Tak perduli lelah, berdesakan-desakan, bahkan harus terpisah rombongan. Semua itu demi mendapatkan haji mabrur. Karena haji adalah niat, panggilan, keikhlasan, kesabaran, dan kebesaran.
Bukannya lebih baik, tapi malah amburadul. Kalimat tersebut menggambarkan kacau balaunya pelaksanaan haji 2025 yang dirasakan sebagian besar jemaah asal Indonesia selama di Tanah Suci.
Multi-syarikah disebut-sebut menjadi salah satu penyebab utama semrawutnya layanan haji 2025. Jika tahun sebelumnya, seluruh jemaah Indonesia dilayani satu syarikah (perusahaan penyelenggara di Arab Saudi), maka tahun ini dibagi ke dalam delapan syarikah untuk melayani jemaah haji Indonesia.
Kementerian Agama (Kemenag) RI berharap sistem baru ini dapat meningkatkan profesionalitas dan kualitas layanan selama pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
Awalnya pemerintah optimistis layanan haji Indonesia memasuki era baru yang lebih modern dan akuntabel. Para jemaah pun diyakini akan merasakan peningkatan signifikan dari sisi kenyamanan dan kepuasan ibadah.
Namun harapan tak sesuai keinginan. Tak sedikit dari jemaah haji asal Indonesia justru mengalami kebingungan. Kekacauan itu diungkapkan oleh mantan petugas haji tahun 2024 yang tahun ini menjadi jemaah reguler.
“Saya melihat sendiri bagaimana sistem pelayanan multi-syarikah tanpa mitigasi yang matang justru menjadi sumber kekacauan,” ujarnya kepada Inilah.com.
Jemaah yang enggan disebutkan namanya itu mengaku pelayanan haji tahun 2025 sangat berbeda dibandingkan tahun sebelumnya, ketika ia bertugas sebagai petugas kloter.
Saat itu, penyedia layanan bagi jemaah haji Indonesia adalah Muassasah Asia Tenggara. Segala sesuatu relatif lebih tertib dan teratur, mulai dari penempatan jemaah di hotel, transportasi, hingga penempatan jemaah di tenda Arafah dan Mina.
Sedangkan tahun ini, delapan syarikah dengan penentuan syarikah yang melayani jemaah ditetapkan melalui penerbitan visa. Di visa setiap jemaah sudah tercantum syarikah yang akan melayani mereka.
“Sayangnya, mekanisme ini tidak diperhatikan secara serius oleh pemerintah maupun oleh jemaah. Ketika tahun ini diterapkan sistem multi-syarikah, maka penginputan awal saat request visa justru memiliki dampak sangat besar dan inilah awal mula serangkaian kekacauan dalam pelayanan haji tahun ini,” ungkapnya.
Dirinya membeberkan sejumlah masalah yang terjadi saat penyelenggaraan haji 2025. Dari masalah yang muncul ini diharapkan menjadi pembelajaran bagi pemerintah agar tidak lagi terjadi saat musim haji 2026.
Kekacauan Terjadi
Menurutnya, awal kemunculan masalah bermula dari ketidaksinkronan antara manifest yang diterbitkan oleh Kemenag yang masih berbasis kloter kabupaten/kota dengan syarikah. Ini terlihat setelah para jemaah tiba di Madinah.
Sejumlah kloter awal yang diberangkatkan dari seluruh embarkasi di tanah air ternyata terdiri dari campuran jemaah yang berbeda-beda syarikah. Sedangkan pihak syarikah di Arab Saudi berkeras hanya mau melayani jemaah yang syarikahnya sesuai dengan visa.
“Kebijakan instan yang diambil oleh Kemenag adalah merombak seluruh kloter yang belum berangkat dan membuat konfigurasi baru yaitu one kloter one syarikah, maka ini menjadi cara instan yang menjadi bom waktu. Tidak menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Di sinilah masalah besar itu bermula,” jelasnya.
Bom waktu tersebut menimbulkan kekacauan seperti terpecahnya penempatan jemaah antara suami-istri, lansia dan pendamping, serta petugas kloter dengan para jemaahnya.
Belum lagi masalah penempatan tenda jemaah di Arafah tanpa plotting yang jelas. Para jemaah campur aduk dalam satu tenda tanpa memperhatikan asal hotel, atau dengan kata lain, siapa cepat dia dapat.
Rebutan Bus dan Penempatan Tenda
Ditambah lagi dengan kekacauan trasnportasi bus dari Arafah-Muzdalifah-Mina. Syarikah tidak mengatur secara tertib dan terkoordinasi, sehingga tidak ada pengaturan kloter dan kabupaten.
Salah seorang jemaah asal Sragen, Jawa Tengah bernama Ivo Kristanto mengurai peristiwa yang dialami harus rebutan bus ketika ke Muzdalifah selepas wukuf di Arafah.
Di Muzdalifah, para jemaah mengumpulkan batu yang akan digunakan untuk melempar jumrah di Mina. Saat hendak ke Mina yang berjarak sekitar tiga kilometer, para jemaah dibebaskan memilih bus yang berujung rebutan antarjemaah.
“Ada sebagian jemaah yang memilih jalan kaki karena tak kebagian (bus),” ujarnya.
Sampai akhirnya pada puncak kekacauan yakni penempatan jemaah di Mina yang ternyata lebih kecil dari Arafah. Para jemaah yang naik bus bercampur dengan rombongan lain, mengakibatkan penempatan jemaah di Mina semakin berantakan.
Bahkan jemaah lansia yang keluar ke toilet tak tahu harus kembali ke tenda mana, karena penempatan tidak sesuai kloter atau kabupaten.
Siapa Bertanggung Jawab?
Ketua Komisi Haji Mustolih Siradj menilai pelayanan haji 2025 mengalami kemunduran yang sangat jauh dibanding tahun sebelumnya. Multi-syarikah dinilai menjadi faktor utama permasalahan.
Karena itu pemerintah diminta menuntut kompensasi atas kelalaian yang disebabkan oleh para syarikah.
Pertanggungjawaban ini menurutnya penting, karena para jemaah sudah mengeluarkan uang tidak sedikit untuk menunaikan ibadah haji.
“Pemerintah sebagai pihak yang berkontrak dengan syarikah apakah cuma statement-statement doang, atau kemudian ada tindakan konkret?” ucapnya.
Sementara itu Praktisi dan Pelayan Pelaksanaan Haji dan Umroh, H. Husny Mubarok Amir menilai keliru jika kekacauan haji 2025 dibenturkan dengan syarikah Arab Saudi.
Dirinya yang juga Wakil Ketua PWNU DKI Jakarta itu menegaskan kekacauan haji bukanlah kesalahan dari syarikah Arab Saudi dalam melaksanakan tugasnya melayani jemaah haji.
“Bukan salah Arab Saudi jika ada jemaah terpisah dengan suami atau istrinya, lansia dengan pendamping, kepala rombongan dengan jemaah, dan seterusnya, sebab memang tugas syarikah yang melakukan pelayanan. Tetapi ini tentang bagaimana Kemenag melakukan penyesuaian, atau paling tidak mitigasi sejak awal agar carut-marut perhajian di tahun 2025 ini bisa diminimalisasi,” ujarnya.
Di tengah kekacauan ini, justru Menteri Agama (Menag) RI, Nasaruddin Umar mengeklaim pelaksanaan haji 2025 lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut disampaikannya saat puncak ibadah haji 1446 Hijriyah di Armuzna selesai.
“Saya bersyukur atas terlaksananya tahapan penyelenggaraan ibadah haji ini, mulai dari pemberangkatan, puncak haji di Armuzna, hingga pemulangan. Alhamdulillah secara umum berjalan baik dan lancar,” kata Menag di Makkah dikutip dari keterangan tertulisnya, Selasa (10/6/2025).
Meski begitu, sebelumnya pemerintah Indonesia telah meminta maaf perihal masalah ketersediaan bus yang membawa jemaah dari Muzdalifah menuju Mina. Inilah yang menjadi penyebab keterlambatan jemaah sampai di Mina.
Permintaan maaf itu disampaikan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief saat berada di Mekkah, Sabtu (7/6/2025).
“Sebagai penanggung jawab Petugas Penyelenggara Ibadah Haji, kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan jemaah,” ungkapnya.
Petugas Haji Nebeng ke Tanah Suci
Kekacauan haji 2025 ini juga diakui Wakil Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak. Melalui akun X pribadinya, ia menegaskan pentingnya evaluasi jujur atas pelaksanaan ibadah haji tahun ini.
“Sebagai pejabat publik, self correction itu sangat penting. Itu yang selalu diperintahkan Presiden Prabowo. Tidak ada gunanya mati-matian menutupi fakta kesemrawutan. Itu bukan watak kepemimpinan Pak Prabowo,” ucapnya.
Salah satu yang ikut disorot adalah masih banyaknya petugas haji yang tidak melayani jemaah sebagaimana mestinya.
Berdasarkan laporan yang diterima, sebagian petugas tersebut hanya memanfaatkan statusnya untuk bisa berangkat ke Tanah Suci tanpa menjalankan fungsi sebagai pelayan jemaah.
“Ada petugas yang sekadar nebeng naik haji. Jadi ada PHD-PHD (Petugas Haji Daerah) yang tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya,” ujarnya, Rabu (11/6/2025).
Karena itu perlu adanya evaluasi terhadap petugas haji di seluruh daerah secara menyeluruh. Penyeleksian harus dilakukan secara ketat agar petugas yang dikirim benar-benar memiliki dedikasi dan kapasitas kerja.
“Rekrutmen petugas, terutama dari petugas haji daerah, harus banyak dievaluasi. Ini penting agar ke depan hanya mereka yang benar-benar siap dan layak yang diberangkatkan,” tegasnya.
Evaluasi terhadap petugas haji juga didukung oleh Anggota Timwas Haji DPR RI, Satori yang menurutnya sangat penting dilakukan. Karena masih banyak petugas haji yang terkendala dengan bahasa asing.
“Petugas haji kita masih ada yang mengalami kendala komunikasi saat di Arab Saudi, terutama karena keterbatasan kemampuan bahasa Arab maupun Inggris. Jangan sampai komunikasi mereka terputus di lapangan hanya karena SDM yang tidak siap,” ungkapnya.
Meski begitu, dirinya tetap memberi apresiasi kepada mayoritas petugas yang telah bekerja keras dan tulus membantu jemaah selama di Arab Saudi. Ia juga memaklumi jumlah petugas haji sangat tidak sebanding dengan jemaah, sehingga kerja di lapangan menjadi ekstra berat.
Diketahui, tahun ini Indonesia mengirimkan 221 ribu jemaah haji ke Arab Saudi, sekaligus menjadi negara dengan jumlah jemaah terbanyak di dunia. Sedangkan total petugas haji yang dikirim hanya 4.420 orang, termasuk tim kesehatan, perlindungan jemaah, hingga pembimbing ibadah.
Apa Kabar Kampung Haji Indonesia?
Jika dilihat dari urgensinya, Indonesia memang membutuhkan kampung haji Indonesia. Terlebih lagi Indonesia tercatat sebagai negara dengan jumlah jemaah haji dan umrah terbanyak di dunia setiap tahunnya.
Kondisi tersebutlah yang memunculkan gagasan pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi.
Sejatinya gagasan ini sudah muncul sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang ketika itu Menteri Agama dijabat oleh Maftuh Basyuni.
Kemudian tahun 2025 ini Presiden Prabowo Subianto mengembalikan gagasan tersebut ke permukaan, dan meyakini akan mengantongi lampu hijau dari pihak Kerajaan Arab Saudi dalam waktu dekat.
Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji sekaligus anggota Amirulhajj 2025, Muhadjir Effendi mengatakan Prabowo akan bertemu dengan Putra Mahkota Muhammad bin Salman (MBS) awal Juli 2025 dengan misi utama pembicaraan kampung haji.
“Kalau investor sudah banyak, mungkin lebih dari tiga, bahkan lebih. Cuma kami harus hati-hati karena skema yang kami tawarkan itu G2G (government-to-government), tidak antara negara dengan pebisnis. Karena kami harapkan ini akan perkuat kerja sama, bukan hanya haji tapi bidang-bidang lebih luas kalau kita memiliki kampung haji ini,” kata Muhadjir, Sabtu (14/6/2025).
Mengenai rencana kampung haji Indonesia ini, Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis UIN Jakarta, Nur Hidayah mengakui harus ada lobi tingkat tinggi untuk mewujudkannya.
Menurutnya, Arab Saudi adalah negara monarki absolut. Artinya, keputusan semacam ini sangat bergantung pada kedekatan dan hubungan saling menghormati antara Presiden Prabowo dan Raja atau Putra Mahkota MBS.
“Jika Presiden Prabowo mampu menunjukkan bahwa kampung haji Indonesia akan mendukung Vision 2030 Arab Saudi, terutama sektor pariwisata religius dan logistik haji-umrah, maka peluangnya meningkat,” katanya.
Sesuai rencana, kampung haji Indonesia akan dibangun di atas lahan seluas 50 hektare di Jabal Umar. Kawasan tersebut merupakan konsesi Kerajaan Arab Saudi selama 100 tahun untuk Indonesia.
Harapannya, dengan adanya kampung haji ini jemaah asal Indonesia mendapat pelayanan yang lebih layak, aman, dan nyaman selama menunaikan ibadah haji dan umrah di Tanah Suci. Karena semua kegiatan jemaah haji atau umrah dapat terpusat di satu tempat.
Tidak ada lagi jemaah yang terpisah antara suami dengan istrinya, jemaah lansia dengan pendampingnya, serta petugas kloter dengan para jemaahnya, seperti amburadulnya penyelenggaraan haji 2025.