semakin besar proyek dan semakin besar anggaran yang dikucurkan, semakin penting pula transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan sejak tahap perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, hingga proyek digunakan masyarakat.

Jangan sampai pembangunan yang seharusnya menjadi jalan menuju pemerataan justru kehilangan sebagian dayanya di tengah perjalanan. Sebab, uang negara yang bocor berarti kesempatan masyarakat yang ikut hilang.

Jalan yang seharusnya menghubungkan, jembatan yang seharusnya mendekatkan, dan infrastruktur yang seharusnya membuka peluang, semuanya dapat kehilangan makna ketika integritas dikorbankan.

Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur

HUT ke-81 RI mengusung tema ‘Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur’ yang dimaknai sebagai arah pembangunan nasional. Tema ini merefleksikan cita-cita luhur bangsa Indonesia untuk berdiri mandiri, meratakan kesejahteraan, dan menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum Jemmy Setiawan memberikan cerita perjalanan Kementerian PU dalam mengawal kedaulatan bangsa dan memiliki irisan sejarah yang sangat kuat dengan lahirnya republik ini.

Bendungan, jaringan irigasi, jalan, jembatan, air minum, sanitasi, dan bangunan publik mulai dibangun sebagai fondasi kehidupan bangsa. Bendungan Jatiluhur yang pembangunannya dimulai pada 1957 menjadi salah satu tonggak pengelolaan sumber daya air Indonesia.

Jembatan Semanggi memperlihatkan kemampuan insinyur Indonesia menguasai teknologi konstruksi modern. Jalan Tol Jagorawi yang mulai beroperasi pada 1978 membuka babak baru konektivitas nasional.

Pada masa-masa berikutnya, jaringan jalan nasional dibentangkan hingga wilayah perbatasan. Kini di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto, infrastruktur ditempatkan sebagai pengungkit utama pelaksanaan Asta Cita.

Jembatan gantung mungkin terlihat kecil jika dibandingkan dengan jalan tol atau bendungan besar. Namun, bagi masyarakat desa, sebuah jembatan gantung dapat menjadi pembeda antara keterhubungan dan keterisolasian.

Petani dapat membawa hasil panen ke pasar dengan lebih cepat dan masyarakat lebih mudah mencapai sekolah, puskesmas, dan pusat pelayanan pemerintahan. Keadilan infrastruktur tidak selalu ditentukan oleh besarnya bangunan, melainkan oleh besarnya perubahan yang dihadirkannya dalam kehidupan masyarakat.

“Kemerdekaan harus hadir dalam air yang mengalir ke sawah-sawah petani, jalan yang menghubungkan desa dengan pusat pasar, jembatan yang mengantar anak-anak pergi ke sekolah, hingga permukiman yang memiliki akses air minum serta sanitasi layak,” kata Jemmy.

Infrastruktur Sejak Era Kemerdekaan

I. Jembatan besar
– Jembatan Ampera di Palembang, Sumatera Selatan. Berada di atas Sungai Musi.
– Jembatan Barito di Kalimantan Selatan. Melintang di atas sungai Barito menghubungkan trans Kalimantan, Tengah, dan Selatan.
– Jembantan Rantau Berangin di Riau. Penghubunga Sumatera Barat – Pekanbaru.
– Jembatan Siak I di Pekanbaru, Riau). Menghubungkan jalan Yos Sudarso dengan Pekanbaru.
– Jembatan Barelang (Batam, Rempang, dan Galang)
– Jembatan Kahayan di Kalimantan Tengah. Menghubungkan kota Palangkaraya dengan berbagai daerah di Kalimantan Tengah.
– Jembatan Tukad Bangkung di Desa Plaga, Badung, Bali. Jembatan ini menghubungkan tiga kabupaten di Bali yaitu Badung, Bangli dan Buleleng.
– Jembatan Pasupati (Jalan terusan Pasteur dan Jalan Surapati) di Bandung, Jawa Barat. Jembatan ini menghubungkan bagian utara dan timur kota Bandung, melewati lembah Cikapundung.
– Jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya dan Madura, Jawa Timur.

II. Jalan Nasional, Tol, dan Jalan Layang
– Tol Jagorawi (Jakarta-Bogor-Ciawi). Menghubungkan Jakarta-Bogor-Ciawi.
– Tol Prof Sedyatmo di Jakarta-Tangerang. Menghubungkan DKI Jakarta dengan Bandara Soekarno-Hatta
– Tol Cawang – Tomang (dalam kota) di Jakarta. Menghubungkan wilayah timur Jakarta hingga Pluit
– Tol Semarang. Bagian dari tol Trans Jawa
– Tol Jakarta – Tangerang
– Tol Surabaya – Gempol. Menghubungkan Gempol, Sidoarjo, dan Surabaya, Jawa Timur
– Tol Jakarta – Cikampek
– Tol Belawan – Medan – Tanjung Morawa (Belmera)
– Tol Purbaleunyi (Purwakarta – Bandung – Cileunyi)
– Tol Palikanci (Palimanan – Kanci) di Cirebon. Bagian dari tol Trans Jawa
– Tol Sadang-Cikamuning. SBY meresmikan proyek tol ini pada 2005. Ruas tol Sadang-Cikamuning ini merupakan bagian dari Jalan Tol Cipularang
– Tol Trans Jawa di Pulau Jawa.

III. Bandara
– Bandara Juanda di Sedati, Sidoarjo. Penerbangan domestik dan internasional
– Soekarno-Hatta
– Ngurah Rai di Tuban, Bali
– Sultan Hasanuddin di Maros, Sulawesi Selatan
– Sultan Aji Muhammad Sulaiman di Balikpapan, Kalimantan Timur
– Hang Nadim, Batam, Kep. Riau
– Syamsudin Noor di Banjarmasin, Kalimatan Selatan
– Supadio di Pontianak, Kalimantan Barat
– Adisumarno di Boyolali, Jawa Tengah
– Radin Inten II di Bandar Lampung, Sumatera Selatan
– Husein Sastranegara di Bandung, Jawa Barat
– Halim Perdanakusuma di Jakarta Timur
– Sultan Syarif Kasim II di Pekanbaru, Riau
– Bandara Kualanamu di Medan, Sumatera Utara. Bandara ini melayani penerbangan domestik dan internasional.
– Bandara Achmad Yani di Semarang, Jawa Tengah. Bandara ini melayani penerbangan domestik dan internasional.
– Bandara Zainuddin Abdul Madjid di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Bandara ini melayani penerbangan domestik dan internasional.
– Bandara Raja Haji Fisabillah di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Bandara ini melayani penerbangan domestik dan internasional.
– Bandara Sultan Thaha di Jambi
– Bandara Kertajati di Kertajati, Jawa Barat
– Bandara Wiriadinata di Tasikmalaya, Jawa Barat
– Bandara Syukuran Aminuddin Amir di Banggai, Sulawesi Tengah
– Bandara Baru Ahmad Yani di Semarang, Jawa Tengah
– Bandara APT Pranoto di Samarinda, Kalimatan Timur
– Bandara Tebelian di Kalimantan Barat
– Bandara Werur di Werur, Papua Barat
– Bandara Maratua di Pulau Maratua, Kalimantan Timur
– Bandara Koroway Batu di Kabupaten Boven Digoel, Papua
– Bandara Morowali, Sulawesi Tengah
– Bandara Letung di Kepulautan Anambas, Kepulauan Riau
– Bandara Namniwel di Maluku
– Bandara Miangas di Kepulauan Talau, Sulawesi Utara

IV. Stasiun/Terminal
– Stasiun Gambir di Jakarta
– Terminal Purabaya (Bungurasih) di Sidoarjo, Jawa Timur
– Stasiun Bandara Kualanamu di Deli Serdang, Sumatera Utara. Stasiun ini melayani perjalanan KA bandara dari dan ke Stasiun Medan.
– Stasiun Medan Kota, Medan Sumatera Utara. Melayani perjalanan ke berbagai wilayah di Sumatera Utara.
– Terminal Bandar Raya Payung Sekaki, di Pekanbaru, Riau. Terminal ini melayani trayek dari Riau, menuju Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat dan Jawa.
– Terminal Mengwi di Badung, Bali. Terminal ini melayani trayek antar kota antar provinsi dan dalam provinsi.
– Terminal Bulupitu di Purwokerto, Jawa Tengah. Terminal ini melayani trayek antar kota antar provinsi dan dalam provinsi.
– Terminal Tirtonadi di Surakarta, Jawa Tengah
– Terminal Pulo Gebang di Cakung, DKI Jakarta

V. Pembangkit Listrik
– PLTA Sigura Gura di Toba Samosir, Sumatera Utara. Memasok ke PT Inalum.
– PLTA Tangga di Toba Samosir, Sumatera Utara. Memasok ke PT Inalum.
– PLTA Maninjau di Agam, Sumatera Barat
– PLTA Singkarak di Padang Pariaman
– PLTA Gajah Mungkur di Wonogiri, Jawa Tengah. Penanggulangan banjir, lokasi wisata, irigasi, dan perikanan warga.
– PLTA Wadaslintang di Wonosobo dan Kebumen, Jawa Tengah
– PLTA Saguling di Bandung Barat, Jawa Barat
– PLTA Cirata di Purawakarta dan Cianjur, Jawa Barat
– PLTA Kedung Ombo di Grobo. termasuk irigasi dan pariwisata.
– PLTA Selorejo di Malang, Jawa Timur
– PLTA Karangates (Sutami) di Malang, Jawa Timur
– PLTA Larona di Sulawesi Selatan
– PLTA Balambano di Sulawesi Selatan
– PLTA Sipansihaporas di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara
– PLTP Geo Dipa Unit Dieng di Jawa Tengah
– PLTA Asahan I di Sungai Asahan, Toba Samosir, Sumatera Utara. PLTA ini memenuhi kebutuhan listrik di Sumatera Utara serta mendukung kelistrikan di Sumatera
– PLTA Karebe di Sulawesi Selatan. PLTA ini untuk penghasil daya listrik.
– PLTU 2 Jawa Tengah (Karangjandri) yang berada di Cilacap, Jawa Tengah. Pembangkit ini memasok jaringan 500 Kv Jawa-Bali melalui gardu induk tegangan tinggi (Gitet) Adipala dan diteruskan ke Gitet Kesugihan.
– PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan
– PLTB Tolo I di Jeneponto, Sulawesi Selatan
– PLTU Punagaya di Jeneponto, Sulawesi Selatan
– PLTU Legon Bajak di Karimunjawa, Jawa Tengah
– PLTGU Jawa 2 di Tanjung Priok, Jakarta

VI. Jaringan Telekomunikasi
– RRI
– PN Postel di Jakarta
– Satelit Palapa A1 di Tanjung Canareval, Amerika Serikat
– Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare di Parepare, Sulawesi Selatan
– TVRI di Jakarta
– Jaringan internet
– Palapa Ring Barat, Tengah, dan Timur – Nusantara

81 tahun Indonesia telah merdeka, denyut pembangunan itu semakin terasa. Tetapi denyut tersebut belum boleh berhenti pada pembangunan fisik. Tantangan Indonesia berikutnya adalah memastikan seluruh infrastruktur yang dibangun saling terhubung dalam satu ekosistem ekonomi dan sosial yang kuat.

Dari jalan produksi di desa, pelabuhan di pesisir, bandara di kepulauan, jaringan listrik dan internet, hingga kawasan industri di pusat pertumbuhan, semuanya harus menjadi satu jaringan yang membawa manfaat dari satu ujung negeri ke ujung lainnya.

Karena pada akhirnya, Indonesia maju bukan hanya tentang seberapa tinggi gedung dibangun atau seberapa panjang jalan dibentangkan. Indonesia maju adalah ketika jarak tidak lagi menentukan kesempatan, ketika letak geografis tidak menjadi vonis ketertinggalan, dan ketika pembangunan benar-benar terasa hingga ke pelosok Nusantara.

Melalui lagu ‘Lancar’, Iwan Fals menghadirkan pesan yang mengajak masyarakat untuk terus mengawal pembangunan agar berjalan secara adil, transparan, dan memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Asal jangan pembangunan dibuat kesempatan
Asal jangan pembangunan dijadikan korban
Asal jangan pembangunan bikin resah kaum susah
Asal jangan pembangunan bikin mandul hutan gundul
Asal jangan pembangunan bikin gendut kulit perut
Asal jangan pembangunan bikin subur kaum makmur
Asal jangan pembangunan bikin kotor meja kantor
Asal jangan pembangunan buat senang cacing-cacing”.