Market

Disiapkan Rumah Dinas, Boyongan ASN Tidak Dirikan Tenda di IKN

Kalangan Aparatur Sipil Negara atau ASN yang terpaksa pindah tugas ke Ibu Kota Negara (IKN) tidak perlu riau akan rumah tinggal. Paling tidak jika pindah tugas ke IKN tidak harus mendirikan kemah di sekitar titik nol.

Kementerian PUPR menjamin pemerintah menyediakan 47 rusun bagi ASN yang pindah ke IKN menggunakan dana APBN. Tetapi tidak seperti di tempat asal, rusun tersebut tidak bisa menjadi hak milik.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR ), Iwan Suprijanto mengatakan, status hunian tersebut merupakan rumah dinas dan tidak dapat dimiliki ASN.

Sedangkan hunian yang bisa menjadi hak milik di IKN saat ini masih dicarikan solusinya. Kementerian PUPR sedang mencari investor untuk memenuhi keinginan ASN yang menjadi hak milik.

Saat ini pihaknya tengah menjalin kerja sama dengan pengembangan swasta untuk membangun rumah milik di IKN.

“Tapi tidak menutup kemungkinan ASN yang milenial itu, tidak tinggal di rumah dinas tapi bisa memiliki rumah di sana. Itu yang kita dorong dari sisi suplai, investor bisa segera membangun, atau (skema) KPBU juga bisa menambah pembangunan rumah dinas,” ujar Iwan saat memperingati Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2023 di Kantornya, Jumat (25/8/2023).

Menurut Iwan pembangunan IKN bisa menjadi solusi untuk pemenuhan hunian bagi para ASN maupun masyarakat yang saat ini belum memiliki hunian di Jakarta ataupun di Jawa. Sebab pembangunan IKN sendiri diharapkan bukan sekedar menjadi pusat pemerintahan, tapi juga menjadi pusat pertumbuhan baru yang menggerakkan ekonomi Indonesia.

“Ini yang kami siapkan agar IKN menjadi tempat yang menarik, dan kalau Anda tidak berkesempatan dan tidak beruntung di Jakarta, ini punya kesempatan tinggal di sana,” sambungnya.

Saat ini pihaknya hanya bisa berharap para pengembangan swasta bisa segera melakukan pembangunan hunian di IKN. Walaupun kebutuhan perumahan di IKN yang saat ini masih cukup besar, baik untuk pemenuhan hunian bagi para PNS maupun untuk masyarakat umum.

“Ini masih ada potensi investasi perumahan di IKN, pada tahap awal ini ASN yang dipindahkan ini kurang lebih 16 ribu, sehingga masih ada peluang. Kalau yang saya bangun (menggunakan APBN) tadi itu memang ada rumah dinas bisa menampung 8 ribuan PNS, dengan sistem sharing di tahap awal, itu rumah dinas,” sambungnya.

Saat ini Iwan mengaku Badan Otorita sudah menyiapkan beberapa titik yang ditawarkan kepada investor khusus yang mau membanbung rumah milik di IKN. Lahan tersebut juga sudah dilengkapi dengan infrastruktur dasar yang dibangun menggunakan APBN.

“Untuk ASN muda ada kemungkinan mereka bukan (tinggal) sementara di IKN, itu di awal pemerintah sediakan rumah dinas, kedua rumah dinas dengan pola KPBU, dan ketiga rumah dengan pola yang kita sediakan rumah milik,” jelasnya.

Pada pertengahan Juni 2023 lalu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas sudah mengatakan, aparatur sipil negara (ASN) dari 40 kementerian dan lembaga akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2024 sebanyak 11.274 orang.

Boyongan ASN juga terdapat 5.716 personel TNI dan Polri yang juga akan pindah di tahun yang sama. Jadi skema pemindahan ASN telah disiapkan pemerintah sebaik mungkin. Tahap pertama, atau pada 2024, ASN, TNI, dan Polri yang dipindahkan sebanyak 16.990 orang.

Beri Komentar (menggunakan Facebook)

Back to top button