News

Bawaslu Diminta Usut Pakta Integritas PJ Bupati Sorong Menangkan Ganjar

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) seharusnya tidak menganggap remeh beredarnya pakta integritas Pj Bupati Sorong, Yan Piet Moso yang siap untuk memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

“Tentu saja Bawaslu tidak boleh menganggap remeh semua isu yang terkait pelanggaran di Pemilu, sekecil apapun tetap harus mereka tanggapi dengan serius, karena menyangkut kepercayaan publik,” tegas Dedi kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Selasa (14/11/2023).

Mungkin anda suka

Ia menyinggung jangan sampai justru semakin berlarutnya isu-isu berkembang, tetapi malah dibiarkan oleh Bawaslu. Ia khawatir bilah Bawaslu tak serius menindak lanjuti, akan berujung kepada antipati masyrakat terhadap pemilu.

“Jika rupanya itu tidak diusut, maka publik akan meyakini jika situasi itu benar,” kata Dedi.

Sebelumnya, pengacara Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso, Hadi Tausikal mengaku belum mengetahui adanya pakta integritas yang telah ditandatangi kleinnya tersebut. Namun demikian, Hadi berjanji untuk segera menanyakan hal tersebut.

“Nanti saya ketemu dengan beliau (Yan Piet), baru saya Kominfomasi. Nanti Anda bisa tanyakan kepada saya lagi,” kata Hadi kepada Inilah.com, di Gedung Merah Putih KPK K4, Jakarta Selatan, Senin (12/11/2023) malam.

Diketahui, berbarengan dengan kabar terjaringnya Penjabat (Pj) Bupati Sorong, Yan Piet Mosso dalam Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK), beredar juga pakta integritas yang mengharuskan Yan memenangkan capres Ganjar Pranowo di Kabupaten Sorong saat Pilpres 2024.

Dalam salinan pakta integritas yang diterima Inilah.com, Senin (13/11/2023) malam, tertera tanda tangan Yan Piet Mosso dan Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah (Kabinda) Papua Barat, Brigjen TNI TSP. Silaban pada Agustus 2023. Terdapat beberapa poin kesepakatan dalam pakta integritas tersebut.

Poin pertama, mendukung dan melaksanakan penuh keberhasilan program Pemerintah Pusat di Wilayah Kabupaten Sorong. Kedua, tidak melakukan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Ketiga, menolak sepenuhnya segala kegiatan yang bersifat separatisme serta aktivitas pergerakan Papua Merdeka di wilayah.

Kemudian yang bikin heboh, poin keempat. Isinya, siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024, minimal sebesar 60 persen+1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sorong.

Terakhir, yang kelima, bersedia menjaga kerahasiaan sepenuhnya berkaitan pembuatan pakta integritas ini. Hingga berita ini dimuat, Inilah.com masih mencoba menelusuri kebenaran dari sebaran pakta integritas tersebut, karena ada informasi yang menyebut pakta integritas ini juga merupakan salah satu barang temuan saat tim penyidik KPK lakukan penggeledahan.

Beri Komentar (menggunakan Facebook)

Back to top button