Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (HAM), Dhahana Putra menyatakan pemilihan umum (pemilu) memiliki keterkaitan erat dengan HAM karena itu pesta rakyat itu harus dipastikan terlaksana dengan baik.
Melalui Pemilu 2024 ini, Ditjen HAM berinisiatif mengkampanyekan Pemilu ramah HAM. Adapun yang menjadi fokus salah satunya yakni mendorong akses dan informasi terkait pemilu bagi kelompok rentan.
“Komitmen terhadap kelompok rentan dalam pemilu tidak hanya terkait hak untuk dipilih, tetapi juga termasuk hak pilih,” katanya dalam acara media dialogue “BedaHAM : Menakar Implementasi dan Proyeksi HAM dalam Pemilu 2024” di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (24/11/2023).
Menurutnya pemilu bukan hanya sebuah proses politik namun juga sebuah mekanisme mendasar. Melalui pemilu, sejatinya hak asasi manusia dapat dilaksanakan dan dilindungi.
Setiap orang, lanjutnya, memiliki hak untuk mengambil bagian di dalam pemerintahan negaranya, baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas merujuk kepada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).
“Kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang berkala dan jujur, dilakukan melalui hak pilih yang universal dan setara, serta dilaksanakan melalui pemungutan suara rahasia atau melalui prosedur bebas memilih yang setara,” jelas dia.
Untuk itu, KemenkumHAM melalui Direktorat Jenderal HAM telah membangun komunikasi dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU) RI untuk mengedepankan nilai-nilai HAM dalam pelaksanaan pemilu tersebut.
“Dari pertemuan kami dengan Pak Idham Holik (Komisioner KPU), kami mengapresiasi KPU RI yang telah melakukan upaya-upaya untuk mengedepankan nilai- nilai HAM dalam pelaksanaan pemilu,” pungkasnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)