Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengeritisi kinerja DPR pada masa sidang I tahun 2022-2023, khususnya pada bidang monitoring lembaga penegak hukum. Dalam urusan ini, kinerja DPR melempem. Tak galak menyikapi perkara yang menjadi perhatian publik seperti kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat (Brigadir J) dan tragedi Kanjuruhan. Menariknya, dua kasus tersebut ditangani Polri, mitra kerja Komisi III.
Peneliti Formappi, Taryono menyebutkan, DPR seperti tumpul mengawasi perkara pembunuhan Brigadir J yang menyeret Ferdy Sambo selaku Kadiv Propam Polri. Tak hanya itu, DPR seperti tidak menyorot tindakan Polri yang tebang pilih dengan tidak mengenakan status penahanan terhadap Putri Candrawathi ketika awal diumumkan sebagai tersangka.
“Sebaliknya perempuan-perempuan lain yang terlibat kasus pidana dan memiliki bayi atau balita tetap ditahan. Terhadap kasus seperti ini, Komisi III DPR sama sekali tidak memberikan perhatian sama sekali,” tegas Taryono dalam diskusi Formappi dengan topik ‘Kinerja DPR Konsisten Buruk, Arogansi Makin Merajalela’ di Kantor Formappi, Jakarta Timur pada Kamis (27/10/2022).
Dia menilai lemahnya pengawasan dari DPR sama saja membiarkan rasa ketidakadilan publik dalam menyikapi kasus pembunuhan Brigadir J yang kini telah bergulir di persidangan. Tak hanya itu, Formappi juga menjadikan penanganan tragedi Kanjuruhan sebagai indikator penilaian lemahnya kinerja legislator dalam melakukan pengawasan.
Dalam tragedi Kanjuruhan, kinerja DPR dianggap hanya manis di bibir saja, seolah-olah menyoroti secara serius dengan mewacanakan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengawasi kinerja aparat dalam mengusut perkara yang mengakibatkan sedikitnya 135 suporter meninggal dunia akibat ketidakprofesionalan pengamanan. “Tetapi rencana tersebut terlihat lamban direalisasikan, respons DPR memang cukup cepat dengan membuat rencana ini dan itu, Formappi berharap DPR tidak talk only no action,” sambungnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)