Peta politik Filipina kian bergejolak. Pengadilan Negeri Quezon City resmi mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Wakil Presiden Filipina, Sara Duterte, atas dugaan tindak pidana ancaman serius (grave threats).
Kabar mengejutkan ini disampaikan langsung oleh kuasa hukum Sara Duterte, Paul Lawrence Lim, Jumat (4/9/2026). Kendati diterpa perintah penangkapan, pihak Sara memastikan sang Wapres tidak akan melarikan diri dan siap meladeni proses hukum.
Ancam Bunuh Presiden, Ibu Negara, dan Ketua DPR
Gugatan pidana ini dipicu oleh langkah Departemen Kehakiman Filipina yang melayangkan tiga dakwaan ancaman serius terhadap putri mantan Presiden Rodrigo Duterte tersebut.
Pangkal masalah bermula dari pernyataan kontroversial Sara dalam konferensi pers secara daring pada November 2024 silam. Kala itu, Sara melontarkan gertakan terbuka bahwa Presiden Ferdinand Marcos Jr., Ibu Negara Liza Araneta-Marcos, serta mantan Ketua DPR Martin Romualdez bakal dihabisi jika dirinya terlebih dahulu terbunuh.
Atas tiga dakwaan tersebut, Pengadilan Negeri Quezon City menetapkan nilai uang jaminan (bail) sebesar 120.000 peso –atau sekitar Rp33,7 juta– untuk setiap poin penuntutan.
“Duterte tidak akan menghindari hukum dan akan terus menempuh upaya hukum yang berlaku,” tegas Paul Lawrence Lim mengutip laporan Manila Times.
Istana Manila Pilih ‘Cuci Tangan’ dan Hormati Putusan
Sikap berseberangan ditunjukkan oleh Istana Kepresidenan Filipina. Menanggapi penerbitan surat perintah penangkapan bagi orang nomor dua di pemerintahannya itu, pihak kantor Presiden Ferdinand Marcos Jr. memilih bersikap dingin.
Dalam keterangan resminya, Istana Manila menyatakan sikap pasif dan menyerahkan seluruh prosesnya ke ranah yudisial.
“Kami menghormati setiap keputusan atau arahan yang dikeluarkan oleh pengadilan,” bunyi pernyataan singkat dari Kantor Presiden Marcos.
Di Tepi Jurang Pemakzulan dan Retaknya Kongsi Politik
Penerbitan surat penangkapan ini semakin memojokkan posisi politik politikus berusia 48 tahun tersebut. Pasalnya, selain berhadapan dengan tuduhan pidana, Sara Duterte juga tengah digoyang isu pemakzulan (impeachment) yang digulirkan oleh parlemen Filipina.
Padahal, Sara yang mengawali karier politiknya sebagai Wakil Wali Kota Davao City pada 2007 dan sempat menjabat Wali Kota Davao selama beberapa periode itu sempat berada di atas angin. Ia mencatatkan sejarah sebagai wakil presiden termuda dan ke-15 Filipina usai menang telak berpasangan dengan Marcos Jr. pada Pemilu 2022 lalu.
Namun, kongsi politik dua dinasti besar Filipina –Marcos dan Duterte– kini pecah kongsi total. Langkah hukum ini menjadi babak baru yang kian mempertegas jurang perseteruan antara dua kubu elite penguasa di Manila.