Ketua Komisi II DPR RI M Rifqinizamy Karsayuda mengaku sepakat dengan usulan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja agar Pemilu dan Pilkada digelar di tahun berbeda.
Hal itu ia sampaikan dalam diskusi bertajuk Evaluasi Pemilu 2024 dan Arah ke 2029 oleh Pemuda Muhammadiyah di Jakarta pada Selasa (29/4/2025).
“Terkait dengan tahapan, saya sepakat. Bahwa tahapan pemilu kita, pileg, pilkada, pilpres itu minimal jedanya setahun. Minimal. Jadi nanti kalau 2029, ya minimal pilkadanya 2030. Tahun 2031 juga gapapa,” kata Rifqinizamy.
Ia menyebutkan salah satu alasan Pemilu dan Pilkada digelar di tahun berbeda agad memberikan jeda sekaligus alasan agar penyelenggara di provinsi, kabupaten, kota menjadi permanen.
“Tetapi saya juga ingin menyampaikan di forum ini bahwa keinginan untuk menjadikan pilkada untuk tidak langsung juga karena itu, kita juga harus bersiap apapun apa yang akan terjadi ke depan. Kita harus memiliki skenario dalam konteks keaktivisan,” ujarnya.
Selain itu ia juga menyinggung terkait dana hibah dalam pelaksanaan Pilkada yang berpotensi dikelola dengan tidak benar.
“Tapi dari situ saya melihat bahwa dana hibah Pilkada itu berpotensi untuk dikelola dengan tidak benar,” ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menampung usulan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja supaya Pemilu dan Pilkada digelar di tahun berbeda. Kemendagri menyebut usulan serupa juga sempat disampaikan oleh Perludem.
“Ya konsep ini juga diusulkan oleh teman-teman Perludem, ada pemisahan antara Pemilu nasional dan lokal. Ada jarak yang cukup antara Pilkada dan Pilpres-Pileg begitu. Jadi ini bagus nanti setelah tahapan Pilkadanya selesai, kita akan fokus,” kata Bima Arya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2024).
Bima Arya mengatakan pihaknya akan menampung semua usulan yang masuk terkait pelaksanaan Pemilu. Kendati demikian, Kemendagri saat ini tengah fokus pada pelaksanaan Pilkada 27 November 2024.