Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD berupaya mencegah terjadinya demokrasi liar menjelang Pemilu 2024. Salah satu cara yang ditempuh yaitu dengan menegakkan nomokrasi atau kedaulatan hukum.
“Demokrasi itu akan menjadi liar, merusak masyarakat kalau tidak ada nomokrasi. Oleh sebab itu, kita akan tegakkan siapa yang mainkan demokrasi, nomokrasi akan ditegakkan kepadanya,” kata Mahfud dalam Forum Diskusi Sentra Gakkumdu secara secara daring melalui kanal YouTube Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (8/8/2023).
Dia menjelaskan, penegakan nomokrasi itu sejatinya sudah dilontarkan para pendiri bangsa. Menurut Mahfud, hal ini terungkap dari demokrasi yang tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus didampingi oleh nomokrasi.”Maka dari itu, ada kedaulatan rakyat ada kedaulatan hukum itu selalu beriringan dimana-mana.” katanya.
Mahfud pun berpesan agar masyarakat tidak boleh membuat fitnah maupun mencaci maki atas nama demokrasi.
Sebab, merujuk hasil survei Litbang Kompas, Mahfud mengungkapkan, sebanyak 56 persen masyarakat mengaku khawatir akan terjadinya perpecahan atau polarisasi pada Pemilu 2024.
“Polarisasi itu bentuknya tadi fitnah, kebohongan, pencemaran nama baik, bahkan politik identitas. Ini yang akan kita tegakkan, demokrasi kita kembangkan sebaik-baiknya, nomokrasi kita tegakkan selurus-lurusnya,” ujar Mahfud menambahkan.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)