Market

Fraksi Gerinda Dukung Kebijakan Pemerintah Impor Beras

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra, Andre Rosiade meminta masyarakat untuk tidak curiga terlebih dahulu dengan kebijakan pemerintah melakukan impor beras. Sebab merupakan bentuk antisipasi terhadap ancaman kekeringan sebagai akibat dari fenomena El Nino.

Menurut Andre tindakan pemerintah yang impor beras adalah untuk keperluan stabilitas harga, mengatasi kerawanan pangan, dan persiapan menghadapi fenomena cuaca panas berkepanjangan El Nino.

“Pemerintah sudah banyak melakukan perbaikan baik itu di bidang ketahanan pangan, meminimalisir permasalahan impor, dan stabilitas harga bahan pokok. Kita harus objektif, jangan sampai kita tidak objektif karena punya preferensi politik tertentu. Kalau pemerintah baik, ya harus kita akui baik,” kata Andre pada Diskusi Satu Tahun Kiprah Mendag Zulhas, Inilah Forum pada Senin, (12/06/2023).

Andre menjelaskan kebijakan impor beras dan gula yang jadi catatan Komisi VI DPR mengacu pada penjelasan Bulog. Saat ini ada kebutuhan yang meningkat terutama pada beras. Saat pandemi pemerintah membagikan bansos. Faktor ini menyebabkan pemerintah kebutuhan impor beras, karena pada saat itu stok di Bulog menjadi terbatas.

Kebutuhan impor itu dibutuhkan dalam situasi kebutuhan saat ini. Kedua untuk antisipasi dari ancaman El Nino karena ada potensi Indonesia mengalami kekeringan.

“Menurut saya dengan situasi seperti ini langkah pemerintah untuk impor itu sudah sangat tepat, yang perlu kita awasi adalah jangan sampai ada kecurigaan seperti dugaan mafia,” paparnya.

Andre menambahkan bahwa impor ini juga bisa jadi kesempatan pemerintah untuk belajar banyak dari negara lain terutama dari segi teknologi dan dalam hal menentukan bibit yang bagus.

“Impor ini juga membuat kita bisa belajar dari ahli teknologi dan ahli bibit sehingga bisa kita bawa ilmunya, apalagi kalau kita punya perusahaan produsen beras di Vietnam. Kita bisa belajar bagaimana soal operasional dan produksi,” ujar Andre.

Anggota Fraksi Gerindra ini mengharapkan tidak ada lagi konflik antara Kementerian Perdagangan dan Pertanian, impor sudah disetujui oleh semua stekholder yang ada sehingga tidak ada lagi mafia-mafia impor.

“Seluruh pihak diajak bicara, jelaskan situasinya seperti apa, baru lah setalah itu diambil keputusan. Semuanya harus tranparan agar tidak ada lagi konflik antara pihak yang terlibat,” kata Andre.

Beri Komentar (menggunakan Facebook)

Back to top button