Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai pidato Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang keras mengkritik kebijakan-kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi), merupakan upaya untuk menggaet simpati pemilih yang antiJokowi.
Menurutnya, melalui pidato itu AHY sedang menegaskan posisinya sebagai antipemerintah. “Sebagai sosok antipemerintah yang saya kira memang sebagai upaya mengkapitalisasi, mengakumulasi, mencari pemilih-pemilih yang antiJokowi, yang tak puas dengan pemerintah, untuk dijadikan insentif politik elektoral,” kata Adi saat dihubungi di Jakarta, Minggu (16/7/2023).
Adi mengatakan, cara seperti ini memang perlu dilakukan oleh AHY. Karena memang Demokrat membutuhkan suara antipemerintah agar bisa bersaing di kontestasi Pemilu 2024.
Di sisi lain, sambung Adi, pidato AHY juga mempertegas ambisinya yang ingin maju sebagai cawapres bersama Anies Baswedan di Pilpres 2024.
“AHY ini adalah orang yang saya kira bukan hanya sebagai Ketum Demokrat tapi punya keinginan maju di Pilpres 2024 dan ingin membesarkan Demokrat. AHY sedang menyasar pemilih-pemilih yang tidak puas dengan Jokowi,” tutur dia.
Meski begitu, pidato AHY kurang berbobot, lantaran kurang menyertakan data-data yang cukup terukur. Namun soal utang negara yang membengkak, Adi mengaku sepaham dengan apa yang disampaikan AHY.
“Kemudian soal pertumbuhan ekonomi, harus diakui pertumbuhan ekonomi kita memang 5 persen, agak sedikit lebih bagus dibanding negara-negara yang lainnya,” ucap Adi.
Diketahui, pada Jumat (14/7/2023) lalu AHY menyampaikan pidato politiknya. Banyak kebijakan Jokowi yang dikritiknya, salah satunya soal utang negara. Menurut AHY pemerintah terlalu sembrono dalam berutang.
AHY berhitung, jika rata-rata bunga utang mencapai kurang lebih Rp400 triliun per tahunnya, maka itu setara dengan realisasi anggaran pendidikan pada APBN 2022. Itu baru bunga, belum cicilan pokoknya. “Porsi APBN untuk membayar cicilan dan bunga semakin besar,” ungkap AHY.
Ia juga menilai, selama sembilan tahun era Jokowi, ekonomi Indonesia mengalami kemandegan bahkan hingga kemunduran yang serius. Menurut dia, akibat dari kemerosotan ini, penghasilan dunia usaha dan kesejahteraan rakyat ikut terpukul, daya beli rakyat golongan menengah ke bawah menurun serta kemiskinan dan pengangguran yang terus meningkat.
AHY pun menyampaikan keinginannya untuk menghidupkan kembali seluruh program era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Program tersebut antara lain, Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), bantuan lansia, difabel, korban bencana, Program Keluarga Harapan (PKH), Beras Miskin (Raskin), Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan lainnya.
“Dengan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat tersebut (dan) kita bisa meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi menuju enam persen, bahkan lebih,” jelas AHY.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)