Anggota Komisi XI DPR RI Habib Idrus Salim Aljufri, angkat bicara terkait meningkatnya tensi geopolitik global dan potensi dampaknya terhadap stabilitas ekonomi nasional.
Idrus menekankan pentingnya kesiapan pemerintah dalam menghadapi gejolak ekonomi yang timbul akibat konflik di berbagai belahan dunia.
“Kita melihat eskalasi konflik di Timur Tengah, khususnya antara Iran dan Israel, yang melibatkan kekuatan besar seperti Amerika Serikat. Ini bukan hanya isu regional, tetapi berpotensi memicu gelombang ketidakpastian ekonomi global,” ujar Idrus dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (25/6/2025).
Idrus menjelaskan dampak yang paling mungkin terjadi adalah kenaikan harga komoditas global, terutama minyak bumi. Kenaikan harga minyak kata dia dapat memicu inflasi domestik dan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui subsidi energi.
Selain itu, gangguan pada rantai pasok global juga menjadi ancaman serius yang dapat menghambat aktivitas perdagangan dan investasi.
“Pemerintah harus segera menyiapkan skenario krisis yang komprehensif. Ini bukan hanya tentang respons reaktif, tetapi juga langkah-langkah preventif untuk meminimalisir dampak negatif,” kata dia.
Dia mengatakan, koordinasi lintas sektor antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi kunci menjaga perekonomian.
Beberapa poin yang disoroti oleh Idrus untuk langkah antisipasi, pertama yaitu penguatan cadangan devisa dengan memastikan cadangan devisa cukup kuat untuk menstabilkan nilai tukar Rupiah dari tekanan eksternal.
“Kedua diversifikasi sumber energi dan pangan dengan mengurangi ketergantungan pada impor dan mendorong produksi domestik untuk komoditas strategis,” jelas dia.
Ketiga, lanjut Idrus, pengawasan sektor keuangan dengan memperketat pengawasan terhadap perbankan dan lembaga keuangan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dari potensi gejolak.
Keempat yaitu insentif fiskal yang tepat sasaran dengan menyiapkan instrumen fiskal yang fleksibel untuk melindungi daya beli masyarakat dan mendukung sektor-sektor usaha yang rentan.
Keenam, terkait diplomasi ekonomi aktif dengan terus menjalin kerja sama internasional untuk membuka peluang pasar baru dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.
“Kita berharap konflik geopolitik dapat segera mereda. Namun, sebagai negara yang prudent, kita harus selalu siap menghadapi segala kemungkinan. Komisi XI DPR RI akan terus mengawasi dan mendorong pemerintah untuk memastikan ekonomi nasional tetap resilien di tengah tantangan global,” tegas dia.